Siska Karina Imran saat pidato perdana sebagai Wali Kota Kendari. Foto: Humas DPRD Kendari

KENDARI, KERATONNEWS.CO.ID - Sebagai langkah awal dalam kepemimpinannya, Wali Kota Kendari Siska Karina Imran menegaskan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, dan lurah di Kota Kendari.

Evaluasi ini tidak hanya sebagai bentuk pembenahan birokrasi, tetapi juga sebagai langkah konkret untuk memastikan bahwa seluruh aparatur pemerintah benar-benar bekerja untuk rakyat dan bukan sekadar menempati jabatan tanpa kontribusi nyata.

Dalam pidatonya di hadapan para pegawai lingkup Pemkot Kendari, di Balai Kota Kendari, Sabtu (1/3/2025), Siska Karina Imran menegaskan bahwa dirinya ingin membangun pemerintahan yang lebih efektif, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang lebih baik.

“Kami akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kepala OPD, camat, dan lurah. Pemerintah harus hadir untuk melayani, bukan dilayani. Tidak ada tempat bagi mereka yang hanya ingin berada di zona nyaman tanpa memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” tegasnya.

Menurut Siska, camat dan lurah merupakan ujung tombak dalam pelayanan publik. Mereka harus benar-benar memahami kondisi masyarakat di wilayahnya dan bekerja dengan sepenuh hati untuk menjawab berbagai tantangan yang dihadapi warga.

Ia menegaskan bahwa pemimpin di tingkat kecamatan dan kelurahan harus lebih aktif turun ke lapangan, mendengar aspirasi masyarakat, serta memastikan program pemerintah benar-benar berjalan sesuai kebutuhan warga.

“Saya tidak ingin ada pemimpin wilayah yang hanya duduk di belakang meja tanpa tahu apa yang terjadi di lingkungannya. Camat dan lurah harus turun langsung, melihat kondisi masyarakat, memahami persoalan di lapangan, dan bergerak cepat mencari solusi. Jika ada yang tidak siap dengan pola kerja seperti ini, maka tentu harus siap dievaluasi,” tambahnya.

Evaluasi ini, lanjut Siska, juga menjadi tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya efektivitas birokrasi, percepatan pembangunan, dan peningkatan pelayanan publik dalam setiap level pemerintahan.

Siska Karina Imran menjelaskan bahwa pengalamannya dalam mengikuti retret kepemimpinan di Akademi Militer (Akmil) Magelang selama delapan hari memberikan banyak wawasan tentang tata kelola pemerintahan yang efektif. Dalam forum tersebut, ia dan ratusan kepala daerah lainnya dibekali dengan berbagai strategi kepemimpinan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat dan percepatan pembangunan.

“Di sana, kami diajarkan bagaimana memimpin dengan integritas, kedisiplinan, dan komitmen tinggi untuk melayani rakyat. Saya ingin menerapkan semua nilai-nilai itu dalam pemerintahan Kota Kendari. Kami harus bekerja lebih cepat, lebih efisien, dan lebih berorientasi pada hasil yang nyata,” jelasnya.

Sebagai bentuk implementasi dari pembelajaran yang didapat selama retret, Siska Karina Imran berencana mengadakan retret serupa di lingkungan Pemerintah Kota Kendari. Tujuannya adalah untuk membangun pemahaman bersama di antara jajaran ASN mengenai visi dan misi kepemimpinan yang diusungnya.

“Saya ingin seluruh ASN di Kota Kendari memiliki mentalitas yang sama bahwa kita bekerja untuk rakyat. Kita harus menghapus budaya kerja yang lambat dan menggantinya dengan pola kerja yang lebih progresif dan solutif,” jelasnya.

Sebagai bagian dari reformasi birokrasi yang akan dijalankan, Siska menegaskan bahwa evaluasi terhadap OPD, camat, dan lurah akan dilakukan secara objektif dan berbasis kinerja. Ia tidak menginginkan adanya unsur politis dalam proses ini, melainkan murni untuk memastikan bahwa Kota Kendari memiliki pemerintahan yang bekerja secara optimal.

“Ini bukan tentang siapa yang mendukung siapa dalam Pilkada, ini tentang siapa yang benar-benar bekerja untuk masyarakat. Saya tidak peduli dengan latar belakang politik seseorang, yang saya butuhkan adalah orang-orang yang mau bekerja keras, jujur, dan punya visi yang sama untuk membangun Kendari,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa setiap pejabat di Kota Kendari harus siap dengan perubahan dan tuntutan kerja yang lebih tinggi. Mereka yang tidak mampu beradaptasi dengan standar kerja yang lebih profesional dan transparan akan menghadapi konsekuensi.

“Saya ingin ada budaya kerja yang baru di Kendari. Jangan ada lagi mentalitas birokrat yang hanya mengandalkan jabatan tanpa bekerja maksimal. Jika ada yang tidak siap dengan perubahan ini, lebih baik mundur atau siap dievaluasi,” tandasnya. (C)