Pose bersama lounching aksi perubahan peserta Pelatihan PKP Angkatan II Tahun 2025, Syahlan dan Ali Wardana. Foto: La Niati, Keratonnews.Co.Id

KENDARI, KERATONNEWS.CO.ID — Di tengah lanskap hijau Sulawesi Tenggara (Sultra), dua kisah inspiratif lahir dari satu semangat yang sama: menjaga hutan, memberdayakan masyarakat, dan menyalakan kemandirian dari akar rumput. Dari ruang kerja sederhana di UPTD KPH Unit XXIV Gularaya hingga tepian Taman Hutan Raya (Tahura) Nipa-Nipa, perubahan itu mulai tumbuh, bukan dari proyek besar, melainkan dari hati yang peduli.

Di UPTD KPH Gularaya, ide kecil yang dicetuskan Syahlan, S.Hut — peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan II Tahun 2025 — berkembang menjadi inovasi besar bernama “Etalase Perhutanan Sosial KPH Gularaya Menuju Produktif KTH yang Berdaya Saing dan Proaktif Terintegrasi Berbasis Data.”

Sebuah inisiatif yang menjembatani impian masyarakat hutan agar tidak sekadar memproduksi hasil hutan, tapi juga mampu memasarkan, mengelola data, dan membangun jejaring ekonomi secara digital.

“Kami ingin KTH tak hanya produktif, tapi juga adaptif. Etalase ini adalah langkah kecil menuju perubahan besar dari pengelolaan hutan yang tradisional menjadi ekonomi hutan yang modern,” ujar Syahlan saat ditemui usai launching aksi perubahan di Dinas Kehutanan Provinsi Sultra, Jumat (10/10/2025).

Etalase Perhutanan Sosial ini menghadirkan sebuah ekosistem digital terintegrasi. Di dalamnya ada: Bank data perhutanan sosial berbasis web, Katalog produk digital, Kanal promosi media sosial seperti Instagram, Facebook, dan Google Business, dan satu etalase fisik di Kantor KPH Gularaya, tempat produk unggulan dipamerkan dan transaksi langsung terjadi.

Tahap demi tahap dibangun dengan tujuan jelas: tujuan jangka pendek: etalase digital dan fisik yang menghubungkan KTH dengan pasar. Tujuan jangka menengah yakni ukungan kebijakan daerah dan model kerja sama yang mendukung peningkatan PAD kehutanan. Sementara itu, tujuan jangka panjangnya yakni terwujudnya ekosistem KUPS yang mandiri, berkelanjutan, dan berdaya saing.

Langkah ini bukan hanya memperkuat akses pasar bagi KTH, tapi juga menegaskan peran KPH sebagai fasilitator kesejahteraan. Kini, UPTD KPH Gularaya tidak lagi sekadar pengelola kawasan, melainkan motor perubahan menuju ekonomi hijau berbasis masyarakat.

Sementara Forum Masyarakat Perlindugan dan Pengamanan Hutan Tahura Nipa-Nipa yang dicetuskan oleh Ali Wardana, S.Hut peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan II Tahun 2025 sebuah gerakan lahir dari keprihatinan. Langkah strategis untuk memperkuat perlindungan dan pengamanan kawasan melalui partisipasi aktif masyarakat.

Di balik kesejukan udara yang menyelimuti Kota Kendari dan Kabupaten Konawe, berdiri tegak Taman Hutan Raya (Tahura) Nipa-Nipa, kawasan konservasi seluas 7.877,5 hektar yang menjadi penyangga kehidupan bagi ribuan warga. Hutan ini bukan sekadar deretan pepohonan, ia adalah paru-paru kota, rumah bagi berbagai jenis flora dan fauna, serta sumber keseimbangan ekosistem yang menjaga kehidupan tetap harmoni.

Namun, di balik hijaunya pepohonan itu, tersimpan cerita lain. Dalam beberapa tahun terakhir, Tahura Nipa-Nipa menghadapi ancaman serius: perambahan lahan, kebakaran, pencurian hasil hutan, hingga degradasi ekosistem yang perlahan menggerogoti kekayaan alamnya. Belum maksimalnya penfawasan dan terbatasnya peran masyarakat membuat kawasan ini semakin rentan terhadap tekanan.

Dari keprihatinan itulah, lahir sebuah gerakan perubahan, pembentukan Forum Masyarakat Perlindungan dan Pengamanan Hutan (FMPPH) di Tahura Nipa-Nipa. Aksi ini bukan sekadar program, melainkan panggilan hati untuk melibatkan masyarakat dalam menjaga hutan yang menjadi kebanggaan bersama.

Forum ini berpusat di beberapa kelurahan sekitar Tahura, seperti Sanua, Sodoha, Tipulu (Kecamatan Kendari Barat), dan Gunung Jati (Kecamatan Kendari). Di sinilah masyarakat, pemerintah, dan pengelola Tahura bergandengan tangan membangun sinergi nyata untuk menjaga hutan tetap lestari.

“Kami ingin mengubah cara pandang masyarakat, dari sekadar penonton menjadi pelaku utama dalam menjaga hutan. Forum ini adalah wadah kolaborasi, tempat kita beraksi bersama,” ungkap Ali Wardana, S.Hut usai launching aksi perubahan di Dinas Kehutanan Provinsi Sultra, Jumat (10/10/2025).

Melalui forum ini, warga diajak terlibat langsung dalam berbagai kegiatan seperti patroli swakarsa, pelaporan gangguan kawasan, edukasi lingkungan, hingga pengembangan kegiatan konservasi berbasis komunitas. Lebih dari itu, masyarakat juga mendapatkan pelatihan teknis, mulai dari konservasi dan teknik patroli hutan, hingga pemanfaatan teknologi digital untuk pengawasan kawasan.

Keberadaan forum ini membawa manfaat besar di berbagai lini. Dari sisi ekologis, Tahura Nipa-Nipa diharapkan menjadi lebih terlindungi, menjaga keseimbangan tata air dan keanekaragaman hayati. Dari sisi sosial, forum ini membangun kesadaran lingkungan, membuka peluang ekonomi berbasis konservasi, dan memperkuat rasa memiliki terhadap alam sekitar.

Secara kelembagaan, FMPPH memperkuat tata kelola berbasis partisipasi, sementara secara regulatif, forum ini mendukung implementasi nyata Perda No. 6 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Tahura Nipa-Nipa menjadikannya sebagai model inovasi pelayanan publik yang berbasis komunitas.

Kedua aksi perubahan tersebut mendapatkan apresiasi dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Sekretaris Dinas Kehutanan Provinsi Sultra, Mulyati Side, SP, didampingi Kepala Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Rafiuddin A, ST., M.Si, menilai aksi ini sebagai bentuk nyata inovasi dan sinergi lintas pihak dalam menjaga hutan.

“Kami di Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara sangat mengapresiasi munculnya dua aksi perubahan yang lahir dari semangat inovasi ASN dan partisipasi masyarakat. Etalase Perhutanan Sosial KPH Gularaya dan Forum Masyarakat Tahura Nipa-Nipa adalah bukti nyata bahwa kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia digital mampu menghadirkan solusi konkret bagi pengelolaan hutan yang berkelanjutan,” ujar Mulyati Side, SP, Sekretaris Dinas Kehutanan Provinsi Sultra.

“Inovasi seperti ini sejalan dengan arah kebijakan pembangunan kehutanan kita, yaitu memperkuat tata kelola hutan yang inklusif, produktif, dan lestari. Kami berharap gerakan ini terus berlanjut dan menjadi inspirasi bagi unit-unit pelaksana teknis lainnya di Sulawesi Tenggara untuk terus berinovasi dan melibatkan masyarakat dalam menjaga hutan,” pungkasnya. (A)