Pose bersama disela penandatanganan MoU. Foto : Dokumentasi pribadi.

KENDARI, KERATONNEWS.CO.ID - Untuk memperkuat Satuan Tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual (Satgas PPKS) di lingkungan perguruan tinggi, Universitas Sulawesi Tenggara (Unsultra) merangkum strategi kerja sama dengan Rumpun Perempuan Sulawesi Tenggara (RPS, Jumat (6/12/2024) ).

Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) yang dilakukan oleh Rektor Unsultra, Prof. Dr. Ir. Andi Bahrun, M.Sc, Agric, dan Direktur RPS, Husnawati, S.Pi., M.Pi, di kampus Unsultra, Kendari ini merupakan langkah nyata dalam mewujudkan kampus yang bebas dari kekerasan seksual.

Kerja sama ini bertujuan untuk memperkuat sistem perlindungan dan pemberdayaan bagi mahasiswa dan seluruh civitas akademika Unsultra, dengan fokus utama pada penanganan kasus kekerasan seksual. 

MoU ini juga menjadi landasan bagi kedua pihak untuk bersama-sama mengembangkan kebijakan responsif dan inklusif, serta memastikan bahwa semua upaya yang dilakukan terfokus pada kesejahteraan perempuan dan anak di lingkungan perguruan tinggi.

Tak hanya berhenti pada penandatanganan MoU, kerja sama ini juga akan dilanjutkan dengan serangkaian kegiatan yang mendukung tercapainya tujuan tersebut. Salah satunya adalah Kampanye Stop Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, yang telah dilaksanakan pada Kamis, 05 Desember 2024, di salah satu Hotel di Kendari. 

Kegiatan ini juga dilanjutkan dengan Focus Group Discussion (FGD) mengenai kebijakan responsif dan inklusif, yang menjadi catatan penting bagi pemerintah, khususnya di Sulawesi Tenggara.

Ketua Satgas PPKS Unsultra, Dr. Hijriani, SH, MH, yang juga menjadi salah satu pemantik dalam acara tersebut, menekankan pentingnya sinergi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, organisasi sipil masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya, untuk bersama-sama bergerak mewujudkan perubahan positif dalam penanganan kekerasan seksual.

“Kerja sama ini adalah bentuk komitmen Unsultra dan RPS dalam bergerak, berpadu, dan menjadi pembaharu dalam menciptakan kampus yang aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan seksual. Kami mengajak semua pihak, terutama para penggerak perempuan, untuk terlibat dalam upaya ini,” ujar Prof. Dr. Andi Bahrun dalam acaranya.

Forum yang akan dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk PLT Kepala Dinas P3A Kota Kendari, LSM, LSM, FORHATI, dan berbagai organisasi perempuan di Sulawesi Tenggara, akan menjadi wadah penting untuk mengembangkan gagasan dan solusi praktis dalam mengatasi kekerasan seksual. Dengan sinergi ini, diharapkan tercipta kebijakan dan langkah-langkah konkret yang dapat melindungi perempuan dan anak dari tindak kekerasan.

Kampanye dan FGD ini juga menjadi ajang untuk memahami kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya kebijakan yang responsif terhadap perempuan dan anak, serta bagaimana para penggerak perempuan dapat bersinergi dalam mendorong implementasi kebijakan yang lebih inklusif dan adil.

Melalui kerja sama yang semakin solid antara Unsultra dan RPS, diharapkan Sulawesi Tenggara dapat menjadi daerah yang lebih aman, di mana setiap individu, terutama perempuan dan anak, mendapatkan perlindungan yang layak dan hak-haknya dihormati. (B)