Sekda Sultra Sambut Baik Fasilitasi Pembentukan dan Pembangunan Kawasan Perdesaan

  • Reporter: La Niati
  • Editor: Dul
  • 11 Jul 2024
  • 3176 Kali Dibaca

KENDARI,KERATONNEWS.CO.ID - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) mengelar kegiatan Fasilitasi Pembentukan dan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Sulawesi Tenggara (Sultra) pada Kamis (11/07/2024).

Kegiatan yang berlangsung sejak 10 hingga 12 Juli disalah satu hotel di Kota Kendari ini, dihadiri langsung oleh para Kepala Dinas PMD Kabupaten, Beppeda Kabupaten, Camat lokus Kawasan, Tenaga Ahli Kabupaten Program P3MD  (Pendamping Desa), Kabupaten yang ada di Sultra.

Kepala Dinas PMD Sultra, I Gede Panca mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi pembentukan dan pembangunan kawasan perdesaan yang ada di Bumi Anoa agar perekonomian desa semakin baik dan kuat lagi.

"Selama inikan sudah ditetapkan kawasan perdesaan ini, tapi belum berjalan dengan maksimal atau sesuai harapan. Sehingga kita harapkan dengan pertemuan ini, terbangun komitmen antara Pemerintah Pusat, Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Camat beserta petugas-petugas Kementerian Desa untuk memfasilitasi Desa-desa didalam suatu kawasan untuk membangun kawasan perekonomian sehingga perekonomian didalam Desa itu semakin kuat," ungkapnya. 


Menurutnya, untuk membangun perekonomian di setiap desa dibutuhkan kolaborasi dengan semua pihak, baik itu swasta dan terkhusus keterlibatan pemerintah, baik itu, pemerintah desa, kecamatan, kabupaten, provinsi maupun kementerian atau Pemerintah Pusat.

"Jika hanya dikembalikan sama desa saja, kekuatannya tidak terlalu besar. Makanya harus dibangun melalui jejaring sehingga suatu kawasan itu menjadi kuat," kata dia. 

Kegiatan ini lanjut I Gede Panca, selain dihadiri oleh para Kepala Dinas PMD, Bappeda dan para Pendamping se-Sultra, juga dihadiri langsung oleh Pemateri dari Kementerian Desa Republik Indonesia.

Untuk itu, ia berharap pertemuan ini bisa melahirkan komitmen bersama agar dapat mewujudkan pembangunan perekonomian perdesaan di Sultra.

"Sehingga dari pertemuan ini, kita harapkan terbangun komitmen untuk membangun kawasan perdesaan. Yang tujuan utamanya itu, membangun kekuatan ekonomi di kawasan perdesaan sesuai kawasan yang telah ditetapkan," harapnya.

Sementara itu, Sekertaris Daerah (Sekda), Sultra Asrun Lio sebelumnya mengaku, sangat menyambut baik kegiatan fasilitasi pembentukan dan pembangunan kawasan perdesaan yang ada Sultra ini.

Kegiatan ini kata dia, sebagai bagian dari upaya untuk menyamakan persepsi sekaligus meningkatkan koordinasi sinergitas antara Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kecamatan untuk memadukan langkah dan strategi dalam rangka membangun kawasan perdesaan.

Dimana menurutnya, dalam Perpres Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), tahun 2020-2024 terdapat tiga Kawasan Perdesaan Prioritas (KPPN), di Sultra. Yakni KPPN Tinanggea, Konawe Selatan, KPPN Parigi-Kabawo, Kabupaten Muna dan KPPN Pulau Katopa, Wakatobi.


"Ketiga KPPN ini, diharapkan dapat menjadi pusat pertumbuhan baru di desa-desa yang memiliki potensi yang sangat besar dalam bidang pertanian, perkebunan, perikanan dan pariwisata. Tapi berdasarkan laporan yang kami terima belum berjalan sesuai harapan," ungkapnya.

Bahkan, selain kawasan perdesaan yang diinisiasi oleh Kementerian juga menurut mantan Kadis Pendidikan Sultra ini, masih banyak potensi sumber daya alam yang dapat diangkat dan ditetapkan menjadi kawasan prioritas seperti yang telah dilakukan oleh Provinsi-provinsi lain.

"Sehingga, dibutuhkan ketersediaan potensi data Desa-desa yang akurat dan faktual, untuk menyusun perencanaan dan merumuskan kebijakan percetakan pembangunan kawasan perdesaan yang tertuang dalam rencana pembangunan kawasan perdesaan, yang harus sejalan dengan RT/RW dan RPJM Kabupaten," bebernya.

Untuk itu menurut Sekda, Pemprov Sultra sangat mendukung kegiatan ini, ia berharap kegiatan fasilitasi pembentukan dan pembangunan kawasan perdesaan di Sultra ini, berjalan dengan baik dan sukses.

"Kita berharap para pemangku kepentingan dapat duduk bersama, membahas kendala yang dihadapi dan mengevaluasi pelaksanaan kawasan perdesaan prioritas Nasional, yang ada di Sulawesi Tenggara. Serta menyusun rumusan rencana pembangunan kawasan pedesaan di Kabupaten se-Sulawesi Tenggara," tutupnya. (Adv)