Pj Gubernur Sulawesi Tenggara, Andap Budhi Revianto menerima kunjungan Ketua KPU Sultra, Asril. Foto: PPID Sultra

KENDARI,KERATONNEWS.CO.ID - Dalam upaya mensukseskan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, Penjabat (Pi) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andap Budhi Revianto menerima kunjungan Ketua KPU Sultra, Asril di kantor Gubernur Sultra, Selasa (1/10/2024). Pertemuan ini membahas mengenai kesuksesan pilkada yang aman dan kondusif di Bumi Anca

Pj Gubernur Sultra, Andap Budhi Revianto mengajak seluruh masyarakat di wilayah ini untuk mewujudkan Pilkada yang jujur adil dan kondusif. Oa menegaskan perlunya menjaga persatuan dan kesatuan, terutama dalam menghadapi tantangan yang ada, serta menjaga situasi yang kondusif menjelang Pilkada.

"Mari kita wujudkan pesta demokrasi yang jujur, adil dan kondusif," tegas Andap.

Kemudian pentingnya menjaga persatuan menjelang Pilkada. Dimana ditegaskan bahwa Pilkada harus berjalan dengan aman damai, dan kondusif.

"Seluruh pihak agar tidak terpecah dalam perbedaan politik. Perpecahan bisa berujung pada kerusuhan dan kerusakan fasilitas umum," ucapnya.

Dalam pertemuan ini juga dibahas mengenai pelaksanaan debat para kandidat Calon kepala daerah. Dimana, Andap menegaskan agar dalam pelaksanaan nanti harus menghadirkan dari unsur birokrat, thi polri, cendekia atau akademisi, tokoh agama

"Kita juga tegaskan untuk memastikan finalisasi pengecekan logistik untuk persiapan Pilkada di 17 Kabupaten/Kota," tegasnya

Sementara itu, Ketua KPU Sultra, Asril, mengungkapkan sejumlah poin penting hasil pertemuan dengan Penjabat (Pj) Gubernur Sultra. Pertemuan ini membahas langkah-langkah penting terkait tahapan Pilkada, termasuk data Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan penetapan bakal calon yang bertanding.

"Kami telah menyampaikan kepada Pak Pj Gubernur bahwa KPU sudah menetapkan DPT dan bakal calon. Dari bakal calon ini, kami sedang memproses menuju penetapan sebagai calon tetap," ujar Asil.

Asril juga menjelaskan bahwa di Sultra, terdapat 58 pasangan calon yang akan bertanding di tingkat Kabupaten/Kota, ditambah dengan 4 pasangan calon di tingkat provinsi. Secara total, ada 62 pasangan calon yang akan berkompetisi pada 27 November 2024 mendatang. Jumlah tersebut mencakup 17 wilayah Kabupaten/Kota di Sultra. 

Dalam pertemuan tersebut, Asni juga menyebutkan bahwa Pj Gubernur Sultra memberikan arahan terkait pentingnya menjaga kondusifitas wilayah menjelang dan selama berlangsungnya Pilkada. Mengingat Pj Gubernur adalah pimpinan wilayah, KPU merasa perlu melaporkan perkembangan dan kondisi terkini terkait penyelenggaraan Pilkada di daerah.

"Pak Pj Gubernur telah menyampaikan sejumlah pesan dan amanah yang akan kami teruskan kepada seluruh stakeholder KPU di Sultra," jelas Auril.

Lebih lanjut, Asril mengungkapkan bahwa KPU Suitra akan segera menggelar rapat koordinasi terkait logistik pemilihan, Rapat tersebut akan melibatkan perwakilan dari tingkat Kabupaten/Kota hingga Kecamatan, guna memastikan persiapan teknis dan logistik berjalan lancar.

"Besok kami akan menggelar rapat koordinasi logistik dengan melibatkan terman-teman dari Kabupaten/Kota dan Kecamatan.. Apa yang telah disampaikan oleh Pak Gubernur juga akan kami teruskan kepada mereka agar semuanya dapat tersosialisasi dengan baik," ujar Asril

Terkait persiapan debat publik, Asril menjelaskan bahwa KPU telah menetapkan tiga lokasi untuk pelaksanaan debat pasangan calon di tingkat provinsi. Debat pertama akan dilaksanakan pada 19 Oktober di Baubau, debat kedua pada 1 November di Kolaka, dan debat terakhir akan digelar di Kendari pada 23 November

"Debat publik ini sudah kami sepakati bersama dengan pihak LO (Liaison Officer) pasarigan calon dan juga dengan Bawaslu. Pemilihan tiga lokasi ini bertujuan agar masyarakat, terutama di wilayah kepulauan, dapat ikut menyaksikan dan memahami visi serta misi dari masing-masing pasangan calon," ungkap Asril

Untuk menjaga netralitas dalam debat, Asril menegaskan bahwa pihak KPU akan menunjuk panelis dan moderator dari kalangan profesional. Menurutnya, panelis dapat berasal dari berbagai latar belakang, termasuk akademisi, tokoh masyarakat, maupun profesional lainnya. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa debat berjalan dengan transparan dan adil bagi semua pihak yang terlibat.

"Panelisnya bisa dari kalangan akademisi, tokoh masyarakat, maupun profesional. Sementara itu, untuk moderator, kami akan memilih dari kalangan profesional untuk menjaga netralitas," jelas Asril

la juga menambahkan bahwa liputan debat publik akan ditangani oleh media nasional, guna memastikan informasi tersebar luas dan objektif.

"Liputan debat ini akan tersebar luas dengan melibatkan media nasional," pungkasnya. (Adv)