Pemprov Sultra Lakukan Penguatan Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat

  • Reporter: Israwati
  • Editor: Dul
  • 21 Agu 2024
  • 2374 Kali Dibaca

KENDARI, KERATONNEWS.CO.ID- Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, La Ode Saifuddin mewakili Sekretaris Daerah Sulawesi Tenggara, secara resmi membuka rapat penguatan implementasi kebijakan pemberdayaan partisipasi masyarakat terkait Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), Forum Konsultasi Publik (FKP), dan SP4N LAPOR. 

Kegiatan ini berlangsung di salah satu hotel di Kota Kendari Rabu, (21/08/2024).

Turut dihadiri oleh Tim Kemenpan RB terdiri dari Analis Kebijakan  Edwin Fauzi, Analis Kebijakan Pelayanan Publik Sinta Nurfitriyani, Pranata Komputer Pertama Winnie Anggraini, Safara Riska, Para Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Prov.Sultra atau yang mewakili, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten/Kota atau yang mewakili, Perwakilan OPD Lingkup Pemprov Sultra.


Dalam sambutannya, Saifuddin mengapresiasi semua pihak yang berperan aktif dalam pelaksanaan survei, forum konsultasi, dan pengelolaan pengaduan publik. Ia menekankan bahwa kegiatan ini mencerminkan komitmen bersama untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, memastikan program-program pemerintah sesuai dengan harapan masyarakat, dan mengidentifikasi tantangan serta solusi untuk perbaikan dimasa mendatang.

Forum konsultasi publik, dan sp4n lapor telah berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Selain itu, ini juga menjadi sarana bagi kita untuk mengidentifikasi tantangan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan publik, kita telah memperoleh banyak masukan berharga yang akan menjadi dasar dalam perbaikan dan penyempurnaan kebijakan dimasa mendatang. Evaluasi yang kita lakukan juga bertujuan untuk memastikan bahwa setiap langkah yang kita ambil selaras dengan visi dan misi pembangunan daerah.

Melalui hasil monitoring dan evaluasi yang dibahas dalam rapat ini, diharapkan pemerintah dapat menemukan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan pelayanan publik di Sulawesi Tenggara. Rapat ini juga menjadi momentum untuk memperkuat komitmen dan inovasi dalam pelayanan publik, dengan tujuan memberikan kontribusi positif bagi kesejahteraan masyarakat.


Rapat tersebut dihadiri oleh perwakilan dari berbagai instansi pemerintah daerah, serta para pemangku kepentingan lainnya, yang bersama-sama berkomitmen untuk meneruskan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh para narasumber dari Tim Kemenpan-RB. (Adv)