Ketua DPW Partai Demokrat, Muhammad Endang. Foto: Ismail, KN

KENDARI, KERATONNEWS.CO.ID - Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Demokrat Sulawesi Tenggara (Sultra) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera turun tangan dan mengusut terkait proyek pembangunan gerbang Kendari-Toronipa. 

Pasalnya, bangunan yang memakan anggaran kurang lebih Rp32 miliar ini sudah mengalami kerusakan yang berlubang pada dinding-dinding bangunan. Padahal proyek ini belum cukup setahun diresmikan. 

Belum lagi dinding bangunan yang menyerupai London brice selama ini dipikiran masyarakat terbuat dari material beton namun faktanya hanya berupa stripleks dan di dalamnya kopong atau kosong dan terdapat rongga besar dengan besi-besi penyangga. 

Terlebih Endang merupakan salah satu orang yang mengkritik pengadaan anggaran terkait proyek pembangunan ini, mengingat masyarakat Sulawesi Tenggara masih memiliki kebutuhan proyek lain yang lebih urgent, seperti misalnya pengaspalan jalan berlubang dibeberapa kabupaten. 

Dalam kesempatan itu, Endang menyampaikan bahwa terkait persoalan ini dirinya meminta kepada pihak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera melakukan pengusutan agar bisa menjadi pembelajaran kedepannya terhadap pemimpin berikutnya di Sultra. 

"Kita desak mintakan APH untuk diusut agar segera menjadi pelajaran kedepannya," ujarnya saat ditemui di peryataan HUT Partai Demokrat di salah satu Kota Kendari, Kamis (12/9/2024). 

Adapun terkait dengan pernyataan Pj Gubernur Sultra, Andap Budhi Revianto yang meminta pihak Inspektorat yang melakukan audit, menurutnya hanya sekedar untuk memadamkan amarah masyarakat. 

Sebab kata dia, Inspektorat merupakan bagian dari Forkopimda terlebih bagian dari anak buah mantan Gubernur Ali Mazi yang diera kepemimpinannya bangunan tersebut tercipta. Bahkan ketakutannya ini bukan sekedar wacana biasa, mengingat Inspektorat juga pernah diperintahkan soal pengusutan kapal pesiar azimut namun berakhir ditengah jalan. 

"Saya baca Pj Gubernur memerintahkan Inspektorat. Kalau saya liat itu macam antalgin saja, hanya memadamkan sakit kepala saja. Bagaimana mungkin inspektorat yang sebagai anak buah dari pada gubernur sebelumnya bisa. Kasus kapal Asmat saja kan Inspektorat itu angkat tangan. Nah sekarang Pj Gubernur Andap itu memerintahkan lagi Inspektorat yang turun tangan. Jadi tolong jangan buat rakyat main-main lah," ungkapnya. 

Dirinya meminta pihak KPK langsung yang turun tangan bukan tidak percaya lagi terhadap penegak hukum di Sultra. Namun karena pasti terdapat rasa sungkan yang besar terhadap pemimpin sebelumnya. 

"Ada rasa sungkan, bagaimana pun bagian dari Forkopimda, bagian dari pemerintah daerah. Kemudian mereka banyak kerjaan, banyak tugas. Jadi kita dorong KPK untuk masuk dalam melakukan pemeriksaan disini," tegasnya. (C)