Kadis Perpustakaan dan Kearsipan Sultra, Nur Saleh (barisan belakang) bersama Kepala OPD lainnya saat mengikuti apel gabungan. Foto : Isra, Keratonnews.co.id

KENDARI, KERATONNEWS.CO.ID- Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sulawesi Tenggara (Sultra), Nur Saleh mengikuti apel gabungan lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra, Senin (29/07/2024).

Turut hadir, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya, pejabat Eselon II, III, IV, serta pejabat fungsional.

Dalam kesempatan itu, Sekretaris Daerah (Sekda), Drs. H. Asrun Lio, M.Hum menyampaikan beberapa pesan Pj Gubernur saat menjadi pembina apel, diantaranya : 

Pertama, implementasi efisiensi dan efektivitas Birokrasi. Reformasi birokrasi ini bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah berfokus pada pelayanan sesuai dengan bidang masing-masing.

"Bagaimana kita memberikan pelayanan kepada masyarakat? kalau itu belum maksimal dan baik, ayo kita perbaiki sesuai dengan bidang masing-masing. Kalau bidang kesehatan yah melayani masyarakat dengan kesehatan, pendidikan, begitu pula pekerjaan umum, dan masing-masing perangkat daerah lainnya," ujar Sekda.

Kedua, OPD diminta untuk membuka kontrak kinerja untuk melihat apa saja yang perlu diperbaiki, mengingat capaian kinerja dan laporan  Biro Pembangunan masih sangat jauh dari yang ditargetkan untuk masing-masing perangkat daerah.

"Lihat kembali apa yang masih harus kita perbaiki. Dalam menjalankan birokrasi ini kita harus pahami manajemen birokrasi, mulai dari perencanaan, kemudian kita laksanakan apa yang kita rencanakan, lalu kita melakukan monitoring dan evaluasi. Itu seperti siklusnya, jadi apa yang ditindaklanjuti dari monitoring dan evaluasi itu kita rencanakan kembali," pesannya.

Ketiga, dalam bekerja harus sesuai dengan level tingkatan agar dapat memberikan contoh kepada bawahan.

"Bagaimana kita mau mengajak bawahan disiplin, kalau kita sendiri tidak disiplin. Jadi kita memberikan contoh, biasanya orang yang melihat ukurannya itu pada pimpinannya," kata Sekda.

Sekda juga menyoroti banyaknya pejabat yang tidak hadir pada pelaksanaan apel pagi, baik itu dari Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Tenggara, maupun pejabat Eselon II di setiap OPD. Sehingga hal tersebut merupakan catatan yang perlu diperbaiki.

Keempat, terkait dengan temuan-temuan berulang yang tidak sesuai dengan bukti seperti temuan perjalanan dinas, serta makan minum.

"Kenapa saya selalu memastikan tidak usah kita makan minum kalau belanjanya tidak menggunakan aplikasi Belanja Online Pemerintah Sulawesi Tenggara (Bosara). Karena di Bosara itu terlihat siapa yang pesan, kapan, untuk kegiatan apa dan jumlahnya berapa. Kalau akhirnya dimintai pertanggungjawaban itu ada, ini alasan manual karena kita belum bisa belanja di Bosara utang kita belum terbayar. Kenapa tidak dibayar  utangnya? padahal tiap hari ganti uang (GU)," bebernya.

"Nanti kalau manual alasannya tidak tau itu pak, siapa yang pesan kemarin yah? baku cari2. Sampai saatnya pemeriksaan tidak ada bukti itu, belum lagi kalau ada yang manipulasi. Pesertanya yang hadir dalam rapat 50 dipesan 500 kan tinggal ditambah nolnya karena manual, potensi-potensi seperti itu harus segera dihindari," tegas Sekda.

Kemudian terakhir terkait dengan publikasi, dan glorifikasi layanan publik. Kata Sekda tidak masalah jika Pemprov memberikan informasi atau data yang diperlukan oleh masyarakat agar tidak dipertanyakan.
"Karena masyarakat ini bertanya macam-macam, kalau mereka tidak mendapatkan informasi sama kita (Pemprov), jadi tempatnya mereka bertanya adalah dijalan (demo), DPRD, Inspektorat," ucapnya.

Sehingga lanjut Sekda untuk menghindari hal seperti itu, maka yang perlu dilakukan adalah dengan memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat. (Adv)