Rakor indeks ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat pada Pemilu 2024 serta Pilkada serentak se-kabupaten/kota. Foto : Diskominfo Sultra.

KENDARI, KERATONNEWS.CO.ID- Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Asrun Lio sampaikan arahan Pj Gubernur Sultra terkait dengan Rapat Koordinasi (Rakor) satgas desk Pemilu 2024.

Hal ini disampaikan Sekda saat Rapat Koordinasi (Rakor) indeks ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat pada Pemilu 2024 serta Pilkada serentak se-kabupaten/kota melalui virtual di ruang pola Kantor Gubernur Sultra Selasa, (13/2/2024).

Hadir dalam kegiatan Rakor tersebut, Kasat Pol PP Prov. Sultra, Sekdis Kesbangpol Prov. Sultra, Sekretaris Satpol PP Sultra, Satgas Linmas Satpol PP Provinsi, Kepala Bidang Satpol PP Prov. Sultra, Kepala Seksi dan pejabat terkait. Serta hadir juga secara virtual Kasatpol PP Kab/Kota se-Sultra atau yang diwakili

Sekda Sultra, Asrun Lio mengatakan ada beberapa pesan yang disampaikan Pj. Gubernur Sultra terkait dengan Rakor satgas desk Pemilu yang dilaksanakan tersebut yaitu :

Pertama, disarankan dan diarahkan mengenali tugas pokok sebagai Linmas dan Satgas, sehingga diperlukan koordinasi jika terdapat masalah, kepada siapa kita harus berkonsultasi atau berkoordinasi, lalu  menyampaikan setiap laporan kejadian yang ada ditempat kita bertugas masing-masing.

Kedua, memastikan atribut-atribut sebagai Satgas Linmas. Jangan sampai kata dia bertugas sebagai Satgas desk pilkada tetapi tidak ada antribut yang melekat pada diri kita.

"Karena nanti kita bisa dicurigai, kalau perlu surat tugas yang ditandatanggani oleh pimpinan kita bawah  disitu," ucapnya Sekda.

Ketiga, untuk yang bertugas di kabupaten kota, karena sekarang musim hujan, sehingga dipastikan  ada daerah-daerah yang rawan banjir.

Untuk itu, diharapakan selalu memastikan mengupdate prakiraan cuaca di BMKG guna memastikan curah hujan yang tinggi dan bisa mengakibatkan banjir.

"Sedapat mungkin kita bisa mengantisipasi kejadian sebelum nanti terjadi banjir,"pesannya.
Keempat, jika terdapat Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berpotensi curah hujan yang tinggi dan banjir, maka segera memberikan saran pemindahan TPS tersebut untuk menghindari kerusakan suara karena kondisi alam itu.

"BMKG sudah memberikan laporan atau ramalan cuaca dan itu akurasinya cukup tinggi, kalau kita mengambil data di BMKG. Disemua daerah dan wilayah bisa memastikan dan memberikan saran kepada penyelenggara pemilu terhadap situasi yang bisa saja terjadi di tempat kita bertugas," beber Jenderal ASN Sultra ini.

Kemudian kelima, siapkan alat komunikasi, misalnya headphone dengan menyimpan kontak yang emergency sebagai tempat untuk berkordinasi baik itu nomor Polisi, Polsek, Polres, Pemadam, petugas kesehatan TNI, Bawaslu dan KPU.

"Kita tidak mungkin bisa melakukan tugas itu sendiri tetapi kita harus memastikan dan melakukan koordinasi dengan yang lainnya," ujar Sekda. (Adv)