Kabid IKP Diskominfo Sultra, Yudi Masril saat memberikan sambutan pada diskusi publik. Foto : Diskominfo Sultra.

KENDARI, KERATONNEWS.CO.ID— Dalam upaya menjaga integritas demokrasi pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sulawesi Tenggara (Sultra) melalui Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP), Yudi Masril menekankan pentingnya peran media dalam melawan disinformasi.

Hal ini disampaikan saat memberi sambutan pada diskusi publik bertema "Strategi Melawan Disinformasi dan Solusi Mempertahankan Integritas Demokrasi pada Pilkada 2024" yang digelar di salah satu hotel di Kota Kendari, Sabtu (21/09/2024).

Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Prov. Sultra, Ketua Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Sultra, akademisi dari Universitas Halu Oleo (UHO), Komisioner Komisi Informasi Sultra, Koordinator Wilayah Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) Kendari, serta wartawan dan mahasiswa.

Dalam sambutannya, Yudi Masril menyampaikan bahwa di era digital ini media memiliki peran penting dalam menyebarkan informasi yang benar. Namun, ia juga menyoroti tantangan besar yang dihadapi, terutama disinformasi yang dapat merusak integritas pemilu.

"Disinformasi adalah penyebaran informasi yang salah atau menyesatkan dengan tujuan mempengaruhi opini publik. Dalam konteks pemilihan, ini dapat merugikan kandidat dan mengubah hasil pemungutan suara,” ujarnya.

Yudi menjelaskan bahwa media tradisional seperti televisi dan surat kabar tetap menjadi benteng utama dalam menyebarkan informasi yang akurat, mengingat tanggung jawab mereka dalam melakukan verifikasi fakta sebelum menyajikan berita. “Dengan verifikasi yang tepat, media tradisional dapat membantu mengurangi penyebaran disinformasi yang kerap muncul menjelang pemilu,” tambahnya.

Sementara itu, media sosial, meskipun memiliki kemampuan untuk menyebarkan informasi dengan cepat, juga sering menjadi sarang bagi disinformasi. Yudi menekankan perlunya kolaborasi aktif antara pengguna media sosial dan platform digital untuk mengidentifikasi serta menghapus konten yang menyesatkan.

Presidium Mafindo Kendari, Jumrana turut menekankan pentingnya peran organisasi dalam melawan disinformasi, khususnya melalui program cek fakta.

“Banyak hoaks yang terus diulang-ulang pada momen penting seperti Pilkada. Kami berkolaborasi dengan pemerintah, kepolisian, dan penyelenggara pemilu untuk menangani masalah ini,” jelas Jumrana.

Selain itu, ia juga menyoroti urgensi pendidikan literasi media kepada masyarakat. 

“Masyarakat perlu diberikan pendidikan untuk mengenali dan memahami disinformasi. Program edukasi ini dapat membantu meningkatkan kesadaran dan keterampilan kritis masyarakat dalam menilai informasi yang mereka terima,” jelasnya.

Diskusi publik ini ditutup dengan penekanan bahwa kolaborasi antara media, pemerintah, dan masyarakat adalah kunci dalam menciptakan lingkungan pemilihan yang lebih transparan dan adil. Melalui verifikasi cek fakta yang lebih ketat, literasi digital dan kerja sama yang erat, diharapkan Pilkada 2024 dapat berlangsung dengan integritas yang terjaga, dan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi dapat ditingkatkan. (Adv)