Sultra Masuk 10 Provinsi Inflasi Tinggi, Pemprov Gencar Lakukan Intervensi

  • Reporter: Israwati
  • Editor: Dul
  • 18 Sep 2023
  • 2659 Kali Dibaca

KENDARI, KERATONNEWS.CO.ID- Sulawesi Tenggara (Sultra) masuk 10 provinsi di Indonesia dengan angka inflasi tergolong tinggi atau di atas inflasi nasional.

Sultra berada di urutan kesepuluh dengan angka inflasi tahunan 3,62 persen.
Merujuk laporan Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia mengalami inflasi tahunan 3,27 persen (year-on-year/yoy) pada Agustus 2023.

"Dari data yang ada terkait dengan penekanan laju inflasi kita masuk 10 besar provinsi yang laju inflasi nya tergolong tinggi, 3,62 sementara untuk tingkat nasional 3,27 persen," ucap Plh Sekretaris Daerah (Sekda) Sultra, Suharno saat memimpin rapat internal Pemprov Sultra terkait inflasi usai mengikuti rapat pembahasan inflasi bersama Mendagri melalui zoom dari Ruang Pola Kantor Gubernur Sultra, Senin (18/9/2023).

Asisten I Bidang Administrasi Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Setda Sultra ini juga membeberkan ada 5 komoditas yang turut andil menyumbang inflasi tinggi di Sultra.

Diurutan pertama ada bahan bakar minyak (BBM), disusul beras, angkutan udara, rokok kretek filter dan angkutan dalam kota.

"Yang paling tinggi itu bensin, 0,84 persen, beras untuk yoy 0,26 persen," ungkapnya.

Untuk BBM atau bensin sendiri, Suharno mengatakan Pemprov maupun Tim Pengendalian Inflasi (TPID) tidak bisa mengintervensinya. Sebab untuk kebutuhan atau kuota BBM di daerah ditentukan langsung dari pusat.

Meski demikian Suharno menyebut ada tim terpadu yang tetap memantau distribusi BBM. Sebagai upaya pengendalian agar distribusi BBM tidak tersendat di SPBU.

"Kalau bensin intervensi kita agak berat karena hitung-hitungannya yang pasti terkait dengan kuota dan distribusi dari bensin, itu semua kewenangannya pusat. Kami bermohon berkaitan dengan kuota, itupun dari pertamina yang menentukan kuota BBM di Sultra," bilangnya.

"Kita ketahui bersama sudah bukan pemandangan yang asing lagi (di Sultra, khususnya Kota Kendari) setiap hari ngantri (kendaraan mengantri di pom bensin)," jelasnya menambahkan.

Begitupun dengan komoditas angkutan udara sebagai komoditas penyumbang inflasi terbesar di Sultra, pihaknya juga tidak bisa mengintervensi.

"Saya kira nasional begitu, angkutan udara kan juga pusat, kita tidak bisa apa-apa, nah kalau angkutan dalam kota Intervensinya bisa dalam bentuk bantuan bagi pengusaha, ini harus ada regulasi terkait dengan subsidi BBM kepada pengguna jalan, Kan ada juga di provinsi lain mensubsidi BBM," jelasnya.

Selain BBM, beras juga menjadi komoditas yang paling konsen dibahas oleh pemerintah pusat.

Salah satu kendala yang dikeluhkan pemerintah pusat adalah pasokan dari bantuan pangan beras nasional baru terealisasi 7 persen. Untuk itu kepada seluruh daerah diminta untuk menyelesaikan penyaluran beras bantuan pemerintah dalam rangka membantu menekan angka inflasi.
Suharno mengaku melalui rapat ini, TPID Sultra berupaya keras menekan laju inflasi di bawah nasional 3,27.

Langkah yang dilakukan diantaranya seluruh OPD terkait melakukan gerakan cepat baik itu operasi pasar, percepatan penanaman terkait pasokan beras hingga pasar murah. (C)