Wakil Gubernur Sultra, Lukman Abunawas, Pj Wali Kota Kendari dan Forkopimda saat berkunjung langsung di Kantor MUI Sultra. Foto : Isra, Keratonnews.co.id

KENDARI, KERATONNEWS.CO.ID- Usai tidak beroperasi beberapa waktu lamanya akibat dugaan penyerobotan lahan di Kawasan Pusat Promosi dan Informasi Daerah (P2ID), Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) mulai hari ini difungsikan kembali, Jumat (10/3/2023). 

Per hari ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari telah menyelesaikan dugaan penyerobotan yang disebabkan miskomunikasi itu. 

Wakil Gubernur Sultra, Lukman Abunawas mengatakan permasalahan di lokasi P2ID sebenarnya sudah tuntas, hanya saja internal dari masyarakat yang masih punya hak-hak juga menjalar ke kawasan tersebut. 

"Mulai hari ini kantornya (MUI Sultra) kita fungsikan, makanya sengaja kita rapat di lokasi MUI tindak lanjut dari rapat kami 3 minggu lalu di kantor. Sebelumnya sudah pernah difungsikan (kantor MUI Sultra) tapi tiba-tiba muncul kelompok 67 yang mengaku, padahal cuma komunikasi, barangkali hak mereka di sebelahnya, karena kalau lokasi ini sudah selesai semuanya," ungkapnya saat berkunjung langsung di Kantor MUI bersama  Penjabat Wali Kota Kendari Asmawa Tosepu beserta Forkopimda lainnya. 

"Jadi intinya ini cuma miskomunikasi, waktu itu (1993-2003) masih empat kabupaten, seiring berjalannya waktu muncullah masyarakat yang punya hak tanah dan menggugat ke pengadilan. Tapi sebenarnya itu antara mereka (kelompok Istara dan Rusmani, bersaudara), barangkali pembagian yang tidak merata dan tidak adil," tambahnya.

Berdasarkan hal tersebut, ada kelompok masyarakat menggugat pemerintah untuk meminta hak atas lahan yang dibangunkan gedung MUI Sultra tersebut. 
Padahal Pemprov Sultra sudah memiliki alas hak atas sekiranya 35 hektar luas lahan P2ID itu, dan dibuktikan dengan pembebasan tanah dari masyarakat melalui pengadilan. 

"Terakhir kita peroleh dari Kejaksaan Tinggi 3 tahun lalu di mana lokasi ini pada umumnya sudah tuntas masalah pembayarannya dan dan juga sertifikat tanahnya," terangnya.

Bahkan di jaman kepemimpinan Kaimuddin sebagai Gubernur Sultra kisaran 1993-2003, lokasi itu sering dijadikan tempat pameran pembangunan tiap tahunnya. 

Ia juga menyampaikan akan mencarikan jalan tengah dan tetap memberikan yang terbaik untuk masyarakat. 

Kendati itu, Senin (13/3) mendatang pihaknya akan mengundang masyarakat yang bersangkutan dan Pemkot Kendari untuk membahas lebih lanjut agar tidak ada pihak yang dirugikan. 

"Waktu tahun '95, zaman Kaimuddin, dibebaskan lahan ini untuk kepentingan pameran pembangunan tiap tahunnya. Waktu itu penanganan masalah lahan diserahkan ke Kasrem Sumanto (almarhum) beliau mantan Dandim, barangkali itu kalau cara-cara dulu berbeda penanganannya dengan cara sekarang, kita kan lebih pendekatan kemanusiaan. Jadi sebagian kecil saja yang belum tuntas intinya semua sudah tuntas hanya ada beberapa saja, nanti kita buktikan barangkali cuma internal seperti mereka yang punya lahan kebun tapi tidak punya sertifikat dan hanya ada surat keterangan tanah," bebernya.

"Ada juga saksi baik dari Pemprov dan juga bendahara bukti-bukti sudah dibayar tapi itu bukti pembayaran tahun 95 dan sekarang itu berbeda, itu saja masalah harga yang masyarakat tuntut untuk tolong dibantu, karena dulu sangat minim jadi nanti penyesuaian saja bagaimana secara kemanusiaan kita memberi bantuan," sambungnya.

Sementara itu, Penjabat (Pj) Wali Kota Kendari Asmawa Tosepu mengatakan Pemkot Kendari sangat mendukung agar bangunan MUI Sultra ini bisa difungsikan kembali. 

Mengingat peran MUI sangat penting dalam mengawal masyarakat utamanya umat Islam. Untuk itu ia memohon kepada masyarakat agar tidak mengganggu kantor MUI. 

"Karena mohon maaf, bagi muslim orang-orang tua kita yang jadi pengurus di MUI itu mengurus umat, bukan diri sendiri. Secara tidak langsung membangun gedung ini juga dari uang rakyat, kalau tidak digunakan ini jadi kerugian besar, tidak hanya untuk masyarakat tapi juga pemerintah dan negara," ujarnya. 

Selain itu, kata dia, Pemkot siap mengawal dan membantu menyelesaikan persoalan tersebut hingga tuntas. 

"Hal-hal lain kalau ada yang mau didiskusikan silakan, saran masukan tetap kami terima, tapi operasional kantor ini harus berjalan. Nanti pak camat, pak lurah, satpol PP, Kapolsek, hari senin kita tuntaskan, yang penting kantor ini bisa dibuka beroperasi karena mengurus kita semua," pungkasnya. (B)