Menyamakan Program, DPMD Sultra Gelar Rapat Koordinasi

  • Reporter: Israwati
  • Editor: Dul
  • 27 Jul 2023
  • 2188 Kali Dibaca

KENDARI, KERATON EWS.CO.ID- Guna menyamakan program antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, hingga desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar rapat koordinasi.

Rapat koordinasi yang diikuti oleh DPMD kabupaten kota se- Sultra itu berlangsung di salah satu hotel di Kendari, sejak Rabu 26-28 Juli 2023.

Kepala DPMD Sultra, I Gede Panca mengatakan program pembangunan yang dicanangkan harus sejalan dan sinkron. Hal tersebut dilakukan agar pembangunan dapat berjalan efektif dan efisien sehingga dapat dirasakan oleh masyarakat.

"Agar perencanaan program yang dilakukan antara provinsi dan kabupaten terkoordinasi, tersinkronisasi, dan berkelanjutan," ungkap Gede.



Ia juga menyampaikan, perencanaan program pemberdayaan masyarakat dan desa harus berbasis data.

Sehingga melalui Rakor ini bisa mendiskusikan data-data yang ada dimasing-masing kabupaten.

Kemudian data tersebut akan dijadikan dasar untuk merencanakan program.

"Supaya kita punya pandangan yang sama terhadap data itu, pertama disamping kita menyiapkan data supaya data kita (provinsi) dengan kabupaten sama. Kemudian kita sama-sama menginterpretasikan menjadi informasi sebagai dasar perencanaan," katanya.

"Jadi disinilah tempat kita berdiskusi saling mengisi dengan data yang ada, dan dengan program apa yang akan kita buat. Program kabupaten berbasis data, begitu pun juga provinsi," jelasnya menambahkan.



Bahkan kata dia, sebagai pembina pemberdayaan masyarakat dan desa se-Sultra, DPMD provinsi bisa membantu melengkapi apa yang telah dilaksanakan oleh kabupaten.

Sehingga antara provinsi dan kabupaten programnya tidak sama, namun saling mendukung.

Diharapkan, melalui kegiatan tersebut dapat menyamakan persepsi terkait rencana program antara kabupaten dan provinsi agar program-program tersebut tidak berbenturan atau tumpang tindih.

"Artinya kalau memang program yang di kabupaten tidak lengkap, provinsi bisa melengkapi sedikit-sedikit," tutupnya. (Adv)