Sekda Sultra, Asrun Lio saat melantik TP PKK Sultra. Foto : Ist.

KENDARI, KERATONNEWS.CO.ID- Pj. Gubernur diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Sultra, Asrun Lio melantik Pengurus Tim Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP- PKK) Sultra masa bakti tahun 2023-2024 di aula Merah Putih Rumah Jabatan (Rujab) Gubernur Sultra, Jum'at (29/12/2023).

Pelantikan TP PKK Sultra sesuai dengan keputusan Gubernur Sultra nomor 647 tahun 2023, pada tanggal 21 November 2023 Tentang Pembentukan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Sultra masa bakti 2023-2024.       

Pj. Gubernur diwakili Sekda Asrun Lio mengucapkan selamat kepada pengurus TP PKK yang baru saja dilantik.

"Saya atas nama pemerintah daerah dan selaku pembina TP PKK Sultra mengucapkan selamat kepada pengurus yang baru saja dilantik, dengan semangat dan motivasi baru segeralah bekerja untuk melaksanakan dan melanjutkan program kerja TP PKK yang sudah direncanakan sebelumnya," ucap Sekda.

"Saya juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada pengurus TP PKK periode tahun 2018-2023 yang telah mengemban amanah dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi yang tinggi dalam memajukan gerakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga," sambungnya.

Dirinya juga meminta kepada pengurus TP PKK yang baru dilantik agar menjalankan amanah ini dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab guna mengimplementasikan 10 program pokok PKK. Sesuai visi dan misi PKK yaitu terwujudnya keluarga yang beriman, bertaqwa kepada tuhan yang maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera lahir dan batin.

Dalam pemberdayaan keluarga yang tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat menjadi salah satu tolak ukur dalam pembangunan, maka perlu mendapatkan prioritas penanganan secara terencana, terpadu, terstruktur dan bersendikan kearifan lokal melalui gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.

Sebagai organisasi yang bergerak di bidang pemberdayaan keluarga, saya berharap agar seluruh jajaran TP PKK Sultra, secara berjenjang untuk terus membina, membimbing dan memotivasi seluruh kader-kader PKK untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan 10 Program PKK, demi terwujudnya kesejahteraan keluarga di Sultra.

TP PKK sebagai mitra pemerintah daerah dalam melaksanakan program kerjanya harus berupaya untuk mendukung pencapaian visi dan misi pemerintah daerah.

"Oleh karna itu, saya minta kepada TP PKK untuk senantiasa menjalin kerjasama yang baik dengan pemerintah daerah dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatannya," ucapnya.

Sehingga TP PKK harus mampu mengaktualisasikan diri dan mengambil peran penting untuk mendukung pelaksanaan program pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.      

"Jalinlah kerjasama yang baik dengan organisasi perangkat daerah yang tugas dan fungsinya relevan dengan pelaksanaan 10 program PKK sebagai wujud kemitraan antara TP PKK dan pemerintah daerah," bebernya.

"Saya menegaskan kepada organisasi perangkat daerah yang terkait dengan pelaksanaan 10 program pokok PKK, agar senantiasa memberi ruang untuk bersinergi dengan TP PKK, guna mendukung pelaksanaan program pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga sesuai tugas pokok dan fungsi, serta kewenangan masing-masing organisasi perangkat daerah, hingga ketentuan perundang-undangan yang berlaku," tambahnya.

TP PKK juga harus tampil dan berani mengambil peran penting dalam upaya mendukung pelaksanaan program pemerintah daerah, untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga. 

Jadilah organisasi yang tangguh dalam bersinergi dan bermitra dengan pemerintah daerah, serta lembaga-lembaga non pemerintah lainnya, dalam upaya mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Salah satu permasalahan kesehatan yang menjadi isu prioritas nasional saat ini adalah masalah gagal tumbuh anak atau stunting. Sesuai data pada tahun 2022 prevalensi stunting Sultra cukup tinggi mencapai 27,7%. Angka ini melampaui prevalensi stunting secara nasional 21,6%. Kemudian pada tahun 2024 secara nasional ditargetkan prevalensi stunting turun sampai 14%.

Untuk mempercepat penurunan angka prevalensi stunting diperlukan upaya yang lebih keras lagi dari seluruh pemangku kepentingan secara terkoordinasi lintas sektor yang tergabung dalam satu tim percepatan penurunan stunting tingkat Sultra.

Dalam hal ini, TP PKK sebagai salah satu unsur pelaksana dalam tim yang dimaksud, tentu saja sudah melaksanakan langkah-langkah operasional untuk mendukung upaya percepatan penurunan angka prevalensi stunting antara lain melalui kampanye, pemberian makanan tambahan di daerah-daerah yang mempunyai angka stunting yang tinggi.

Disamping masalah stunting, masalah kemiskinan ekstrem yang menjadi permasalahan bangsa yang prioritas, untuk diambil langkah-langkah penanganannya secara sistematik, terpadu dan menyeluruh.

Persentase penduduk miskin ekstrem Sultra tahun 2022 sebesar 2,54% dan tahun 2023 turun menjadi 1,65%. Nominal angka itu masih berada diatas rata-rata nasional yaitu tahun 2022 sebesar 2,04% dan tahun 2023, sebesar 1,12%. Sehingga Pemerintah menetapkan target tahun 2024 miskin ekstrem pada angka 0%.

Kondisi ini menuntut semua pemangku kepentingan termasuk TP PKK agar berupaya untuk mendukung pemerintah dalam penanggulangan dan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, sejalan dengan program unggulan yang sudah direncanakan sebelumnya bekerjasama dengan pemangku kepentingan lainnya, utamanya yang tergabung dalam Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Sultra, sehingga target kemiskinan ekstrem 0% pada tahun 2024 dapat dicapai. 

Sementara itu, Pj. Ketua TP PKK Sultra, Wa Ode Munanah Asrun Lio mengatakan bahwa PKK sendiri telah memiliki 10 program pokok, akan tetapi untuk saat ini yang paling diutamakan yaitu terkait permasalahan stunting dan kemiskinan ekstrem.

"Kita akan berupaya membantu pemerintah di semua bidang khususnya masalah stunting dan kemiskinan ekstrem," ucapnya.

"Jadi kita diminta untuk membantu, paling tidak melakukan sosialisasi, sehingga pertambahan jumlah stunting yang saat ini ada bisa kita antisipasi atau kurangi," tutupnya. (B)