Gubernur Sultra Minta Seluruh OPD Lakukan Langkah Konkrit Mengendalikan Inflasi

  • Reporter: La Niati
  • Editor: Dul
  • 14 Apr 2023
  • 3024 Kali Dibaca

KENDARI,KERATONNEWS.CO.ID - Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Ali Mazi meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melakukan langkah konkrit untuk mengendalikan inflasi. 

"Upaya pengendalian inflasi perlu dilakukan tidak hanya di level provinsi namun perlu juga dilaksanakan secara komprehensif dan luas di seluruh kabupaten dan kota se Sultra," kata Ali Mazi pada rapat koordinasi pengendalian inflasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se Sultra di aula Rumah Jabatan Gubernur, Jumat (14/4/2023).

Dikatakan, pada triwulan 1 tahun 2023 tercatat sebesar 6,58 persen yang sebagian besar didorong oleh inflasi pada kelompok transportasi, makanan, minuman termasuk tembakau.

"Nilai tersebut merupakan nilai inflasi tahunan tertinggi secara rasional pada 2021-2023," ungkapnya. 

Untuk itu, Ali Mazi menyampaikan beberapa arahan untuk dilaksanakan pertama menjaga frekuensi operasi pasar atau pasar murah dan sidak pasar.

Kedua, meningkatkan intensitas pengawasan oleh APH dan Satgas pangan. Ketiga, memastikan kelancaran distribusi komoditas dari luar Sultra.

Keempat, mendorong realisasi Belanja Tidak Terduka (BTT) di level provinsi hingga kabupaten kota dengan bimbingan inspektorat, instansi vertikal atau forkopimda.

Kelima, meningkatkan komunikasi efektif untuk menjaga ekspektasi inflasi masyarakat.

Sementara itu Sekda Provinsi Sultra, Asrun Lio mengatakan rapat koordinasi ini untuk memastikan sekaligus penyamaan persepsi terkait dengan langkah-langkah dalam menekan laju inflasi dan juga ketersediaan pangan, khususnya beras.

"Ada seluruh Bupati Wali Kota se Sulawesi Tenggara, dan OPD terkait  Bulog, BI, forkkopimda dan lainnya," ujarnya.

Selain itu, dalam rapat koordinasi tersebut juga membahas terkait ketersediaan komoditas yang dipastikan pada hari besar agama Idul Fitri ini semua stok itu tersedia dan cukup.

"Oleh karena itu paparan dari bulog itu memastikan beras, minyak goreng dan kebutuhan pokok lainnya itu ketersediaannya dijamin ketersediaannya ada dan aman," ujarnya

Kemudian dari Kejaksaan juga akan memberikan penguatan dalam menggunakan dana BTT, di mana penggunaan dananya itu didampingi oleh Kejaksaan.

Sehingga tidak ada keraguan di masing-masing kepala daerah saat menggunakan dana PTTnya terkait dengan mengatasi inflasi di daerah masing-masing.

"Karena itu, kegiatan tadi meminta kita bermohon ke Kejaksaan untuk pendampingan terkait dengan penggunaan dana BTT. Besarannya masing-masing daerah sesuai dengan kebutuhannya," jelasnya. (B)