Anggota Komisi III DPRD Kota Kendari, LM. Rajab Jinik. Foto: La Niati, Keratonnews.Co.Id

KENDARI, KERATONNEWS.CO.ID - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari mendukung penuh langkah Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari dalam melakukan evaluasi terhadap kendaraan dinas (Randis) yang digunakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Evaluasi ini mencakup pengecekan kondisi fisik kendaraan sekaligus meninjau ulang kebijakan rental mobil yang selama ini diterapkan.

Anggota Komisi III DPRD Kota Kendari, LM. Rajab Jinik, menilai langkah yang diambil Pemkot Kendari dengan menarik semua kendaraan dinas OPD untuk dilakukan pengecekan adalah langkah yang tepat. Menurutnya, masih banyak kendaraan dinas milik Pemkot yang layak digunakan sehingga tidak seharusnya terus-menerus mengandalkan mobil rental.

“Kami melihat banyak kendaraan dinas yang masih dalam kondisi baik dan masih bisa dimanfaatkan oleh OPD. Jadi, kami sangat mendukung upaya Pemkot untuk menarik kendaraan ini dan mengevaluasi penggunaannya,” ujar Rajab Jinik, Selasa (4/3/2025).

Selain itu, ia juga menyoroti kebijakan rental mobil yang selama ini diterapkan Pemkot Kendari. Ia mengungkapkan bahwa setiap tahun Pemkot menggelontorkan anggaran kurang lebih Rp 6 miliar untuk biaya rental kendaraan dinas OPD. Ironisnya, perusahaan penyedia jasa rental kendaraan tersebut berasal dari luar daerah, tepatnya dari Makassar, Sulawesi Selatan.

“Selama tiga tahun berturut-turut, Pemkot Kendari masih menggunakan rental mobil dari perusahaan yang sama. Padahal di Kota Kendari sendiri banyak perusahaan rental mobil yang bisa diberdayakan. Seharusnya ini menjadi perhatian agar ada perputaran ekonomi di daerah kita,” tegasnya.

Menurut Rajab Jinik, kebijakan ini perlu dikaji ulang agar tidak hanya menguntungkan pihak luar, tetapi juga memberikan dampak ekonomi bagi pelaku usaha di Kota Kendari. Jika Pemkot tetap menggunakan sistem rental, seharusnya perusahaan rental lokal diberi kesempatan agar ada pemerataan manfaat ekonomi di daerah.

“Kita harus berpikir bagaimana kebijakan ini bisa menguntungkan masyarakat Kota Kendari. Jika Pemkot tetap ingin menggunakan rental mobil, harusnya perusahaan rental lokal yang diberdayakan. Ini juga bagian dari upaya mendukung ekonomi daerah,” tambahnya.

Rajab Jinik menekankan pentingnya evaluasi total terhadap kebijakan penggunaan kendaraan dinas, baik dari segi efisiensi anggaran maupun pemerataan ekonomi. Menurutnya, Pemkot harus memastikan bahwa kendaraan dinas yang sudah ada benar-benar dimanfaatkan dengan baik sebelum memutuskan untuk menyewa kendaraan dari pihak lain.

Ia menyoroti fakta bahwa dalam setiap pembahasan anggaran tahunan, selalu ada usulan evaluasi kebijakan rental mobil. Namun, hingga saat ini kebijakan tersebut masih terus berjalan tanpa perubahan yang berarti.

“Dalam pembahasan anggaran setiap tahun, selalu disampaikan bahwa kebijakan rental kendaraan harus dievaluasi. Tapi nyatanya, sampai saat ini belum ada perubahan yang signifikan. Rental mobil tetap jalan dengan perusahaan yang sama dan anggaran tetap besar,” jelasnya.

Rajab Jinik juga meminta Pemkot untuk lebih transparan dalam mengelola aset kendaraan dinas agar tidak terjadi pemborosan anggaran. Ia menegaskan bahwa kendaraan dinas yang masih layak harus dioptimalkan pemanfaatannya, sehingga tidak ada alasan untuk terus bergantung pada kendaraan sewaan.

“Kalau memang ada kendaraan yang rusak atau tidak layak pakai, silakan lakukan peremajaan. Tapi kalau masih ada kendaraan yang bagus, kenapa harus rental? Ini yang harus dievaluasi dengan baik agar anggaran bisa digunakan secara efektif,” katanya.

Sebagai bagian dari fungsi pengawasan, DPRD Kota Kendari akan terus mengawal kebijakan terkait kendaraan dinas ini. DPRD berencana meminta laporan lengkap dari Pemkot terkait jumlah kendaraan dinas yang masih layak pakai serta alasan di balik keputusan tetap menggunakan rental mobil dalam tiga tahun terakhir.

“Kami ingin tahu, berapa jumlah kendaraan dinas yang masih bisa digunakan? Apa alasan Pemkot tetap memilih rental mobil dari luar daerah? Ini semua harus dijelaskan secara transparan kepada masyarakat,” pungkasnya. (C)