Pemprov Sultra saat ikut Rakor pengendalian inflasi secara virtual. Foto : Diskominfo Sultra.

KENDARI, KERATONNEWS.CO.ID-  Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) mengikuti Rakor Pengendalian Inflasi di daerah secara virtual yang digelar  Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang dirangkaikan Rakor Penanggulangan Tuberkulosis (TBC) dan Polio bertempat di ruang Pola Kantor Gubernur Sultra, Senin (08/7/2024).

Rakor secara virtual yang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia ini dipimpin langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri, Tomsi Tohir. 

Ia menyampaikan sejak 2 tahun terakhir, banyak daerah-daerah yang sudah bisa mengendalikan inflasi dengan baik. Namun ada daerah-daerah yang mungkin sudah berupaya tetapi masih menemukan kendala-kendala dalam pengendaliannya.

"Sehingga kepada seluruh daerah terutama dinas terkait, harus melakukan pembenahan terkait distribusi pupuk dengan mengecek seluruh hasil kegiatan di lapangan dengan pengendalian harga pupuk sehingga tidak terdapat penyimpangan," pesannya.

Tomsi juga meminta hal ini menjadi atensi karena menyangkut nasib rakyat banyak dan juga para petani. 

Bahkan dinas terkait harus bisa melakukan terobosan kreatif yang tidak melanggar dari aturan. 

"Diharapkan pemerintah daerah harus secepatnya mengirim data berkaitan dengan cetak sawah. Saat ini terdapat 48 kabupaten/kota yang telah mengusulkan," terangnya.

"Tentunya diharapkan dapat mensejahterakan petani sehingga kebun atau sawahnya yang tidak produktif dicetak menjadi sawah yang dialiri oleh irigasi,” tambahnya.

Plh. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa, M. Habibullah mengatakan bahwa jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada Minggu pertama Juli 2024 berkurang dibandingkan pada Minggu sebelumnya. Sedangkan jumlah kabupaten/kota yang mengalami penurunan IPH pada Minggu ini bertambah.

Adapun 10 kabupaten/kota dengan kenaikan IPH tertinggi, salah satunya berada di Provinsi Sulawesi Tenggara, yaitu Kabupaten Wakatobi dengan dengan perubahan IPH 1,33 persen dengan komoditas andil terbesar yakni beras, ikan kembung dan cabai rawit.

Selanjutnya paparan Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Restuardy Daud menyampaikan bahwa berdasarkan Surat Edaran Mendagri No.400.5.2/2673/SJ tanggal 7 Juni 2024, terkait langkah-langkah untuk penanggulangan Kejadian Luar Biasa ( KLB) Polio yakni meminta Gubernur dan Bupati/Wali Kota untuk :

Pertama, mendukung pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio dengan sasaran seluruh anak usia 0-7 tahun, tanpa melihat status imunisasi sebelumnya dengan target cakupan sekurang-kurangnya 95% yang akan dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap 

Kedua, PIN tahap 1 dimulai tanggal 27 Mei 2024 di 6 (enam) provinsi  dan PIN tahap 2 dimulai tanggal 15 Juli 2024 di 27 provinsi.

Ketiga, menetapkan situasi KLB Polio bagi daerah yang melaporkan adanya kasus Polio sebagai keadaan kahar/force majeure dan mengoptimalkan penggunaan Biaya Tidak Terduga (BTT) dan Dana Otonomi Khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keempat, menginternalisasikan pelaksanaan PIN kedalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Kelima, melakukan advokasi dan sosialisasi.

Keenam, memastikan ketersediaan sumber daya yang memadai dan berkelanjutan baik pembiayaan, tenaga kesehatan, vaksin, dan logistik lainnya yang dibutuhkan secara efektif dan efisien.

Ketujuh, mengoptimalkan pembinaan dan pengawasan secara komprehensif dan berkesinambungan.

Usai mengikuti Rakor inflasi secara virtual, Sekda Sultra menyampaikan hal ini.

Kata Sekda, saat inflasi Sultra sudah cukup baik, namun IPH Sultra pada Minggu pertama Juli mengalami kenaikan diangka 0,06 persen dengan posisi berada diurutan ke-5 secara nasional.

Hal ini disebabkan karena sebagian besar harga ikan kembung dan jenis ikan lainnya termasuk beras.

"Hal lain, untuk hasil laut kondisinya gelombang tinggi sehingga berdampak pada penjualan," ucapnya.

Selanjutnya untuk Polio dan TBC Sekda meminta dinas terkait agar dapat segera mengikuti agenda nasional.

Apalagi Indonesia kini menempati urutan kedua di dunia dalam jumlah kasus TBC dan untuk Provinsi Sultra berada diurutan ke-18.

Dari pernyataan tegas Sekjen Kemendagri, Sekda mengingatkan lagi bahwa Rakor seperti ini bukan hanya ajang untuk memperbaiki tetapi juga untuk mengevaluasi. 

"Kemudian, segera dilakukan langkah -langka strategis untuk bisa menangani dua hal tersebut," tegasnya.

Turut hadir dalam Rakor tersebut jajaran Pemprov Sultra lainnya yakni Kadis Ketahanan  Pangan (Ketapang) Sultra, Kadis Kesehatan, Perwakilan Inspektorat, BPS, Bulog, Satgas Pangan Polda dan serta dinas terkait lainnya.(Adv)