Perintah Provinsi Sultra mengikuti Rakor pengendalian inflasi bersama Mendagri. Foto: Diskominfo Sultra

KENDARI,KERATONNEWS.CO.ID - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) mengikuti rapat koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi di daerah yang setiap minggunya melalui Zoom Meeting yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Mendagri RI) dan Rakor Pengembangan Tanaman Obat Herbal Nasional, dilaksanakan di Ruang Rapat Biro Perekonomian Setda Sultra, Senin (5/8/2024).

Rakor secara virtual yang dilaksanakan serempak di seluruh Indonesia dipimpin langsung oleh Mendagri RI, Tito Karnavian, dengan narasumber dari Kementerian atau Lembaga terkait diantaranya Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa, Pudji Ismartini, Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi, Deputi III Kepala Staf Kepresidenan, Edy Priyono, Direktur Sayuran dan Tanaman Obat, Dirjen Hortikultura Kementan, Andi Muhammad Idil Fitri, Kabid Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Bulog Epi Sulandari, Tim Menko Kemaritiman dan Investasi.

Pada jajaran Pemerintah Provinsi Sultra yang mengikuti kegiatan ini , yakni Sekdis ESDM, Sekdis Ketapang, Perwakilan BI, BPS dan Dinas terkait.

Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian menyampaikan, sejauh ini angka inflasi di tingkat nasional dan beberapa daerah di Indonesia sudah relatif terkendali. Dengan angka inflasi rata-rata nasional year of year sebesar 2,13 persen.

Sementara itu, pada perkembangan inflasi bulan ke bulan terjadi deflasi sebesar -0,18 persen. Apabila dilihat dari pengeluaran atau penyumbang inflasi, sektor makanan, minuman dan tembakau masih menempati posisi yang relatif terkendali.

Mendagri juga kembali menekankan pentingnya kolaborasi antar pemerintah daerah dan pusat untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

“Karena inflasi nasional tidak hanya bergantung pada kerja pemerintah pusat tetapi kerja dari 552 Provinsi, Kabupaten dan Kota. Dengan angka tersebut, ini berarti kolaborasinya sudah cukup baik,” ungkapnya 

Wakil Menteri Keuangan RI, Suahasil Nazara mengatakan, bahwa dua tujuan utama yakni Pertama, untuk mendorong partisipasi pemerintah daerah dalam mengendalikan tingkat inflasi di daerah masing-masing. 

Kedua untuk memberikan penghargaan kepada daerah yang telah berkinerja baik dalam penilaian inflasi di daerah serta untuk mendorong daerah lain yang belum mendapat penghargaan agar semakin meningkatkan kinerjanya.

Lebih lanjut disampaikan bahwa inflasi dan deflasi merupakan 2 hal yang harus terus dikendalikan dalam menjaga stabilitas perekonomian suatu negara.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa, Pudji Ismartini, menyampaikan dalam paparannya bahwa komoditas cabai rawit dan emas perhiasan menjadi penyumbang utama inflasi pada Juli 2024, dengan tingkat inflasi masing-masing sebesar 14,28% dan 1,21%. Tingkat inflasi pada komoditas cabai rawit dan emas perhiasan pada Juli 2024 lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya. Inflasi untuk komoditas emas perhiasan ini telah terjadi selama 11 bulan berturut-turut. (Adv)