Sekda Sultra, Asrun saat menerima kedatangan masa aksi HIPMILLP yang didampingi anggota DPRD Sultra. Foto : Diskominfo Sultra.

KENDARI, KERATONNEWS.CO.ID- Terkait rencana pembangunan tahap awal Jalan Andoolo-Tinanggea yang akan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) dengan anggaran yang disediakan sebesar Rp5,4 miliar pada tahun 2024, rupanya menuai protes dari kalangan masyarakat setempat. 

Pasalnya protes tersebut dilakukan mulai dari blokade jalan hingga menggelar aksi demonstrasi, termasuk dengan mendatangi Kantor Gubernur Sultra.

Sekda Sultra, Asrun Lio menerima kedatangan massa aksi yang menamakan diri Aliansi Masyarakat Kecamatan Tinanggea dan Himpunan Pemuda Mandiri Lalonggasu, Lalowatu, dan Palotawo (HIPMILLP), di Kantor Gubernur Sultra, Senin (08/7/2024).

Kedatangan massa aksi tersebut dikawal langsung oleh anggota DPRD Sultra, Suwandi Andi dalam rangka membawa aspirasi masyarakat untuk disampaikan kepada Pemprov Sultra, khususnya terkait ruas jalan Andoolo-Tinanggea dengan panjang sekitar 17 kilometer.

Dalam kesempatan itu, perwakilan massa aksi meminta agar jalan tersebut dianggarkan sesuai dengan kesepakatan sebelumnya antara masyarakat bersama DPRD Sultra sebesar Rp15 miliar dan menolak dana anggaran Rp5,4 miliar, atau dengan pilihan lain menurunkan atau menaikan status jalan dari provinsi menjadi kabupaten atau nasional.

Menanggapi hal ini Sekda Sultra menjelaskan, jika pada prinsipnya Pemprov Sultra menginginkan agar seluruh jalan yang berstatus jalan provinsi yang tersebar di 17 kabupaten kota di Sultra, dapat dilakukan pembangunan maupun perbaikan jalan secara serentak dan tuntas.

Namun, hal tersebut tentu sangat sulit diwujudkan, sebab Pemprov Sultra dihadapkan pada berbagai pemenuhan kebutuhan lain yang juga bersifat penting dan mendesak, sehingga kegiatan pembangunan jalan Andoolo-Tinanggea dilakukan secara bertahap. 

Kebutuhan mendesak tersebut misalnya, adanya pembangunan jembatan yang terputus, belum lagi penyiapan anggaran untuk menghadapi penyelenggaraan Pilkada. 

Sekda Sultra ini mengatakan, adapun Rp5,4 miliar tersebut merupakan hasil inventarisasi kebutuhan pembangunan jalan di Sultra dan merupakan porsi anggaran lebih besar dibandingkan jalan-jalan lainnya di Sultra.

"Pemprov Sultra menerima penyampaian aspirasi ini. Namun, semua yang disampaikan tersebut membutuhkan proses. Misalnya untuk penurunan status jalan dilakukan setiap lima tahun sekali. Itu salah satunya, belum pemenuhan syarat yang lainnya," terang Sekda.

Jenderal ASN Provinsi Sultra ini kembali menerangkan, terkait adanya kesepakatan alokasi anggaran sekitar Rp15 miliar, pihak Pemprov Sultra menghargai kesepakatan tersebut, tinggal dilakukan pengawalan secara bersama-sama, baik Pemprov Sultra bersama DPRD Sultra, termasuk masyarakat. Apalagi, pembahasan tahun anggaran baru 2025, akan dimulai Agustus 2024.

"Sultra ini memiliki 17 kabupaten kota, yang sudah pasti membutuhkan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat kita yang berada di Kabupaten Konsel. Tanpa menutup mata, Pemprov Sultra telah mengalokasikan Rp5,4 miliar untuk pembangunan jalan pada tahap awal, tanpa harus adanya aksi demo terlebih dahulu," bebernya.

Tentunya pembangunan tidak dilakukan sekaligus pada seluruh panjang jalan Andoolo-Tinanggea, karena sebelumnya telah dihadapkan pada penyelenggaraan Pilpres dan berikutnya pada penyelenggaraan pilkada, belum lagi pembangunan jalan maupun jembatan di daerah lainnya.

Menurut Sekda Sultra, anggaran Rp5,4 miliar tersebut, tidak berhenti disitu saja dan tetap ada upaya untuk memperjuangkan hal-hal yang telah menjadi komitmen masyarakat bersama DPRD Sultra.

Sehingga Sekda berharap, agar massa aksi tersebut dapat memahami dan menerima kondisi yang ada, dengan tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Apalagi, Dinas Sumber Daya Air (SDA) dan Bina Marga Provinsi Sultra telah melakukan penandatangan kontrak pengerjaan ruas jalan dengan alokasi Rp5,4 miliar, serta telah dilakukan penurunan alat berat di lokasi pengerjaan jalan. (Adv)