KENDARI, KERATONNEWS.CO.ID - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) melaksanakan orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) angkatan XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV Lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buton. 

Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Bupati Buton, Alvin Akawijaya Putra, SH pada Senin (17/3/2025) di Hotel Plaza Kubra Kendari. Turut dihadiri Koordinator Widyaiswara BPSDM Sultra, pejabat struktural, widyaiswara dan pejabat fungsional BPSDM (Sultra). 

Dalam sambutannya, Bupati Buton, Alvin Akawijaya Putra mengatakan, untuk mewujudkan tujuan nasional, dibutuhkan pegawai aparatur sipil negara (ASN) yang diserahi tugas untuk melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu. 

"Tugas pelayanan publik dilakukan dengan memberikan pelayanan atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan pegawai ASN," ungkapnya. 

Dikatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan di segala sektor membutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang handal untuk menunjang kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin cepat berkembang. Hal ini merupakan faktor penunjang untuk mencapai keunggulan kompetitif di berbagai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

"Merespon perkembangan tersebut di tengah-tengah agenda implementasi otonomi daerah, hendaknya memacu setiap pelaku pemerintahan dan pembangunan untuk berkompetisi menunjukkan kinerja yang optimal," ujarnya. 

"Wajar bila di era otonomi, Pemerintah Kabupaten Buton melakukan berbagai terobosan dan strategi untuk mempercepat proses peningkatan kinerja aparaturnya. upaya itu dimulai ketika seorang pelamar yang dinyatakan diterima sebagai PPPK melalui rekruitmen yang fair dan profesional kemudian dilakukan pembekalan dengan materi yang intinya adalah membentuk mental yang mencintai tanah air, bangsa dan negara serta memiliki jiwa mengabdi kepada masyarakat," jelas Alvin Akawijaya Putra.

Setelah menjadi PPPK lanjut dia, proses formal yang harus dilalui adalah berbagai macam diklat baik yang bersifat struktural maupun teknis dan fungsional. kesemua itu intinya adalah pembentukan PPPK yang memiliki kinerja yang tinggi sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat. 

"Terkait dengan peningkatan kinerja ASN yang perlu dicermati adalah perkembangan lingkungan internal dan eksternal yang membutuhkan berbagai macam persiapan. Dalam konteks peningkatan kinerja ASN, apapun perkembangan politik ekonomi sosial dan budaya yang terjadi di tingkat pusat jangan sampai menurunkan semangat kita untuk terus berkarya dan membangun daerah. Diperlukan cara agar kita mampu menjaga dan memiliki ketahanan mental psikis, sabar serta tetap mampu berpikir logis di tengah perubahan," tegas Alvin Akawijaya Putra. 

Alvin Akawijaya Putra meminta para PPPK untuk beradaptasi dengan cepat di tempat kerja baru dan menunjukkan kinerja yang bagus. Di era pemerintahan yang sekarang, ia meminta para PPPK untuk profesionalisme. Tuntutan kinerja yang berkualitas, dengan output kerja yang memuaskan bagi masyarakat. 

Kedua, tuntutan solusi terbaik yang stratejik dan aktual sebagai respons atas kebijakan dan permasalahan yang muncul. Ketiga, tuntutan untuk memperkokoh kerja yang solid dan sinergis di berbagai lapisan penugasan. Keempat, tuntutan untuk lebih inovatif, kreatif dan responsif terhadap berbagai keadaan. Kelima, tuntutan kondisi prima para aparatur sipil negara untuk mengabdi sesuai dengan kompetensinya.

Untuk itu, Alvin Akawijaya Putra meminta para PPPK untuk hadir di jajaran birokrasi hendaknya mampu memperkuat dan meningkatkan kinerja pemerintah Kabupaten Buton secara umum. Secara khusus, kehadiran di satuan kerja di mana ditempatkan itu diharapkan akan mampu membantu meringankan beban dan tugas yang menjadi kewajiban unit kerjanya dalam melaksanakan program program pemerintah. Untuk itu, harus memiliki kemampuan beradaptasi, menjunjung tinggi idealisme dan bekerja keras sesuai dengan kemampuan masingmasing.

"Kedua bahwa saudara sebagai ASN dapat menjaga sikap, perilaku dan netralitas serta marwah Kabupaten Buton, baik disaat jam kerja maupun diluar jam kerja. Namun saya yakin dan percaya bahwa bapak dan ibu disini merupakan pilihan terbaik yang telah melewati tahapan-tahapan seleksi untuk menjadi ASN yang profesional dan berintegritas," ungkapnya. 

Ketiga, ia menghimbau kepada ASN bahwa setelah peralihan dari pegawai honorer menjadi ASN harus dapat melakukan penyesuaian dengan cepat karena banyaknya tugas-tugas yang perlu dilaksanakan untuk mewujudkan visi Bupati Buton dan Wakil Bupati Buton tahun 2025-2030 yaitu terwujudnya masyarakat Buton yang religius, sejahtera, mandiri dan berdaya saing melalui pembangunan yang berkelanjutan. 

Sementara itu, Kepala BPSDM Sultra, Syahruddin Nurdin, SE mengungkapkan terselenggaranya orientasi bagi PPPK sebagai penguatan fondasi pelaksanaan tugas dan fungsi, yang diharapkan dapat mendukung PPPK untuk beradaptasi dan berintegrasi dengan lingkungan kerja secara cepat dan efisien. 

Selain itu, PPPK dapat memahami standar kinerja untuk dapat berkontribusi optimal dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, dengan aparatur yang berintegritas tinggi, produktif, responsif, dan melayani secara prima.

“Tujuan orientasi bagi PPPK ini adalah untuk mengembangkan kompetensi melalui penambahan wawasan pengetahuan yang bersifat strategis dan praktis, sehingga mampu melaksanakan tugas dan perannya secara professional sebagai pelayan masyarakat,” ungkapnya. 

Lebih lanjut Syahruddin Nurdin mengatakan, orientasi bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja lingkup Pemda Buton merupakan upaya membentuk ASN yang berintegritas.

"Pentingnya orientasi ini sebagai bagian dari upaya kita dari Pemprov Sultra membentuk ASN yang memiliki integritas, semangat kebangsaan, dan tanggung jawab yang tinggi," jelasnya.

Dikatakan, orientasi PPPK Lingkup Pemprov Sultra diikuti sebanyak 200 peserta, yang terdiri dari bidang teknis, keguruan dan kesehatan akan berlangsung selama empat hari kerja. 

“Untuk kurikulum masih sama seperti tahun sebelumnya, dengan pemateri dari Widyaiswara dan para pejabat struktural termasuk istansi teknis yang membidangi. Para peserta orientasi PPPK ini akan mendapatkan materi tentang pengenalan kepada tata kerja organisasi lembaga mereka masing-masing," pungkasnya. (ADV)