Wagub Soroti Kantor DKP Sultra yang Reot

  • Reporter: Israwati
  • Editor: Dul
  • 11 Apr 2025
  • 2442 Kali Dibaca

KENDARI, KERATONNEWS.CO.ID- Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Hugua soroti kondisi gedung Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sultra yang mulai reot.

Sorotan itu diungkapkan Wagub saat melakukan agenda inspeksi mendadak, Kamis (10/4/2025).

Setibanya di sana sekitar pukul 08.00 Wita, Wagub Sultra disambut lebih dari 100-an pegawai DKP Sultra. Setelah memberi arahan, Hugua lanjut mengecek kondisi kebersihan kantor.

Sebagai leading sektor penyumbang PAD, Hugua mengaku prihatin dengan penampakan gedung pelayanan publik di kantor tersebut.

Tampak dari depan, beberapa bagian konstruksi gedung sudah digerogoti rayap. Bahkan banyak plavon yang mulai jebol.

Hugua menyorot penampakan aset barang seperti akuarium dan sejumlah dokumen usang ditumpuk di sepanjang koridor kantor yang kian memperburuk estetika kantor pelayanan publik tersebut. 

Ia menyampaikan agar aset yang tidak produktif dijual atau dibuang sehingga tidak merusak pemandangan kantor.

"Yang bisa dijual, dijual saja. Yang jelek dilelang, mental kita hanya pintar pengadaan tapi tidak merawat," ujarnya.

Mantan anggota DPR RI ini mengaku sepanjang kegiatan sidak OPD rutin dilakukan, kantor DKP Sultra masuk kategori terburuk.

"Ini kantor kelima saya sidak. Tidak terurus, banyak yang mau roboh. Ini yang terburuk dan gagal layak sebagai kantor pelayanan publik sehingga jadi bagian penting rehabilitasi," bebernya.

Sejumlah pegawai DKP mengatakan, kondisi kantor mereka memang seyogyanya sudah direhab secara total. Sebab umur bangunan terbilang uzur.

Gedung DKP yang dibangun sekitar 1983 hingga kini belum sekalipun direhab. Padahal gedung ini pernah mengalami kebakaran menyebabkan beberapa bagian konstruksi bangunan rusak. 

Tahun 2019 lalu lalu, DKP Sultra sempat mengajukan rencana rehab total. Namun, tahun 2020 usulan dipending karena kasus Covid-19. Hingga kini, usul rehan gedung tersebut urus terlaksana.

Menjawab keluhan pegawai tentang kondisi kantor DKP yang menginginkan revitalisasi gedung secara menyeluruh, Hugua menyatakan saat ini Pemprov Sultra belum bisa berbuat. Terlebih ada kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat.

Hal karena adanya efisiensi. Hal paling realistis adalah melakukan rehabilitasi bertahap.

"Bangun baru tidak mungkin. Kalau rehab bisa, tahun depan bisa diusulkan untuk rehab," pungkasnya. (Adv)