Anggota DPRD Sultra, Aksan Jaya Putra saat reses di Kelurahan Sambuli. Foto: La Niati,Keratonnews.Co.Id

KENDARI,KERATONNEWS.CO.ID - Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Aksan Jaya Putra (AJP) terus menemui warga guna menyerap aspirasi serta mendengar apa yang menjadi keluhan warga, khususnya di wilayah daerah pemilhan (Dapil) Sultra I Kota Kendari.

Semua usulan masyarakat, ia tampung lalu memberikan solusi satu per satu. Jika usulan masyarakat itu tidak bisa terakomodir melalui porsi anggaran APBD, bahkan ia siap merogoh koceknya untuk memberikan solusi atas keluhan sejumlah konstituennya itu.

Untuk itu, Ketua Fraksi Golkar DPRD Sultra itu meminta kepada warga yang hadir untuk memberikan aspirasinya. Hal ini disampaikan AJP saat melaksanakan reses masa sidang II tahun 2023-2024 di Jalan Lumba-Lumba, Kelurahan Lalolara, Kecamatan Kambu dan Kelurahan Sambuli, Kecamatan Nambo, Kota Kendari pada Minggu (26/5/2024 ).

Kedatangan AJP ini langsung disambut baik oleh warga Kelurahan Lalolara. Untuk itu, warga langsung menyampaikan keluhan kepada AJP. Salah satunya terkait banjir yang selalu melanda pemukiman mereka setiap hujan turun, karena drainase yang tersumbat dan dangkal.

Selain itu, warga juga meminta lampu penerangan jalan, dan bantuan dana penyelesaian pembangunan masjid yang biayanya sebesar Rp50 juta.

Mendengar aspirasi masyarakat setempat, AJP berjanji untuk mengawal dan memperjuangkan apa yang menjadi keluhan tersebut.

Dikatakannya, terkait keluhan banjir akibat tersumbatnya drainase, dirinya akan menyampakan kepada Dinas PUPR Provinsi Sultra untuk turun cek lokasi. Untuk penanganan tersebut kata AJP, tidak perlu lagi membongkar, karena sudah ada aliran drainase, tinggal dilihat dimana tersumbatnya. Sehingga tinggal sambung drainase baru, agar pembuangannya bisa lancar.

"Aliran drainase depan itu kan jalan nasional. Kita harus dudukan dulu, apakah ini masuk tanggung jawab provinsi atau kota. Kalau kota ini kan betul-betul harus kita lihat," ujar AJP.

AJP juga meminta kesadaran dari warga agar tidak membuang sampah sembarangan sehingga tidak menyebabkan tersumbatnya drainase, sebab persoalan ini menjadi tanggung jawab bersama. Ia menyarankan kepada RT, RW, dan lurah untuk melakukan kerja bakti membersihkan drainase, sehingga bisa dilihat setelah drainase dibersihkan apakah masih terjadi banjir atau tidak.

"Sedimen ini kan harus juga dikerjakan, karena tidak mungkin lagi pemerintah daerah yang turun tangan. Tapi paling tidak solusi yang kita lakukan di ujung muara pembuangannya, sehingga betul-betul di situ air sudah tidak tertampung lagi, ada tempat keluarnya," kata AJP.

Kemudian terkait pengadaan lampu jalan, AJP mengaku akan berkoordinasi dengan Dinas Perumahan Pemukiman, apakah di wilayah itu dimungkinkan untuk dilakukan pemasangan atau tidak.

"Lampu jalan nanti kita tinggal lihat kembali ke Dinas Perumahan Pemukiman apakah dimungkinkan wilayah sini atau tidak, karena yang menentukan adalah dinas. Tapi kewenangan kita ada di situ, nanti kita lihat, paling tidak, kalau dengan keterbatasan dana tinggal kita lihat titik-titik yang rawan saja dulu," bebernya.

Sementara terkait bantuan penyelesaian pembangunan masjid, AJP berjanji akan merogoh kocek pribadinya untuk membantu.

"Mereka minta penyelesaian pembangunan masjid, kalau penyelesaian kurang lebih 50 juta. Kalau itu kita harus melalui dana hibah dari Biro Kesra, tapi atas permintaan pribadi, Kalau pribadi nanti kita layani pribadi, tapi besarannya tidak seperti itu. Pasti kita bantu," pungkas Ketua DPD Ormas MKGR Sultra itu.

Sementara itu, di Kelurahan Sambuli warga begitu antusias menyampaikan unek-unek, dan keinginan mereka, yang selama ini belum tersentuh pemerintah.

Dalam reses itu, AJP banyak menerima  keluhan masyarakat mengenai kebutuhan seperti sumur bor, drainase, lampu penerangan jalan, bantuan masjid, hingga taluk penahan gelombang bagi mereka yang mendiami wilayah pesisir di Kelurahan Sambuli.

"Sebelumnya kita sudah realisasikan sumur bor di Kelurahan Tondonggeu, dan Sambuli belum kebagian, insyaallah saya akan perjuangkan apa yang menjadi usulan masyarakat," kata AJP usai lakukan penjaringan aspirasi.

Selain itu, AJP menerima keluhan nelayan terkait penataan kawasan perikanan di wilayah Kelurahan Sambuli. Bahkan, mereka sudah mengajukan proposal di Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (RI). Namun hingga saat ini, permintaan mereka belum terealisasi.

Menurut AJP, untuk mengajukan, minimal ada legal standing dari Pemerintah Kota (Pemkot) Kota Kendari, setidaknya surat keputusan (SK) dibuat, guna menguatkan permintaan nelayan dibuatkan kawasan perikanan.

Hanya saja, yang perlu dipahami, menyoal masalah penataan kawasan perikanan, bahwa ruang lingkup tangkap ikan di Kota Kendari terbatas. Sehingga nelayan lebih dominan melaut ke daerah perikanan diluar dari Kota Kendari.

"Tadi Pak Lurah sampaikan mereka (nelayan) sudah mengajukan proposal hanya, sekali saya sampaikan perlu ada SK, kalau tidak sulit juga untuk dapat. Apalagi harus ditopang dengan rencana detail tata ruang (RDTR), karena ini menyakut pembuatan satu kawasan," jelasnya.

Namun terlepas dari hal itu, AJP sepakat semua stakeholder mesti memikirkan bagaimana potensi perikanan di Kota Kendari, dan mengakomodir kepentingan masyarakat yang berkecimpung sebagai nelayan. (Adv)