Workshop akreditasi perpustakaan yang digelar Perpustakaan Nasional (Perpusnas) bekerja sama dengan Dinas Perpustakaan Sultra. Foto : Isra, Keratonnews.co.id

KENDARI, KERATONNEWS.CO.ID- Perpustakaan di 17 kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) mengikuti workshop akreditasi perpustakaan di salah satu hotel di Kendari, Rabu (15/3/2023).

Workshop tersebut digelar oleh Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Republik Indonesia (RI) bekerja sama dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sultra.

Dalam sambutannya, Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas, Adin Bondar mengatakan Perpustakaan Nasional RI sebagai lembaga pemerintah non Kementerian mempunyai tugas sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, yaitu menetapkan kebijakan nasional, kebijakan umum dan kebijakan teknis pengelolaan perpustakaan, melaksanakan pembinaan.

Pengembangan, evaluasi, dan koordinasi terhadap pengelolaan perpustakaan, membina kerja sama dalam pengelolaan berbagai jenis perpustakaan dan pengembangan Standar Nasional Perpustakaan (SNP).

SNP adalah kriteria minimal yang digunakan sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan Perpustakaan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penerapan standar secara baik, konsisten dan benar dalam perpustakaan merupakan prasyarat untuk mewujudkan layanan prima yang berfokus pada kepuasan pemustaka. 

Kesesuaian dalam penerapan standar nasional perpustakaan perlu diukur melalui kegiatan akreditasi perpustakaan. Adapun tujuan akreditasi perpustakaan adalah meningkatkan kepercayaan masyarakat (pemustaka) terhadap kinerja perpustakaan serta menjamin konsistensi kualitas kegiatan perpustakaan yang bersangkutan.

"Sedangkan manfaat akreditasi bagi perpustakaan yang diakreditasi dapat meningkatkan motivasi lembaga perpustakaan (termasuk sumber daya manusia) dalam meningkatkan kinerjanya," jelasnya.

Dikatakannya, perpustakaan dinilai memiliki peran penting dalam memperkuat literasi di tengah masyarakat, yang akan berdampak pada kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM).   

Selain itu, juga memberikan akses atau ketersediaan bahan bacaan bagi masyarakat luas. Dalam hal merespon perkembangan yang terjadi dalam bidang layanan perpustakaan diperlukan inovasi dan kreativitas dalam pengelolaan perpustakaan sehingga berpengaruh terhadap tingkat kegemaran membaca dan tingkat literasi masyarakat, maka diperlukan instrumen yang lebih lengkap dan perlu terus disempurnakan. 

Ia juga menyebut, saat ini jumlah perpustakaan di Indonesia sebanyak 164.610 perpustakaan dan jumlah perpustakaan yang terakreditasi sebanyak 13.410 perpustakaan atau mencapai 8,14% dari jumlah keseluruhan perpustakaan di Indonesia.

"Dengan data tersebut dapat disimpulkan bahwa masih banyak PR yang harus kita kerjakan, dan diharapkan dengan adanya kegiatan workshop ini semakin menambah semangat para pengelola perpustakaan untuk mengajukan akreditasi dan mengelola perpustakaannya sesuai standar, dan perpustakaan di seluruh Indonesia pada umumnya," imbuhnya.

Bahkan, dalam mendukung transformasi digital perpustakaan, Perpustakaan Nasional telah membangun sistem aplikasi akreditasi perpustakaan berbasis web, dinamakan SiPAPI. Yang mana diharapkan dapat membantu, lembaga perpustakaan, para asesor, pustakawan serta masyarakat umum di Indonesia, dalam mengajukan akreditasi perpustakaan, atau melakukan proses penilaian kesesuaian perpustakaan, (self assessment), secara efisien, melalui aplikasi digital.

"Semoga kegiatan workshop akreditasi ini, dapat mendorong dan memotivasi para pembina, asesor dan pengelola perpustakaan untuk meningkatkan kinerja perpustakaan serta meningkatkan percepatan akreditasi sehingga kebermanfaatan perpustakaan dapat dirasakan oleh semua pihak di seluruh Indonesia," harapnya. 

Asesor Senior Perpusnas RI, Bambang Supryo Utomo mengatakan tujuan dilaksanakannya workshop itu adalah untuk mematangkan Perpustakaan Kabupaten Kota dalam mengelola perpustakaan di daerah masing, baik itu Perpustakaan Sekolah, Perpustakaan Perguruan Tinggi, Perpustakaan umum ( kelurahan/ desa). 

"Tadi dikatakan pak kadis melalui bu Sekretaris Dinas Perpustakaan Sultra, bahwa perpustakaan adalah sebagai tempat yang bagus untuk peningkatan kemampuan masyarakat. Nah teman-teman di daerah ini yang pengelola punya tanggung jawab agar perpustakaan itu bukan menjadi barang mati. Namun perpustakaan itu justru harus digerakkan khususnya kepada masyarakat terutama di Sulawesi Tenggara," ungkapnya.

Apalagi, selama ini sudut pandang masyarakat bahwa perpustakaan hanya sebagai tempat untuk mengatur dan menata buku. 

"Nah mudah-mudahan melalui workshop ini terdapat perubahan sudut pandang tersebut," harapnya.

Bahkan kata dia, melalui workshop ini juga pihaknya  menyampaikan komponen-komponen standar perpustakaan, dimana sebelumnya hanya 6 komponen kini bertambah menjadi 9 komponen. 

Diantaranya koleksi buku, sarana dan prasarana, layanan, sumber daya manusia (SDM), manajemen yang baik.

Kemudian untuk tiga komponen tambahan yang mulai berlaku pada 2023 ini yaitu manajemen penyelenggaraan dan manajemen pengelolaan. 
Kemudian upaya perpustakaan dalam mendorong masyarakat agar gemar membaca dan indeks literasi.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sultra, Nurlena Harahap mengatakan workshop ini akan menjadi motivasi bagi pengelola perpustakaan, baik itu pustakawan, maupun tenaga teknis perpustakaan dalam meningkatkan penyelenggaraan perpustakaannya.

Sehingga Perpustakaan kabupaten kota harus turun membina Perpustakaan Sekolah, Perpustakaan Desa Kelurahan maupun Perpustakaan Perguruan Tinggi yang ada di wilayah nya.

Bahkan, pihaknya juga mendorong perpustakaan di kabupaten kota untuk menggunakan perpustakaan sebagai tempat kegiatan komunitas-komunitas yang ada di masyarakat.

Tentunya, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Misalnya yang  memiliki produk-produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

"Karena nanti In sha Allah mungkin kedepannya akan disiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk itu," pungkasnya.(Adv)