Banyak SMK di Sultra Masih Akreditasi B, Dikbud Bakal Lakukan Ini

  • Reporter: Israwati
  • Editor: Dul
  • 18 Okt 2023
  • 2830 Kali Dibaca

KENDARI, KERATONNEWS.CO.ID- Banyak Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Sulawesi Tenggara (Sultra) masih akreditasi B.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Sultra Yusmin mengatakan saat ini SMK di Sultra masih banyak yang mendapatkan akreditas B karena penjurusan yang dibutuhkan adalah guru produktif lulusan FKIP, sedangkan guru produktif lulusan FKIP di SMK masih sangat kurang.

"Penyebab kurangnya guru di SMK bukan lulusan FKIP, karena didominasi jurusan lain yang mengambil akta mengajar atau akta IV untuk mengajar," kata Yusmin beberapa waktu lalu.

Sehingga kedepannya untuk memenuhi guru produktif di SMK, pihaknya akan menggelar pelatihan dari guru umum menjadi guru produktif SMK.

Pelatihan ini dimaksudkan agar SMK yang ada di Sultra bisa meraih akreditas A semuanya.
Pasalnya akreditas ini merupakan salah satu yang mempengaruhi rapor pendidikan di Sultra.

"Sehingga kami akan terus mempertahankan serta mendorong peningkatan akreditas diseluruh sekolah,"  bebernya.

Yusmin menyebut, ada 4 SMK di Sultra yang meraih akreditasi A tahun 2023, diantaranya SMKN 1 Kendari, SMKN 2 Kendari, SMK 5 Kendari, dan SMK 1 Kusambi.



Hal tersebut berdasarkan surat keputusan (SK) Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Nomor 064/BAN-PDM/SK/2023 tertanggal 26 September 2023.

Di mana, dalam penilaian akreditasi terdapat beberapa indikator seperti kemampuan guru, proses pembelajaran, fasilitas dalam menunjang proses belajar mengajar, sarana dan prasarana.

"Untuk sekolah negeri atau kejuruan ada peningkatan yang cukup signifikan seperti SMKN 1 dan SMKN 2 Kendari dan beberapa sekolah negeri lainnya," jelasnya.

Kata dia, sedangkan akreditas untuk sekolah swasta masih cukup rendah, sehingga perlu dorongan serta pengawasan.

"Kedepannya juga, Dikbud Sultra akan membentuk tim pengawas dalam melakukan evaluasi, sehingga sekolah swasta bukan hanya sekedar memiliki izin operasional dan minim aktivitas pembelajaran," pungkasnya. (Adv)