Ketua DPRD Sultra, Abdurrahman Shaleh saat reses di Kelurahan Tobuuha. Foto: La Niati, Keratonnews.Co.Id

KENDARI, KERATONNEWS.CO.ID - Kehadiran Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), H. Abdurrahman Shaleh di Kelurahan Toobuha, Kecamatan Puuwatu dan Kelurahan Watu-Watu, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari disambut hangat dan antusias oleh warga, Selasa (31/1/2023).
Kehadiran ARS sapaan akrab Abdurrahman Shaleh sehubungan dengan tugas dan tanggungjawab sebagai anggota DPRD Sultra guna penjaringan aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses masa sidang I tahun sidang 2022-2023.
 
Dalam kesempatan tersebut ARS menerima aspirasi masyarakat, salah satunya keluhan soal drainase atau saluran air dan perbaikan jalan. Selain itu, masyarakat Kelurahan Tobuha mengharapkan pengadaan lampu jalan maupun pembangunan Masjid.
 
"Ketika hujan deras, sering terjadi genangan air sehingga warga yang mau ke Masjid tidak bisa lewat. Kemudian lorong di sini gelap, karena tidak ada lampu jalan, bahkan pernah warga di begal," ujar salah satu warga Kelurahan Tobuuha.
 
Sementara itu warga Kelurahan Watu-Watu, meminta perbaikan jalan, tanggul karena sering terjadi longsor dan bedah rumah untuk warga yang kurang mampu. Selain itu, warga juga meminta paving blok dan revitalisasi kali.
 
"Aspirasi yang sudah direalisasikan oleh Ketua DPRD tahun 2022 untuk di Kelurahan Watu Watu berupa tanggul dan rabat jalan, tetapi karena daerah di sini rawan longsor maka di reses kali ini permintaan warga adalah talud," ujar La Foli selaku Ketua RT 02, RW 04.
 
ARS mengatakan reses merupakan agenda strategis untuk menjaring langsung aspirasi dari konstituen di daerah pemilihan.
 
"Beda dengan yang lain, saya turun reses bukan lagi menjanjikan tetapi program saya sudah direalisasikan," ujarnya.
 
Legislator PAN Sultra tersebut berkomitmen akan memperjuangkan setiap aspirasi yang disampaikan. Bagi dia ini sudah menjadi tanggung jawab yang harus dilaksanakan sebagai wakil rakyat.
 
"Tentunya apa yang disampaikan oleh masyarakat dalam reses ini menjadi pertanggungjawaban secara moral dan politis. Akan saya sampaikan pada sidang dewan dan menjadi acuan saya saat dilakukan pembahasan nanti dengan melihat skala prioritas untuk dijawab oleh eksekutif,” pungkasnya (C)