27 Rumah Tidak Layak Huni di Kendari Akan Dibenahi Pemkot

  • Reporter: Israwati
  • Editor: Dul
  • 02 Apr 2023
  • 2892 Kali Dibaca

KENDARI, KERATONNEWS.CO.ID- Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari gencar membenahi kawasan kumuh di Kota Kendari.

Bagaimana tidak, tahun ini, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Dinas Perkimtan) Kota Kendari melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), sekiranya ada 27 rumah tidak layak huni menjadi sasaran Pemkot untuk dibenahi.

Kepala Dinas Perkimtan Kota Kendari, Agus Salim mengatakan penuntasan rumah tidak layak huni menggunakan anggaran dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

27 unit rumah itu tersebar di 11 kecamatan se-Kota Kendari, masing-masing akan diperuntukkan 2 sampai 3 unit rumah mengingat anggaran masih terbatas.

Dimana rumah yang dibedah memang rumah yang tidak layak huni, dengan kriteria atap rusak atau bocor, lantai rusak atau masih tanah, sanitasi dan drainase bermasalah, MCK tidak sesuai standar.

Bahkan bantuan perbaikan rumah ini juga dikhususkan bagi keluarga yang stunting.

"Jadi rumah yang dibedah memang rumah yang tidak memenuhi syarat. Kita sudah menyurat ke kecamatan dengan menyampaikan kriteria kemudian penyampaian data itu by nama by adress dan sudah diversifikasi itu memenuhi syarat dan itu yang bantu," ucap Agus Salim Jumat (31/3/2023).

Dikatakannya, program ini sementara berjalan dan diharapkan dapat digunakan oleh masyarakat dan bisa dilaunching bersamaan dengan HUT Kota Kendari pada 9 Mei mendatang.

Selain itu, ia juga berharap perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Kendari dapat berpartisipasi membantu pembenahan rumah tidak layak huni di Kota Kendari.

Diharapkan dengan adanya bantuan dari para perusahaan seperti perusahaan pengembangan perumahan, bisa menjadi salah satu cara untuk menuntaskan kawasan kumuh di Kota Kendari.

"Mudah-mudahan ada bantuan dari CSR perusahaan seperti DPD Realestat Indonesia (REI) atau pengembang lain. Kita selalu berkoordinasi, kita mencari sumber pendanaan, supaya perusahaan-perusahaan bisa membantu pembenahan rumah yang masih tidak layak huni. Karena untuk saat ini kita masih pakai APBD, jadi terbatas," pungkasnya. (C)