Wakil Ketua DPRD Sultra Ingatkan Pentingnya Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengawasan Pemilu

  • Reporter: La Niati
  • Editor: Dul
  • 22 Jul 2024
  • 2600 Kali Dibaca

KENDARI,KERATONNEWS.CO.ID - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), H. Jumarding memenuhi undangan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sultra yang menggelar kick off pengawasan pemilihan serentak tahun 2024. 

Kegiatan yang berlangsung di Pelataran Ekx MTQ Kendari pada Senin (16/07/20224) dihadiri Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, Iwan Rompo Banne, dan Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty, serta sejumlah pejabat dan pengawas Pemilu dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara.


Rompo Banne menyampaikan rasa bangga bahwa Sulawesi Tenggara menjadi salah satu dari lima provinsi yang diizinkan mengadakan Kick Off Pengawasan Pemilihan Serentak.

"Terima kasih kepada pimpinan Bawaslu Republik Indonesia yang telah mengizinkan Sulawesi Tenggara menjadi salah satu dari lima provinsi di Indonesia yang boleh mengadakan Kick off pengawasan berdasarkan hasil review inspektorat Bawaslu Republik Indonesia," ujarnya. 


Iwan Rompo juga menekankan pentingnya kepercayaan dan integritas dalam menjalankan tugas pengawasan pemilu.

"Saya ingin meminta sahabat-sahabat Panwascam, Bawaslu kabupaten/kota, seluruh jajaran pengawas Sulawesi Tenggara untuk jangan menghianati kepercayaan pimpinan hadir di Sulawesi Tenggara," lanjutnya.


Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sultra, H. Jumarding mengingatkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengawasan Pemilu. 

"Peran masyarakat dalam mengawasi pemilihan serentak tahun 2024 merupakan fondasi utama untuk memastikan pemilihan yang adil, jujur, transparan, dan berintegritas," tegasnya.


Politisi Partai Demokrat ini juga menyampaikan pesan kepada aparatur sipil negara, pejabat daerah, pejabat negara, TNI, dan Polri di Sulawesi Tenggara untuk bersikap netral dan tidak memihak pada penyelenggaraan pemilihan kepala daerah ini. 

 "Saya menyampaikan pesan kepada aparatur sipil negara, pejabat daerah, pejabat negara, TNI, dan Polri di Sulawesi Tenggara untuk bersikap netral dan tidak memihak pada penyelenggaraan pemilihan kepala daerah ini," pungkasnya. (Adv)