Gubernur Sultra, Ali Mazi saat membawakan sambutan dalam acara kick of GNPIP. Foto: Ist

KENDARI,KERATONNEWS.CO.ID - Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), H. Ali Mazi, SH bersama Plt. Sekretaris Irjen Kemendagri, Ahmad Husin Tambunan, S. STP., M.Si menghadiri acara Kick Off Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Sultra dengan tema "Sinergi Berkelanjutan dan Inovasi Untuk Ketahanan Pangan Nasional" di Lapangan Korem 143 Haluoleo, Jumat 11 Agustus 2023. 

Kegiatan ini merupakan sinergi antara Tim Pemantau dan Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Se-Sultra bersama Bank Indonesia. Kegiatan diawali dengan pemutaran kompilasi video GNPIP Sultra tahun 2023, yang disaksikan oleh Gubernur bersama Plt. Sekretaris Irjen Kemendagri dan Pejabat terkait. Video GNPIP Sultra 2023 menunjukkan rangkaian sinergi dan inovasi dari Bank Indonesia dengan berbagai mitra strategis dalam mengendalikan inflasi pangan.

Dilanjutkan dengan penandatanganan kerjasama antar daerah intra dan inter Provinsi dalam rangka penguatan rantai retribusi untuk terus mendukung upaya pengendalian harga pangan yakni Pj Bupati Buton Selatan, Pj Bupati Buton, Bupati Konawe, Pj Bupati Muna Barat, Bupati Muna, Pj Bupati Bombana, Pj Walikota Kendari, Pj Bupati Buton Tengah. 

Program tersebut antara lain penguatan sistem informasi pengendalian inflasi seperti peluncuran aplikasi Pak Tani Konasara untuk mendukung pelaksanaan program pemanfaatan kebun pekarangan Konawe Utara, kemudian aplikasi Sipengharapan untuk pemantauan harga Muna Barat dan aplikasi Lapalapa untuk menunjang pelaksanaan pasar murah. 

Pada launching tersebut, turut diresmikan sembilan Kerjasama Antar Daerah (KAD) untuk komoditas strategis inflasi, baik inter provinsi ataupun antar provinsi, serta diresmikan pula kerja sama Bank Indonesia dan TNI di Sultra terkait pemanfaatan lahan tidur TNI mencapai 18 Hektar pada tahap awal untuk pengembangan komoditas hortikultura. 

Dalam sambutannya, Gubernur Sultra, H. Ali Mazi SH menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Sultra memberikan usaha maksimal dalam menyukseskan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) sebagai wujud kolaborasi terbaik dalam menjaga kestabilan harga dan mendukung ketahanan pangan.

"Pengendalian inflasi tahun 2023 membutuhkan sinergi dengan berbagai pihak termasuk Himpunan Ekonomi dan Bisnis Pesantren (Hebitren) Sultra melalui keterlibatan Hebitren sebagai agregator dan pengembangan komoditas pangan," ujarnya. 

Dikatakan, berkat kerja sama yang baik antara TPID Provinsi dan Kab/Kota dengan stakeholder terkait, tekanan inflasi di Provinsi Sultra menunjukkan tren penurunan dari waktu ke waktu. Pada Juni 2023, inflasi gabungan Sultra tercatat sebesar 5,32 persen secara tahunan, masih berada di atas target inflasi 3 ± 1 persen, jika dilihat sepanjang tahun, inflasi Sultra hingga juli 2023 masih tercatat sebesar 1,62 persen, masih terjaga seiring dengan berbagai langkah proaktif pemerintah untuk menjaga kestabilan inflasi.

namun demikian, beberapa tantangan global perlu terus diwaspadai agar dapat mencapai target inflasi nasional pada akhir tahun 2023.

Pada tahun 2022, Sultra tercatat sebagai Provinsi dengan tingkat inflasi tahunan tertinggi se-Sulawesi dan tertinggi kedua secara nasional dengan inflasi sebesar 7,39 persen secara tahunan. inflasi komoditas yang diatur pemerintah yakni tarif angkutan udara menjadi sumber utama inflasi Sultra dengan catatan inflasi sebesar 21,38 persen secara tahunan.

Namun demikian, kelompok inflasi inti dan komoditas pangan bergejolak cenderung stabil, masing-masing menduduki peringkat 22 dan 23 dari 34 provinsi di Indonesia.

Berdasarkan capaian ini, kinerja pengendalian inflasi daerah terutama untuk mengendalikan harga komoditas pangan bergejolak terlaksana dengan baik oleh TPID  se-Sultra.

Pelaksanaan berbagai upaya sesuai strategi 4k, di antaranya operasi pasar, sidak pasar dan pelaksanaan pasar murah secara efektif dapat mendorong stabilitas harga-harga komoditas pangan. 

Selain itu, gerakan tanam seperti tanam cabe kendalikan inflasi di 7 kab/kota seperti Kota Kendari, Kabupaten Kolaka Timur, Konawe Utara, Konawe Selatan, Bombana, Kota Baubau, dan Buton Selatan turut menahan kinerja inflasi pada periode berjalan.

Pada kesempatan tersebut, Menteri Dalam Negeri yang diwakili Plt. Sekretaris Irjen Kemendagri Ahmad Husin Tambunan menyampaikan Kemendagri menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi atas penyelenggaraan gerakan ini khususnya kepada BI yang secara konsisten setiap daerah selalu mencanangkan GNIP. Dimana untuk wilayah Sultra kali ini mengambil tema sinergi berkelanjutan dan inofasi untuk ketahanan pangan.

Kemendagri mencatat paling tidak terdapat tiga hal pokok dari tema tersebut. Pertama, pentingnya sinergi dan kolaborasi semua pihak di pusat dan daerah untuk secara terus-menerus. Kedua, harapannya dengan adanya GNPIP ini permasalahan yang terkait  dengan inflasi pangan, seperti penyediaan off-taker yang akan menampung hasil pangan,terjaminnya suplai pangan dan meningkatnya konektifitas antar pasar dan antar daerah ini dapat kita kendalikan. Ketiga, Mendagri menyampaikan pentingnya memperkuat ketahanan pangan, karena stabilitas harga pangan memiliki kontribusi 74,1 persen terhadap kemiskinan, artinya apabila komoditas naik harga-harga naik itu akan berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan rakyat.

"Pengendalian inflasi tidak mungkin dapat berjalan efektif tanpa didukung dengan anggaran yang cukup, untuk itu Mendagri mengharapkan kepada seluruh jajaran pemerintah daerah untuk dapat menganggarkan anggaran secara cukup untuk melakukan sembilan langkah konkret dalam pengendalian inflasi seperti melaksanakan operasi pasar, kerja sama antar daerah, menjaga kelancaran pasokan dan seterusnya. Kedua, memberikan bantuan transportasi baik darat,laut,sungai dan udara," jelasnya. 

Ia mengingatkan untuk mengantisipasi datangnya musim kemarau panjang yang dipicu oleh iklim El Nino.

Mendagri sudah mengarahkan kepada seluruh  jajaran untuk melakukan dua hal pokok yakni pertama kepala daerah melakukan monitoring kantong-kantong produksi pangan, apakah telah terjadi kekeringan yang mengakibatkan terjadinya kelangkaan stok beras atau menurunnya produksi beras di daerah, 
Kedua meyakinkan stok atau neraca pangan khususnya beras tersedia dan untuk itu kami berharap kepala daerah bisa bekerja sama dengan Bulog  untuk mengidentifikasi persediaan pangan  yang ada di daerah.

Selanjutnya Direktur Departemen Regional Bank Indonesia, Imam Hartono menyatakan berbagai upaya ini berhasil membawa Sultra kembali pada koridor target inflasi dengan tingkat inflasi gabungan dua kota pada Juli 2023 sebesar 3,52 persen (yoy), namun hingga akhir tahun terdapat tantangan iklim yang berisiko mengurangi produksi pangan. 

Oleh karenanya kata dia, diperlukan berbagai inovasi untuk mendorong produktivitas pangan seperti penggunaan pupuk organik yang telah didorong melalui Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) dan peningkatan produktivitas bawang merah melalui PSBI Rumah Semai Bawang Merah. 

Asisten Teritorial Panglima TNI Mayjen TNI Syafei Kasno, SH, MH menyatakan bahwa TNI selalu siap mendukung upaya pengendalian inflasi pangan berkaitan dengan peran TNI pada ketahanan pangan nasional di berbagai daerah. 

"Melalui kegiatan ini diharapkan para pemangku Kebijakan dapat terus bersinergi dan berinovasi pada berbagai upaya pengendalian inflasi dan masyarakat dapat menerima manfaat optimal berbagai Kebijakan inflasi bersama dengan semakin diperkuatnya kerangka komunikasi kebijakan," pungkasnya.

Acara tersebut dihadiri, Asisten Teritorial Panglima TNI Mayjen TNI Mochamad Syafei Kasno, Direktur Departemen Regional Bank Indonesia Imam Hartono, Kepada Departemen Pengembangan UMKM dan Perlindungan Konsumen Yunita Resmi Sari, Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Utama Kemendesa PDTT Aisyah Gamawati, Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia Fitri Ismi, Anggota Dewan Gubernur BI dan Anggota Komisi XI DPR RI Dapil Sultra, Bahtra.

Turut hadir dari jajaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yakni Forkopimda, Kasi Kasrem 143/HO, Asisten II Sekda, Kepala Bulog Kanwil, Kepala Perwakilan Bank Indonesia, Kabinda, Danlanal Kendari, Danlanud Haluoleo, Pj Bupati Muna Barat, Bupati Konawe Utara, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Pemerintah Provinsi, TPID Provinsi dan Kabupaten/Kota TPID Se-Sultra serta Pejabat terkait. (Adv)