Logo

Advertorial 08 Juli 2024 (Dibaca: 2.137 Kali)

Hadiri Penyampaian Hasil Pemeriksaan BPK, Pj Gubernur Sultra: Siap Tindaklanjuti Rekomendasi BPK

post

Pj. GubernurSultra, Komjen Pol. (P) Dr. (H.C) Andap Budhi Revianto.,S.I.K.,MH menghadiri acara Penyampaian LHP atas LKPP tahun 2023 dan ikhtisar hasil pemeriksaan Semester II tahun 2023. Foto: Diskominfo Sultra

KENDARI,KERATONNEWS.CO.ID - Penjabat (Pj.) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Komjen Pol. (P) Dr. (H.C) Andap Budhi Revianto.,S.I.K.,MH menghadiri acara Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2023 dan ikhtisar hasil pemeriksaan Semester II tahun 2023, bertempat di JCC Jakarta, Senin (08/07/24).

Mengawali acara, Ketua BPK Isma Yatun menyampaikan hasil pemeriksaan keuangan negara, dengan esensi mengenai aspek pengelolaan keuangan, termasuk transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi penggunaan anggaran di berbagai kementerian dan lembaga negara. 

Isma menekankan pentingnya peningkatan pengawasan dan penegakan hukum untuk memastikan pengelolaan keuangan negara yang lebih baik di masa mendatang. Selain itu, Ketua BPK juga memberikan apresiasi kepada semua jajaran BPK atas dedikasi dan kerja keras dalam mewujudkan transformasi pemeriksaan anggaran.

"Transformasi pemeriksaan anggaran yang telah kami capai tidak lepas dari dedikasi seluruh jajaran BPK di berbagai daerah. Kerja keras dan komitmen ini sangat berharga dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara," ujarnya.


Selanjutnya, Ketua BPK menyerahkan hasil pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada Presiden Joko Widodo.

Presiden Joko Widodo dalam sambutannya menyampaikan apresiasi serta terima kasih kepada BPK RI yang telah melaksanakan tugas pemeriksaan keuangan negara dan terus meningkatkan profesionalitasnya dalam fungsi pemeriksaan.

"Selamat kepada jajaran Pemerintah Pusat dan Daerah atas predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam laporan keuangan pemerintah tahun ini," ucap Presiden.

"WTP bukan prestasi, tapi adalah kewajiban kita semua, kewajiban untuk menggunakan dan mempertanggung jawabkan APBN secara baik. Ini adalah uang rakyat, ini uang negara," tambahnya.