Terima Aspirasi Honorer, DPRD Siap Bawa Isu PPPK ke Tingkat Nasional

  • Reporter: La Niati
  • Editor: Dul
  • 03 Feb 2025
  • 2791 Kali Dibaca

KENDARI, KERATONNEWS.CO.ID - Ratusan Tenaga Honorer yang tergabung dalam Aliansi Honorer R2-R3 Indonesia Kota Kendari melakukan aksi damai, mereka menuntut kejelasan status sebagai PPPK di Kantor DPRD Kota Kendari, Senin (3/2/2025). 

Massa aksi berasal dari pegawai honorer lingkup Pemkot Kendari, terdiri dari tenaga honorer Kategori II tidak lulus seleksi (R2) serta tenaga non-ASN database BKN yang tidak lulus seleksi (R3). 

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN yang mengatur penetapan kebutuhan PNS dan PPPK, kesejahteraan PNS dan PPPK, penataan tenaga honorer, digitalisasi manajemen ASN, dan sistem merit.

Wakil Ketua Aliansi Tenaga Honorer Kota Kendari, Awal mengatakan, pihaknya meminta agar honorer R2-R3 untuk dimasukkan dalam pendataan kuota kementrian terkait.

“Mengkomunikasikan bagi honorer R2-R3 yang berpotensi masuk pada kuota kementrian untuk dimaksimalkan masuk di pendataan kementrian terkait,” katanya saat RDP bersama anggota DPRD Kota Kendari.

Selain itu, Awal menuntut adanya pemerataan gaji tenaga honorer di Kota Kendari. Pihaknya juga meminta nasib tenaga honorer mendapatkan atensi penuh dari pihak-pihak terkait

"Kami menginginkan nasib tenaga honorer ini perlu diperhatikan," ujanya

Ketua DPRD Kota Kendari, La Ode Muh. Inarto, yang menemui para pengunjuk rasa, menyampaikan bahwa, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan DPR RI dan kementerian terkait untuk mencari solusi terbaik. 

"Kami dari DPRD Kota Kendari akan memperjuangkan semaksimal mungkin, yang dimana aspirasi teman-teman bisa terpenuhi secara keseluruhan," ujarnya. 

Ketua Komisi 1 DPRD Kota Kendari, Zulham Damu, menyatakan komitmennya untuk mendukung perjuangan tenaga honorer. 

Komisi 1 yang membidangi masalah masyarakat, bersama dengan Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKSDM), bertekad untuk membantu menyelesaikan masalah ini. 

“Insya Allah kami akan tuntaskan semua, kami akan terus berkoordinasi,” ungkapnya. 

Lebih lanjut, Zulham Damu menekankan perlunya koordinasi lebih lanjut dengan pihak yang lebih tinggi di tingkat nasional agar kebijakan yang diambil memiliki legalitas yang jelas dan bisa dipertanggungjawabkan secara hukum.

"Kita semua di sini adalah bagian dari keluarga besar Pemerintah Kota Kendari. Kami akan terus mendampingi dan memperjuangkan aspirasi teman-teman,” tambahnya.

Anggota Komisi I DPRD Kota Kendari, LM. Rajab Jinik mengungkap kaitannya dengan minimnya anggaran daerah untuk gaji honorer akan di atensi secara penuh.

"Terkait dengan keuangan daerah yang tidak mencukupi untuk teman-teman (tenaga honorer) pasti akan kita perjuangkan," ungkapnya.

Usai audiensi, pihak DPRD Kota Kendari bersama dengan perwakilan dari Pemkot Kendari sepakat untuk membawa masalah ini ke tingkat yang lebih tinggi, yakni DPR RI dan kementerian terkait. (A)