Pemprov Sultra Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi Daerah Bersama Kemendagri

  • Reporter: Israwati
  • Editor: Dul
  • 04 Mar 2025
  • 2573 Kali Dibaca

KENDARI, KERATONNEWS.CO.ID– Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang rutin diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) setiap minggu, Selasa (4/3/2205).

Rakor ini berlangsung secara virtual melalui Zoom Meeting dan bertempat di Ruang Rapat Biro Perekonomian Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Tenggara.

Rakor ini dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, dari Ruang Sasana Bhakti Praja Kemendagri secara daring. Acara ini juga menghadirkan narasumber dari berbagai kementerian dan lembaga terkait, di antaranya Haikal Hassan, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH); Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti; Deputi III Bidang Perekonomian Kantor Staf Presiden (KSP), Edy Priyono; serta Kabid Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Bulog, Epi Sulandari.

Dari Provinsi Sulawesi Tenggara, rakor ini turut dihadiri oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kepala Biro Perekonomian Setda, perwakilan BPS, Bulog, serta dinas terkait lainnya.

Dalam pemaparannya, Mendagri Tito Karnavian menyampaikan data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis pada 3 Maret 2025. Data tersebut menunjukkan bahwa inflasi nasional pada Februari 2025 mengalami deflasi sebesar -0,09% secara tahunan (year-on-year) dibandingkan Februari 2024, serta -0,48% secara bulanan (month-to-month) dibandingkan Januari 2025.

Mendagri menilai bahwa meskipun terjadi deflasi, kondisi daya beli masyarakat masih berada dalam kategori cukup baik. 

“Secara pribadi, saya melihat data ini tidak mengkhawatirkan, karena kemampuan daya beli masyarakat relatif cukup baik,” ujarnya.

Lebih lanjut, Tito menjelaskan bahwa penurunan inflasi year-on-year (y-o-y) pada Februari ini cukup signifikan dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai 0,76%. Salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap deflasi ini adalah Program Subsidi Listrik yang diberlakukan oleh Presiden pada Januari dan Februari 2025.

“Program subsidi listrik telah membantu menekan inflasi. Meskipun program ini berakhir pada Maret, Bapak Presiden telah menyiapkan program lain, seperti diskon tiket pesawat hingga 14%,” jelas Tito.

Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan beberapa faktor yang menyebabkan deflasi pada Februari 2025. Beberapa di antaranya adalah:

1. Pemberlakuan diskon tarif listrik,

2. Peningkatan produksi cabai merah dan cabai rawit,

3. Penurunan harga jagung di tingkat peternak,

4. Penyesuaian tarif Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di beberapa wilayah,

Penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk gabah kering panen di tingkat petani sebesar Rp 6.500 per kilogram.

“Kondisi ini menunjukkan bahwa penyesuaian harga komoditas dan kebijakan pemerintah turut berperan dalam tren deflasi bulan ini,” jelas Amalia.

Amalia juga menyampaikan bahwa harga telur ayam ras, daging ayam ras, dan bawang merah mengalami penurunan selama Februari 2025. Namun, beberapa komoditas seperti bawang putih, minyak goreng, gula pasir, dan cabai merah mengalami kenaikan harga di sebagian besar kabupaten/kota.

“Ketiga komoditas ini perlu menjadi perhatian kita bersama dalam menjaga stabilitas harga di pasaran,” tutupnya.

Dalam kesempatan tersebut, Mendagri Tito Karnavian juga menyoroti pentingnya sertifikasi produk halal dalam mendukung perekonomian nasional.

“Indonesia memiliki penduduk Muslim terbesar di dunia. Sebanyak 87,2% masyarakat kita lebih memilih produk halal, sehingga sertifikasi ini menjadi sangat penting,” ujarnya.

Dengan adanya kebijakan yang tepat, termasuk pengendalian harga dan jaminan produk halal, pemerintah berharap dapat menjaga stabilitas ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. (Adv)