Orientasi Pengenalan Nilai dan Etika Gelombang III di BPSDM Sultra Diikuti 300 PPPK

  • Reporter: La Niati
  • Editor: Dul
  • 17 Feb 2025
  • 2861 Kali Dibaca

KENDARI, KERATONNEWS.CO.ID – Pembukaan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi Pemerintah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) gelombang III angkatan XI, XII, XIII, XIV, XV dan XVI berlangsung khidmat, Senin (17/2/2025). 

Kegiatan dibuka Pj. Gubernur yang diwakili Sekda Provinsi Sultra, Drs. H. Asrun Lio.,M.Hum.,Ph.D dihadiri Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Sultra, Syahruddin Nurdin, SE, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Sultra, Koordinator Widyaiswara BPSDM Sultra, pejabat struktural, widyaiswara dan pejabat fungsional BPSDM (Sultra). 

Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sultra. Orientasi yang berlangsung selama empat hari kerja, mulai tanggal 17 sampai 20 Februari 2025 diikuti sebanyak 300 di Hotel Kubra Kendari.

Sekda Provinsi Sultra, Asrun Lio mengatakan kegiatan orientasi ini merupakan langkah percepatan penyesuaian diri bagi peserta PPPK, sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 tahun 2020 tentang pelaksanaan pengembangan kompetensi PPPK dan merupakan langkah awal yang sangat penting, bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang memiliki tanggung jawab besar untuk menjalankan tugas dengan profesionalisme, integritas, dan dedikasi tinggi.

"Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan pengembangan kompetensi bagi ASN sesuai tuntutan tugas jabatannya. Selain pengembangan kompetensi tersebut, dalam rangka pengenalan dan penyediaan informasi mengenai nilai-nilai ASN serta dalam rangka implementasi core value ASN ber Akhlak dan employed branding yakni bangga melayani bangsa," jelasnya. 

Ia mengungkapkan, dalam kegiatan ini akan membahas berbagai nilai dan etika yang harus dijunjung tinggi dalam menjalankan tugas sebagai aparatur sipil negara. Nilai-nilai ini mencakup kejujuran, transparansi, keadilan, tanggung jawab, dan integritas. Selain itu juga, akan membahas isu-isu nasional yang menjadi prioritas pemerintah pada tahun 2025. 

"Beberapa isu penting yang akan kita hadapi antara lain adalah memperkokoh ideologi Pancasila, memantapkan sistem pertahanan dan keamanan negara, serta mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, dan ekonomi digital," ujarnya. 

"Sebagai pegawai pemerintah, kita harus siap berkontribusi dalam mewujudkan visi dan misi nasional ini. Dengan memahami dan menerapkan nilai-nilai ini, kita dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah," papar Asrun Lio. 

Sementara itu, Kepala BPSDM Sultra, Syahruddin Nurdin, SE menegaskan bahwa orientasi ini adalah langkah awal penting bagi PPPK untuk memahami tugas, tanggung jawab, dan etika kerja sebagai bagian dari aparatur sipil negara (ASN).

"Tujuan pelaksanaan pelatihan orientasi PPPK ini untuk 

mengembangkan kompetensi melalui penambahan wawasan dan 

pengetahuan yang bersifat strategis dan praktis sehingga mampu 

melaksanakan tugas dan perannya secara profesional sebagai 

pelayan masyarakat," jelasnya. 

Kata Syahruddin Nurdin, orientasi ini akan berlangsung selama beberapa hari dengan materi yang mencakup dua agenda pembelajaran yaitu : agenda pertama ceramah yaitu ceramah kebijakan pengembangan sumber daya aparatur, ceramah muatan teknis substansi lainnya. Dan agenda ke dua pembelajaran yang terdiri dari pengenalan susunan organisasi dan tata kerja, pengenalan jabatan, pengenalan manajemen kinerja organisasi serta, penerapan tugas dan fungsi ASN ditempat kerja. 

"Peserta pelatihan orientasi PPPK gelombang ke III ini terdiri dari enam

angkatan dan masing – masing angkatan sebanyak 50 peserta,

sehingga jumlah peserta pada gelombang ke-III ini sebanyak 300 

peserta. Orientasi PPPK ini dibimbing dan dilatih oleh pemateri dari unsur widyaiswara, pejabat administrator dan 

pejabat dari instansi teknis," jelasnya. 

Syahruddin Nurdin menegaskan bahwa program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kapasitas pegawai agar bekerja lebih optimal. 

“Kami berkomitmen untuk terus mendukung pengembangan kompetensi pegawai guna menciptakan birokrasi yang semakin efektif, efisien, dan melayani masyarakat dengan baik. Jangan pernah berhenti belajar dan terus tingkatkan kompetensi diri agar bisa memberikan kontribusi terbaik bagi daerah,” tutupnya. 

Dengan orientasi ini, diharapkan para PPPK dapat bekerja secara profesional dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Sulawesi Tenggara. (ADV)