Ketua TP PKK Provinsi Sultra sekaligus Ketua Tim Pembina Posyandu, Arinta Nila Hapsari Andi Sumangerukka melantik Ketua Tim Penggerak PKK dan Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Buton Tengah, Ny. Umi Noranah. Foto: PPID Sultra

KENDARI, KERATONNEWS.CO.ID – Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) sekaligus Ketua Tim Pembina Posyandu, Ny. Arinta Nila Hapsari Andi Sumangerukka, melantik Ketua Tim Penggerak PKK dan Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Buton Tengah, Ny. Umi Noranah, S.Pd, Jumat (21/3/2025).

Pelantikan yang berlangsung di Rumah Jabatan Gubernur (Rujab) Sultra ini turut dihadiri oleh Bupati Buton Tengah, Wakil Bupati Buton Tengah beserta istri, Ketua Dekranasda Buton Tengah, Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Sultra, Staf Ahli Ibu Ratna Hugua, serta jajaran pengurus TP PKK dan Dekranasda Provinsi Sultra dan pejabat terkait

Dalam sambutannya, Ny. Arinta Nila Hapsari menyampaikan selamat kepada Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah yang telah dilantik oleh Gubernur Sultra atas nama Presiden RI pada hari yang sama. Ia menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah daerah, PKK, dan Posyandu sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga serta kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.

"Saya yakin dan percaya bahwa di bawah kepemimpinan Ketua TP PKK dan Ketua Tim Pembina Posyandu yang baru, gerakan PKK dan pembinaan Posyandu di Buton Tengah akan semakin maju serta berdampak luas bagi masyarakat," ujar Ny. Arinta.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan PKK, Ketua TP PKK Kabupaten/Kota dijabat oleh istri atau suami bupati/wali kota. Selain itu, Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Posyandu menetapkan bahwa Ketua Tim Pembina Posyandu juga diemban oleh istri atau suami kepala daerah, atau ditunjuk langsung jika kepala daerah tidak memiliki pendamping.

Ny. Arinta juga menyoroti perubahan besar dalam fungsi Posyandu yang kini tidak hanya berfokus pada layanan kesehatan, tetapi juga mencakup enam bidang pelayanan standar, yaitu pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban, serta perlindungan sosial.

Dorongan bagi Pengembangan Dekranasda dan UMKM Buton Tengah

Selain pelantikan TP PKK dan Tim Pembina Posyandu, Ny. Arinta juga menyinggung peran strategis Dekranasda dalam pengembangan sektor kerajinan daerah. Ia berharap Dekranasda Buton Tengah mampu membawa perubahan positif bagi industri kerajinan dan UMKM, terutama dalam melestarikan budaya lokal seperti tenun.

"Berdasarkan informasi yang saya terima, Buton Tengah memiliki lebih dari 1.300 perajin tenun. Ini merupakan aset berharga yang harus dijaga dan dikembangkan. Saya mengajak Dekranasda Buton Tengah untuk terus bersinergi dengan OPD terkait guna meningkatkan sektor kerajinan daerah," ungkapnya.

Ia juga menyampaikan bahwa pada Juli mendatang akan diadakan perayaan Hari Ulang Tahun Dekranas Nasional di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang akan melibatkan berbagai produk tenun dari kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara.

Komitmen Bupati Buton Tengah untuk PKK dan Posyandu

Sementara itu, dalam sambutannya, Bupati Buton Tengah., Dr. Azhari, S.STP, M.Si, menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh program PKK dan Posyandu di daerahnya. Ia menyoroti pentingnya peran PKK dalam memberdayakan keluarga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui 10 program pokok PKK.

Bupati juga menekankan bahwa Posyandu memiliki peran strategis dalam menangani masalah stunting di Buton Tengah. Ia menyebutkan bahwa meskipun daerah ini memiliki sumber daya alam yang melimpah, termasuk ikan dan daun kelor yang kaya gizi, masih diperlukan pembinaan bagi ibu-ibu dalam memahami pola gizi yang baik untuk anak-anak mereka.

"Kami ingin memastikan bahwa tidak ada lagi kasus stunting di Buton Tengah. Posyandu harus hadir bukan hanya untuk rumah tangga, tetapi juga untuk membimbing calon orang tua agar lebih siap dalam memenuhi kebutuhan gizi anak sejak dini," tegasnya.

Acara pelantikan ini menjadi momentum penting bagi Buton Tengah untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, PKK, dan Posyandu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta melestarikan budaya dan industri kerajinan daerah.(ADV)