Kegiatan Rekonsiliasai Iuran Peserta Pekerja Penerima dan BUkan Penerima Upah di Kantor BPJS Cabang Kota Baubau Foto : Humas BPJS Kesehatan Baubau

BAUBAU, KERATONNEWS.CO.ID - Dalam rangka meningkatkan penjaminan kesehatan yang akurat dan transparan, BPJS Kesehatan Kantor Cabang Baubau menyelenggarakan kegiatan Rekonsiliasi Iuran Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU PN), Pekerja Bukan Penerima Upah Pemerintah Daerah (PBPU Pemda), dan Kepala dan Perangkat Desa (KP Desa) untuk Tahun 2024. 

Acara ini melibatkan delapan kabupaten/kota yang menjadi wilayah kerja KC Baubau, yaitu Kota Baubau, Kabupaten Buton, Kabupaten Buton Tengah, Kabupaten Buton Utara, Kabupaten Buton Selatan, Kabupaten Muna, Kabupaten Muna Barat, dan Kabupaten Wakatobi (9/1/2025).

Kegiatan ini berlangsung secara hybrid, yang mana para perwakilan daerah dipertemukan secara daring dari wilayahnya masing-masing. Rekonsiliasi ini bertujuan untuk memastikan adanya sinkronisasi data peserta dan pembentukan iuran yang menjadi tanggung jawab daerah, sehingga tercipta pengelolaan yang transparan dan akuntabel.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Baubau, Diah Eka Rini dalam sambutannya menyampaikan akan pentingnya pertemuan ini dalam rangka mendukung keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). 

“Rekonsiliasi ini merupakan upaya kolaborasi antara BPJS Kesehatan dengan pemerintah daerah guna memastikan pengelolaan iuran yang tepat sasaran dan transparan. Dengan adanya sinkronisasi data yang baik, kami berharap seluruh masyarakat terlindungi dalam program JKN, sehingga dapat menikmati layanan kesehatan tanpa kendala administratif,” ujurnya.

Diah menambahkan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen BPJS Kesehatan dalam meningkatkan mutu layanan serta memastikan bahwa seluruh masyarakat mendapatkan haknya atas jaminan kesehatan. Dalam kesempatan ini juga ia menekankan tentang pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, dan masyarakat sebagai kunci keberhasilan program JKN.

“Dengan pelaksanaan rekonsiliasi iuran ini, BPJS Kesehatan menunjukkan komitmen nyata untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan jaminan kesehatan. Kolaborasi yang erat antara pemerintah daerah dan BPJS Kesehatan diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat, sehingga tercipta layanan kesehatan yang adil, merata, dan berkualitas bagi seluruh lapisan Masyarakat,” sambung Diah.

Asisten III Kota Baubau, La Ode Darussalam juga turut menyampaikan komitmen pemerintah Kota Baubau di tahun 2025. 

“Saya ingin mengucapkan terima kasih atas sinergi kita bersama antara BPJS Kesehatan dan pemerintah daerah selama tahun 2024. Semoga di tahun 2025 harapan kita bersama BPJS Kesehatan Cabang Baubau dapat terlaksana dengan baik. Dan kami juga akan berupaya agar kedepannya pembayaran iuran semakin tepat waktu dan tanpa kedala berarti. Kami selaku pemerintah daerah juga akan turut mengambil peran yang lebih luas lagi untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dan pemerintah dalam hal pembayaran iuran JKN. Upaya ini akan terus dilakukan agar seluruh masyarakat terkhusus di Kota Baubau mendapatkan jaminan dan pelayanan kesehatan yang lebih baik lagi,” jelas Darussalam.

Ia menambahkan bahwa Pemerintah Kota Baubau mengapresiasi kinerja BPJS Kesehatan Baubau. Menurutnya, iuran yang dibayarkan pemerintah untuk penjaminan kesehatan belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan pelayanan kesehatan yang disediakan BPJS Kesehatan, untuk itu pemerintah Kota Baubau bertekad meningkatkan kepatuhan masyarakat dan pemerintah dalam pembayaran iuran JKN serta memberikan yang terbaik untuk masyarakat, khususnya dalam bidang jaminan kesehatan.

Diakhir kegiatan, Darussalam menutup kegiatan ini dengan harapan agar di tahun 2025 seluruh dinamika dari program JKN baik itu dalam hal pembayaran iuran maupun penjaminan kesehatan dapat berjalan dengan baik. Ia juga berharap agar sinergi yang baik antara BPJS Kesehatan akan terus terjaga karena kolaborasi inilah yang menjadi fondasi utama dalam kesuksesan program JKN.  (B)