Sekda Sultra, Asrun Lio. Foto : Frans, Biro Adpim Sultra.

KENDARI, KERATONNEWS.CO.ID- Mendapat tudingan melakukan rekayasa hasil ujian seleksi Computer Assisted Test (CAT) terhadap seleksi Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) dan dugaan penggunaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) APBD untuk haji pribadi, Sekda Sultra, Asrun Lio MHum malah ucapkan terimakasih, Minggu (16/2/2025).

Ucapan terimakasih disampaikan Sekda Sultra kepada pihak yang telah menyampaikan hal tersebut, apalagi dengan mengatas namakan diri dari unsur kalangan mahasiswa, sehingga membuat Asrun Lio yang juga berasal dari unsur akademisi memberikan apresiasi terhadap keberanian anak didik dalam mengasah kemampuan untuk menjalankan fungsi-fungsinya sebagai bagian dari masyarakat.

Menurutnya, akademisi asal Moronene Bombana ini sekedar mengingatkan kembali bahwa fungsi dan peran mahasiswa tidak hanya berkutat pada akademik semata, tetapi juga kepada masyarakat. Baik itu fungsinya sebagai agent of change, social of control, iron stock, guardian of value, termasuk menjadi moral force yakni mampu mengambil peran untuk menyuarakan hak-hak masyarakat terpinggirkan, bukan berdasar atas by request pihak-pihak tertentu.

Kata Sekda, melalui fungsi agent of change yang dimiliki diantaranya kemampuan untuk melakukan penelitian hingga inovasi, maka seorang mahasiswa termasuk yang menyuarakan isu dimaksud, tidak akan mudah ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan oknum tertentu tak bertanggung jawab, karena telah didasarkan oleh pengetahuan dan penelitian melalui data-data akurat.

Terkait isu yang dilontarkan tersebut, Dosen UHO ini menjelaskan, bahwa dirinya sebagai dosen maupun Sekda Provinsi Sultra, tidak masuk dalam komposisi panitia seleksi (Pansel) TPHD.

“Tugas Pansel yang dipimpin oleh Pejabat dari Biro Kesra hanya terkait verifikasi dokumen-dokumen pelamar TPHD. Kemudian yang melakukan tahapan seleksi adalah Kemenag. Setelah hasil seleksi dikeluarkan melalui pengumuman, maka barulah mengundang kami, karena TPHD ini menggunakan APBD,” katanya.

Sekda menerangkan, jika hendak melakukan praktik nepotisme seperti dituduhkan, maka seharusnya yang diloloskan adalah atas nama Dr. Ir. Sukanto Toding, MSP, MA karena merupakan Asisten terdekat Sekda Pemprov Sultra.  

“Diketahui bersama jika saat mengikuti seleksi melalui sistem CAT, maka setiap peserta akan mendapatkan soal berbeda. Hasilnya pun dapat diketahui langsung saat itu juga.  Setelah nilai ujian CAT digabungkan dengan hasil wawancara maka dikeluarkanlah skor tertinggi urutan 1 hingga 30. Maka Pemprov pun mengambil sesuai kebutuhan yakni sebanyak 10 orang, selain tenaga kesehatan dan pendamping ibadah, berdasarkan perangkingan oleh Kemenag,” jelasnya.

Dengan demikian, lanjut Sekda Sultra, tidak ada rekayasa nilai, apalagi kegiatan tersebut berkenaan dengan kegiatan ibadah menghadap Allah ke Tanah Suci Makkah.

“Dalam seleksi ini, kita terapkan prinsip netralitas dan professional yang ditangani oleh Pansel dan Kemenag. Bahkan saya telah mempersilahkan Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan,” katanya lagi.

Terkait penggunaan APBD atau keuangan negara maupun daerah, Sekda Sultra kembali mengingatkan bahwa terdapat mekanisme serta aturan mengikat dan tegas, sehingga penggunaannya tidak semudah membolak balik telapak tangan, apalagi dipakai untuk kepentingan pribadi.

“Belanja Tidak Terduga (BTT) dipersiapkan untuk kebutuhan penting yang mendesak ataupun kondisi darurat. Seperti bencana termasuk kegiatan penting yang harus dilaksanakan, namun tidak dianggarkan sebelumnya. Jadi bukan untuk kepentingan pribadi apalagi sampai membiayai ibadah haji seseorang,” tutupnya. (Adv)