Kadis Kominfo Sultra saat menerima kunjungan DPRD Wakatobi. Foto : PPID Sultra.

KENDARI, KERATONNEWS.CO.ID- Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sulawesi Tenggara, Dr. M. Ridwan Badallah, S.Pd., MM., menerima kunjungan kerja dari DPRD Kabupaten Wakatobi Selasa, (1/7/2025).

Kegiatan ini berlangsung di Aula Mepokoaso, Kantor Dinas Kominfo Sultra, dan dihadiri oleh Sekretaris Dinas, Kepala Bidang Aplikasi Informatika (Aptika), serta jajaran struktural Dinas Kominfo Provinsi Sulawesi Tenggara.

Kunjungan ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman terkait pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan pembangunan infrastruktur digital di daerah, khususnya di wilayah Kabupaten Wakatobi.

Dalam paparannya, Kadis Kominfo menjelaskan bahwa Dinas Kominfo memiliki peran sentral dalam mendukung tata kelola pemerintahan digital. Kominfo bertanggung jawab atas penyediaan jaringan intra-pemerintah dan distribusi layanan internet ke seluruh OPD di lingkungan pemerintah provinsi.

“Semua layanan  digital dan jaringan pemerintahan harusnya terpusat di Kominfo. Kami bukan hanya sebagai penyedia jaringan, tapi juga sebagai penggerak transformasi digital lintas sektor. Ini sejalan dengan amanat regulasi nasional maupun daerah,” ujar Dr. Ridwan.

Ia menyampaikan bahwa implementasi SPBE diatur dalam Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018, dan diperkuat oleh Perpres No. 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional, serta Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara No. 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan SPBE.

Dalam sesi diskusi, anggota DPRD Wakatobi juga menyampaikan aspirasi terkait pembangunan BTS (Base Transceiver Station) di wilayah kepulauan yang masih terbatas akses jaringan telekomunikasinya. Mereka berharap adanya peran aktif Pemprov Sultra melalui Dinas Kominfo untuk memperluas layanan digital hingga ke wilayah terluar.

 “Kami ingin memastikan masyarakat Wakatobi juga mendapatkan akses internet yang merata. Pembangunan BTS sangat kami harapkan dapat didorong oleh pemerintah provinsi,” ungkap salah satu perwakilan DPRD.

Kunjungan kerja ini ditutup dengan pertukaran informasi kebijakan dan komitmen untuk memperkuat sinergi antarpemerintah daerah dalam mendukung percepatan transformasi digital di Sulawesi Tenggara. (Adv)