Kepala Dinas Cipta Karya, Bina Marga dan Tata Ruang, Martin Efendi Patulak di proyek pembangunan kawasan kumuh. Foto: Pribadi

KENDARI, KERATONNEWS.CO.ID - Provinsi Sulawesi Tenggara menyimpan kekayaan destinasi wisata yang beragam, mulai dari wisata bahari hingga wisata budaya.  Keindahan bawah laut Wakatobi dengan terumbu karangnya yang mendunia telah menjadi magnet bagi wisatawan mancanegara.  

Kekayaan budaya seperti  tradisi  tenun  di  Konawe  dan  peninggalan  sejarah  Benteng  Keraton  Buton  juga  menambah  daya  tarik  Sulawesi  Tenggara.  

Namun,  di  balik  potensi  pariwisata  tersebut,  Sulawesi  Tenggara  juga  menghadapi  permasalahan  permukiman  kumuh  yang  cukup  signifikan,  dengan  luas  mencapai  1.127,36  hektar  dan  165.657  unit  rumah  tidak  layak  huni. 

Menurut Kepala Dinas Cipta Karya, Bina Marga dan Tata Ruang, Martin Efendi Patulak mengatakan, kondisi ini dapat menghambat pertumbuhan  ekonomi  dan kesejahteraan  masyarakat meski Sultra dipenuhi dengan potensi pariwisata. Olehnya itu pihaknya menggagas program rehabilitasi kawasan kumuh menuju kawasan destinasi wisata budaya. 

"Program rehabilitasi kawasan kumuh menuju kawasan destinasi wisata budaya dirancang untuk mengatasi permasalahan tersebut," katanya, Jumat (22/11/2024). 

Kata dia, program ini tidak hanya berfokus pada perbaikan fisik kawasan, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat dan pengembangan pariwisata berkelanjutan.

Selain itu, bertujuan juga untuk menjadikannya sebagai kawasan destinasi wisata budaya. Namun dalam proses ini menghadapi lima masalah kebijakan.

Pertama, keterbatasan anggaran menjadi kendala utama dalam upaya perbaikan rumah, penyediaan infrastruktur, dan pengembangan masyarakat. Kedua, koordinasi antar instansi terkait, seperti Dinas Perumahan, Dinas Pariwisata, dan Dinas Kebudayaan, masih perlu ditingkatkan agar implementasi program berjalan lancar. 

Ketiga, pelibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program masih minim, padahal partisipasi mereka krusial bagi keberhasilan dan keberlanjutan program. Keempat,  kurangnya tenaga ahli di bidang pengembangan kawasan kumuh dan pariwisata  menghambat  perencanaan dan pelaksanaan program yang efektif. 

Kelima, peraturan daerah yang mendukung program ini belum memadai.  Diperlukan regulasi yang jelas  mengenai  pengelolaan  kawasan  kumuh  dan  pengembangan  pariwisata  budaya. 

"Beberapa isu strategis yang perlu diperhatikan dalam implementasi program ini antara lain keterbatasan anggaran, koordinasi antar instansi, pelibatan masyarakat, dan pengembangan pariwisata berkelanjutan," ucapnya. 

Kata dia, untuk mengatasi isu-isu tersebut,  diperlukan strategi  yang  komprehensif,  meliputi  pengembangan  model  pembiayaan  inovatif,  penguatan  kelembagaan  dan  koordinasi,  optimalisasi  pelibatan  masyarakat,  dan  pengembangan  pariwisata  berkelanjutan  yang  berwawasan  lingkungan  dan  melestarikan  budaya  lokal. 

Rekomendasi kebijakan yang paling prioritas adalah optimalisasi pelibatan masyarakat dalam setiap tahapan program.  Partisipasi aktif masyarakat akan menumbuhkan rasa memiliki terhadap program dan  mendukung  keberlanjutan  program. (Adv)