Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Disketapang Sultra, Aristos, S.Pt bersama pejabat Pemerintah Provinsi Sultra lainnya mengikuti Rakor pengendalian inflasi daerah. Foto: PPID Sultra

KENDARI,KERATONNEWS.CO.ID – Sebagai upaya untuk terus memantau perkembangan inflasi di daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Dinas Ketahanan Pangan (Disketapang) Sultra rutin mengikuti rapat koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang diselenggarakan secara rutin setiap minggunya oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI).

Rakor yang dilaksanakan secara virtual dan serempak di seluruh Indonesia pada Senin, 9 September 2024 diikuti oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sultra yang diwakili oleh Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Aristos, S.Pt bersama pejabat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra lainnya.

Rakor ini dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Ditjen Bangda) Kemendagri, Restuardy Daud dengan menghadirkan narasumber dari berbagai kementerian dan lembaga terkait.

Beberapa narasumber penting yang hadir dalam Rakor ini antara lain Deputi Bidang Statistik Produksi M. Habibullah, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi.

Deputi III Kepala Staf Kepresidenan Edy Priyono, Dirjen Hortikultura Kementan Andi Muhammad Idil Fitri, Direktur Bapokting Kementerian Perdagangan Bambang Wisnubroto, serta pejabat lainnya. Dalam kegiatan ini, jajaran Pemerintah Provinsi Sultra yang turut serta antara lain perwakilan dari BI, BPS, Disperindag dan dinas terkait lainnya.

Dalam arahannya Dirjen Bangda, Restuardy Daud menyampaikan bahwa berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi nasional bulan Agustus 2024 berada di angka 2,12 persen (y-o-y). 
“Angka itu masih dalam koridor target kita yaitu 2,5 plus minus 1 persen,” ungkapnya.

Inflasi bulan Agustus 2024 ke bulan Juli 2024 mengalami deflasi sebesar 0,03 persen (m-t-m), disebabkan oleh sektor makanan dan minuman. Meskipun inflasi masih berada di zona aman, akan tetapi masih ada lima daerah di minggu pertama September 2024 yang angka inflasinya masih tinggi. 

“Kami berharap atensi Kepala Daerah yang inflasi di wilayahnya masih tinggi, karena ada kecenderungan kenaikan harga untuk komoditas pangan tertentu. Begitu juga dengan Kepala Daerah yang wilayahnya mengalami deflasi agar mencermati dan me-maintenance agar proporsional harga bisa tetap terjaga,” ujarnya.

Deputi Bidang Statistik Produksi BPS, M Habibullah menjelaskan dalam paparannya bahwa deflasi pada Agustus 2024 disebabkan oleh komponen harga bergejolak yang mengalami deflasi sebesar 1,24 persen dengan andil deflasi sebesar 0,20 persen. 

“Komoditas komponen harga bergejolak yang dominan memberikan andil deflasi adalah bawang merah, daging ayam ras, tomat, dan telur ayam ras,” jelasnya.

Kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) tertinggi di luar pulau Jawa dan Sumatera terjadi di Kab. Paniai dengan nilai perubahan IPH 11.53 persen. Sedangkan komoditas penyumbang andil kenaikan IPH terbesar di 10 wilayah tersebut di dominasi oleh cabai rawit, daging ayam ras dan cabai merah.

Sementara itu, Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi, menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai aksi nyata dalam menjaga inflasi, pengendalian kemiskinan ekstrem, dan pengentasan stunting.

“Beberapa langkah tersebut meliputi penyaluran beras melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), gerakan pangan murah, fasilitasi distribusi pangan, serta penyaluran bantuan pangan berupa beras kepada masyarakat yang membutuhkan,” pungkasnya.(Adv)