Sekdis Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Tenggara, IBG Bajera bersama pejabat Pemprov Sultra lainnya mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah. Foto: PPID Sultra

KENDARI,KERATONNEWS.CO.ID - Sekretaris Dinas (Sekdis) Ketahanan Pangan (Disketapang) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), IBG Bajera bersama pejabat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra lainnya mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar setiap minggu melalui Zoom Meeting yang diselenggarakan Kemendagri bertempat di ruang rapat Biro Perekonomian Setda Sultra, Senin, (19/8/2024).

Rakor Pengendalian Inflasi di daerah secara virtual yang dilaksanakan serempak diseluruh Indonesia dipimpin langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri, Tomsi Tohir, dengan narasumber dari Kementerian atau Lembaga terkait diantaranya Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa, Pudji Ismartini, Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Moga Simatupang, Kadiv Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Bulog, Rini Andrida. 

Selain itu, Direktur Sayuran dan Tanaman Obat, Dirjen Hortikultura Kementan Andi Muhammad Idil Fitri, Deputi III Kepala Staf Kepresidenan Edy Priyono, Satgas Pangan Polri KBP Hermawan, Kejaksaan RI dan Mabes TNI. 

Sementara pada jajaran Pemerintah Provinsi Sultra yang mengikuti kegiatan ini, yakni Sekretaris Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sultra, Ridwan Bodji, Perwakilan Badan Pusat Statistik (BPS) Sultra, Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sultra dan Dinas terkait lainnya.

Dalam arahannya, Plt. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri, Tomsi Tohir, menyampaikan beberapa poin penting yang perlu diperhatikan oleh seluruh kepala daerah dan dinas terkait. Berikut adalah inti dari arahannya:

1. Menekankan pentingnya memantau harga komoditas utama yang cenderung mengalami kenaikan meskipun secara umum kondisi harga masih normal. Komoditas seperti cabai dan beras perlu diawasi dengan ketat, terutama karena beras di 118 kota/kabupaten sudah berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Minyak goreng juga menjadi perhatian, dengan lebih dari 100 kota/kabupaten melaporkan harga yang melebihi HET.

2. Kepala daerah diimbau untuk serius memperhatikan realisasi pendapatan daerahnya masing-masing. Pendapatan yang rendah bisa berdampak pada kesulitan dalam melaksanakan belanja, terutama yang berkaitan dengan pembiayaan Pilkada. Daerah-daerah yang saat ini berada di bawah rata-rata dalam hal realisasi pendapatan termasuk Sumatera Barat, Gorontalo, Jawa Tengah, Sumatera Selatan, Maluku, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, NTT, Sumatera Utara, Riau, Sulawesi Tengah, DKI Jakarta, Sulawesi Utara, Papua Selatan, Lampung, Sulawesi Tenggara, Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua.

3. Kepala daerah diminta untuk mengevaluasi kembali dan memastikan bahwa target realisasi pendapatan dapat tercapai dengan maksimal, mengingat pentingnya hal ini bagi keberlanjutan program-program daerah.
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Pudji Ismartini menyampaikan, berdasarkan history year of year pada bulan Agustus 2020—2024, selalu terjadi deflasi. Terkecuali pada Agustus 2021 yang mengalami inflasi, yang merupakan dampak dari Covid-19.

“Deflasi terdalam terjadi di Agustus 2022 yaitu sebesar 0,21 persen. Kelompok pengeluran yang dominan memberikan andil pada deflasi Agustus adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau,” ujarnya.

Beberapa komoditas yang mengalami deflasi pada bulan Agustus 2024 antara lain, bawang merah, daging ayam ras, cabai merah, telur ayam ras, dan cabai rawit.

Penurunan inflasi pada komoditas bawang merah terjadi sejak Mei 2024. Kemudian, komoditas daging ayam ras sejak April 2024 dan cabai merah menyusul alami deflasi di bulan Juni 2024.

Meski menjadi kelompok pendorong utama pada deflasi Agustus 2024, beberapa komoditas lainnya seperti cabai rawit, beras, kopi bubuk kentang sigaret kretek mesin, dan sigaret kretek tangan, justru menjadi penyumbang inflasi. (Adv)