Pemprov Sultra saat mengikuti Rakor pengendalian inflasi secara virtual. Foto : Diskominfo Sultra.

KENDARI, KERATONNEWS.CO.ID- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi di daerah secara virtual yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bertempat di Kantor Gubernur Sultra, Senin (19/08/2024).

Rakor yang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia ini dipimpin langsung Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri, Tomsi Tohir.

Dengan narasumber dari Kementerian atau Lembaga terkait diantaranya Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Pudji Ismartini, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Moga Simatupang.

Kadiv Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Bulog Rini Andrida, Direktur Sayuran dan Tanaman Obat, Dirjen Hortikultura Kementan Andi Muhammad Idil Fitri, Deputi III Kepala Staf Kepresidenan Edy Priyono, Satgas Pangan Polri KBP Hermawan, Kejaksaan RI dan Mabes TNI. 

Jajaran Pemprov yang mengikuti kegiatan ini, yakni Sekdis ESDM, Sekdis Ketapang, Perwakilan BPS, BI dan dinas terkait lainnya.

Plt. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri, Tomsi Tohir menyampaikan beberapa poin penting yang perlu diperhatikan oleh seluruh kepala daerah dan dinas terkait. 

Pertama, ia menekankan pentingnya memantau harga komoditas utama yang cenderung mengalami kenaikan meskipun secara umum kondisi harga masih normal. Komoditas seperti cabai dan beras perlu diawasi dengan ketat, terutama beras di 118 kota/kabupaten sudah berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). 

Kemudian minyak goreng juga menjadi perhatian, dimana lebih dari 100 kota/kabupaten melaporkan harga yang melebihi HET.

Kedua, Kepala daerah diimbau untuk serius memperhatikan realisasi pendapatan daerahnya masing-masing. Pendapatan yang rendah bisa berdampak pada kesulitan dalam melaksanakan belanja, terutama yang berkaitan dengan pembiayaan pemilihan kepala daerah (Pilkada). 

Daerah-daerah yang saat ini berada di bawah rata-rata dalam hal realisasi pendapatan termasuk Sumatera Barat, Gorontalo, Jawa Tengah, Sumatera Selatan, Maluku, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, NTT, Sumatera Utara, Riau, Sulawesi Tengah, DKI Jakarta, Sulawesi Utara, Papua Selatan, Lampung, Sulawesi Tenggara, Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua.

"Ketiga Kepala daerah diminta untuk mengevaluasi kembali dan memastikan bahwa target realisasi pendapatan dapat tercapai dengan maksimal, mengingat pentingnya hal ini bagi keberlanjutan program-program daerah," ujarnya.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Pudji Ismartini menyampaikan, berdasarkan history year of year pada bulan Agustus 2020—2024, selalu terjadi deflasi. Terkecuali pada Agustus 2021 yang mengalami inflasi, yang merupakan dampak dari Covid-19.

“Deflasi terdalam terjadi di Agustus 2022 yaitu sebesar 0,21 persen. Kelompok pengeluaran yang dominan memberikan andil pada deflasi Agustus adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau,” ujarnya.

Beberapa komoditas yang mengalami deflasi pada bulan Agustus 2024 antara lain, bawang merah, daging ayam ras, cabai merah, telur ayam ras, dan cabai rawit.

Penurunan inflasi pada komoditas bawang merah terjadi sejak Mei 2024. Kemudian, komoditas daging ayam ras sejak April 2024 dan cabai merah menyusul alami deflasi di bulan Juni 2024.

Meskipun menjadi kelompok pendorong utama pada deflasi Agustus 2024, beberapa komoditas lainnya seperti cabai rawit, beras, kopi bubuk kentang sigaret kretek mesin, dan sigaret kretek tangan, justru menjadi penyumbang inflasi. (B)