Sekda Sultra Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi Daerah dan Sosialisasi Kebijakan Penyediaan 3 Juta Rumah

  • Reporter: La Niati
  • Editor: Dul
  • 26 Nov 2024
  • 2710 Kali Dibaca

KENDARI, KERATONNEWS.CO.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Kebijakan Penyediaan 3 Juta Rumah bagi rakyat Indonesia tahun 2024. Kegiatan ini digelar secara daring melalui Zoom Meeting dari Ruang Rapat Biro Perekonomian Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sultra, Senin (25/11/2024). 


Rakor yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian tersebut berlangsung dari Gedung Sasana Bhakti Praja, Kemendagri, Jakarta. Dalam kegiatan ini, hadir pula Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Puji Ismartini, Deputi III Bidang Perekonomian Kantor Staf Presiden Edy Priyono, Nita Yulianis dari Badan Pangan Nasional, Kabid Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Bulog Epi Sulandari, serta Dirjen Hortikultura Kementan Andi Muhammad Idil Fitri.

Di tingkat daerah, kegiatan ini dihadiri langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Asisten II Setda Sultra, Kepala Biro Perekonomian Setda Sultra, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sultra, Sekretaris Dinas ESDM, serta perwakilan dari BI, Bulog, Karantina, BPS Sultra, dan dinas terkait lainnya.


Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian menyampaikan bahwa Rakor pengendalian inflasi merupakan amanah dari Presiden RI Prabowo Subianto yang menegaskan pentingnya menjaga stabilitas harga di tengah kondisi global yang dinamis.

"Rakor ini harus terus dilanjutkan karena sangat membantu menjaga angka inflasi Indonesia. Pada bulan lalu, inflasi berada di angka 1,7% year-on-year. Meski ada kenaikan month-to-month sebesar 0,08%, situasi ini masih cukup terkendali," jelas Mendagri.

Tito menambahkan bahwa faktor global, seperti eskalasi konflik Rusia-Ukraina, ketegangan di Timur Tengah, dan hasil pemilu di Amerika Serikat, turut memengaruhi dinamika pasokan dan permintaan global yang berimbas pada inflasi di Indonesia.


Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Puji Ismartini memaparkan perkembangan Indeks Perkembangan Harga (IPH) di November 2024. Data menunjukkan Kabupaten Buton Utara di Sulawesi Tenggara mencatat kenaikan IPH tertinggi sebesar 4,06%, dengan komoditas penyumbang utama seperti daging ayam ras, cabai rawit, dan ikan kembung.

Mendagri mengingatkan agar pemerintah daerah tidak cepat berpuas diri. Presiden Prabowo menargetkan inflasi turun di bawah 4%. Beberapa komoditas seperti beras, gula pasir, dan minyak goreng membutuhkan perhatian khusus.

"Kepala daerah harus memastikan koordinasi lintas sektor, termasuk Satgas Pangan dan Dinas Perdagangan, untuk memantau harga dan memperkuat stok jika terjadi kekurangan. Jangan sampai kenaikan harga membebani masyarakat," tegas Tito.


Selain membahas pengendalian inflasi, kegiatan ini juga menyosialisasikan kebijakan penyediaan 3 juta rumah bagi rakyat Indonesia di tahun 2024, sebagai upaya mendukung program strategis nasional dalam memenuhi kebutuhan papan masyarakat. (ADV)