- Advertorial
- 2 bulan yang lalu
.jpeg)
Rakor Inflasi Soroti Realisasi Pendapatan APBD Tahun Anggaran 2024
- Reporter: La Niati
- Editor: Dul
- 26 Agu 2024
- 3303 Kali Dibaca
Persentase realisasi belanja APBD Kabupaten/kota Se Indonesia tahun anggaran 2024. Foto: PPID Sultra
KENDARI,KERATONNEWS.CO.ID - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) turut serta dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dilaksanakan secara virtual dan serempak di seluruh Indonesia, Senin (26/8/2024).
Rakor ini dipimpin langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir, dengan narasumber dari berbagai kementerian dan lembaga terkait, termasuk Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Pudji Ismartini, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Moga Simatupang, serta pejabat lainnya.
Pada Jajaran Pemerintah Provinsi Sultra yang mengikuti kegiatan ini, yakni Perwakilan BPS, Bulog, Disperindag, Inspektorat dan Dinas terkait
Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir, menyampaikan bahwa pada minggu keempat Agustus 2024, komoditas yang mengalami kenaikan harga yakni cabai rawit (258 Kabupaten/Kota), minyak goreng (158 Kabupaten/Kota), dan cabai merah (131 Kabupaten/Kota).
"Ada 261 Pemda yang diprioritaskan untuk bekerja sama dengan Champion cabai rawit. Saya menghimbau kepada Kepala Daerah dan TPID agar bisa melaksanakan upaya-upaya dengan para Champion sehingga daerahnya tidak menjadi langganan kenaikan harga cabai rawit,” ungkapnya
Rendahnya realisasi pendapatan dan belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di beberapa provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia diungkapkan dalam sebuah rapat koordinasi yang digelar baru-baru ini, kata Tomsi Tohir.
"Beberapa provinsi masih menunjukkan persentase realisasi pendapatan yang tergolong rendah. Provinsi Maluku Utara tercatat memiliki realisasi pendapatan sebesar 54,82%, sementara Provinsi Papua berada di angka 35,77%. Provinsi Sulawesi Tenggara mencatat realisasi pendapatan sebesar 43,55%, yang juga berada di bawah rata-rata nasional," ungkap Tomsi Tohir.
Selain itu, realisasi pendapatan APBD di tingkat kabupaten juga menjadi perhatian. Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara, tercatat memiliki realisasi pendapatan yang sangat rendah, yaitu hanya 28,01%.
Tohir juga menyoroti rendahnya realisasi belanja di beberapa provinsi dan kabupaten. Provinsi Sulawesi Tenggara, misalnya, hanya mencapai 39,03% untuk realisasi belanja APBD Tahun Anggaran 2024. Rendahnya realisasi belanja ini berdampak langsung pada perputaran ekonomi di daerah, yang menjadi sepi karena kurangnya aliran dana dari pemerintah.
"Realisasi belanja yang rendah membuat perputaran ekonomi di daerah melemah, terutama karena uang pemerintah menjadi penggerak utama ekonomi di banyak daerah. Hanya sedikit kabupaten yang memiliki usaha besar yang dapat membantu mendorong ekonomi lokal," ungkap Tohir.
Kabupaten Buton Tengah kembali menjadi sorotan dengan realisasi belanja yang hanya mencapai 18,80%. Kabupaten Buton Tengah merupakan salah satu yang terendah di Indonesia. Selain itu, terdapat 363 kabupaten lainnya yang realisasi belanjanya berada di bawah rata-rata 44,45%.
Tohir juga mengingatkan beberapa pemerintah daerah yang belum menandatangani Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan TNI dan Polri, termasuk Kota Bau-bau dan beberapa kabupaten di Sulawesi Tenggara, seperti Bombana, Buton Selatan, Buton Tengah, Buton Utara, Konawe Kepulauan, Konawe Utara, Kolaka Timur, Konawe, dan Wakatobi.
Beliau menegaskan pentingnya koordinasi segera antara pemerintah daerah dengan pihak terkait mengingat tahapan pendaftaran Pilkada akan dimulai pada hari Selasa mendatang.
