Pj Gubernur Sebut HUT Sultra Ke 60, Momentum Ingatkan Gagasan Otonomi Daerah

  • Reporter: La Niati
  • Editor: Dul
  • 26 Apr 2024
  • 2920 Kali Dibaca

KENDARI,KERATONNEWS.CO.ID - Pj. Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Komjen Pol. (P) Dr. (H.C) Andap Budhi Revianto.,S.I.K.,M.H membeberkan berbagai capaian dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sultra memperingati hari ulang tahun (HUT) Sultra ke 60 tahun, Jumat (26/4/2024).  

Dalam sambutannya, Pj. Gubernur Sultra, Andap Budhi Revianto mengajak hadirin mengheningkan
cipta untuk Almarhum H. Jakub Silondae dan para Pahlawan Sultra. Andap menyampaikan bahwa almarhum terlibat aktif dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan, dan salah satu peletak pondasi otonomi daerah di Indonesia, sekaligus pencetus Provinsi Sulawesi Tenggara.


“Merayakan 60 tahun Provinsi Sulawesi Tenggara, membawa ingatan kita pada 
seorang tokoh dari Bumi Anoa yang saya kagumi. Gagasannya terpatri dalam arsip cetak biru (blueprint) pembangunan pertama Indonesia pada tahun 1960, yang telah diakui dan ditetapkan sebagai Memori Kolektif Bangsa pada bulan November 2023 lalu. Konsepnya mengenai Desentralisasi menjadi jalan bagi Indonesia untuk keluar dari sistem negara federal yang dipaksakan pemerintah kolonial saat 
itu," ungkapnya. 

“Indonesia menganut desentralisasi, bukan federalisasi. Indonesia bukan negara federal. Indonesia karenanya menganut otonomi daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia,”  lanjutnya. 


Dikatakan, pada HUT Sultra tahun ini menjadi momentum untuk tidak melupakan sejarah, agar tak hilang arah dalam  menjalankan pemerintahan di era otonomi daerah. Dari arsip sejarah yang dipelajarinya, Andap menyampaikan konsep otonomi daerah menurut para Pendiri Bangsa. 

“Para Pendiri Bangsa kita telah menegaskan, bahwa untuk mencapai Indonesia adil dan makmur, maka otonomi daerah dalam bingkai NKRI membutuhkan koordinasi disertai efisiensi pemerintahan,” jelasnya,

Menurutnya, efisiensi hanya akan tercapai apabila diperkuat melalui enam faktor prioritas, yaitu: pertama, perencanaan secara menyeluruh (overall planning) yang akurat;l, kedua, 
peraturan yang efektif untuk memandu sistem kerja, ketiga, sumber daya manusia birokrasi berkualitas 
(penguasaan substansi dan teknis pelayanan publik), keempat, sumber daya teknis (termasuk instrumen 
digitalisasi pemerintahan) dan kelima, ketersediaan anggaran minimum; dan keenam, pengawasan dan 
evaluasi yang efektif. (Adv)