Sekda Provinsi Sultra, Drs. H Asrun Lio., M.Hum.,Ph.D saat membacakan sambutan dalam Lokakarya Nasional Peringatan 100 tahun Aspal Buton. Foto: PPID Sultra

BUTON,KERATONNEWS.CO.ID – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Drs. H Asrun Lio., M.Hum.,Ph.D mewakili Pj. Gubernur, Komjen Pol. (P) Dr. (H.C) Andap Budhi Revianto.,S.I.K.,M.H membuka Lokakarya Nasional Peringatan 100 tahun Aspal Buton, di Pasarwajo, Selasa (14/5/2024).

Mengawali sambutannya, Sekda Sultra, Asrun Lio menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan kerja keras semua pihak, yang telah berperan aktif dalam memajukan industri aspal Buton selama satu abad terakhir. 

Menurut Sekda Sultra, sejarah panjang ini menjadi bukti dari nilai strategis dan potensi luar biasa yang dimiliki oleh aspal buton bagi kemajuan ekonomi dan pembangunan infrastruktur di Indonesia.

“Peringatan 100 tahun aspal buton yang mengangkat tema "optimalisasi pengelolaan aspal buton sebagai aset nasional" sangatlah relevan dengan kondisi saat ini. Kita semua menyadari pentingnya memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana dan berkelanjutan, demi kesejahteraan bersama,” tuturnya.

Sekda Sultra ini menerangkan, langkah-langkah strategis yang diambil dalam lokakarya tersebut, akan menjadi tonggak penting dalam memastikan bahwa aspal buton tidak hanya menjadi sumber daya alam yang berharga, tetapi juga menjadi motor penggerak pembangunan yang inklusif serta berkelanjutan.

“Untuk memastikan pengembangan tambang aspal dilakukan secara holistik, dibutuhkan suatu pendekatan kolaboratif yang mengakomodasi berbagai perspektif dan kepentingan. Oleh karena itu, lokakarya menjadi wadah yang sangat tepat untuk merumuskan kebijakan yang berdampak signifikan bagi kesejahteraan masyarakat,” ucap Sekda Sultra Asrun Lio.

Dalam kesempatan itu juga, Asrun Lio mengungkapkan, jika kunjungan Presiden Joko Widodo ke Kabupaten Buton pada tahun 2022 lalu merupakan momen penting bagi pengembangkan potensi aspal lokal.

Dia melanjutkan, Bapak Presiden secara tegas menyampaikan untuk mengurangi impor aspal mulai tahun 2024. Arahan ini tidak hanya menunjukkan kepercayaan beliau terhadap potensi aspal lokal, tetapi juga menggambarkan komitmen beliau dalam memajukan ekonomi daerah.

“Walaupun, kami juga menyadari bahwa proses menuju swasembada aspal membutuhkan waktu dan upaya yang sangat besar. Ketergantungan terhadap impor aspal masih menjadi tantangan yang signifikan dalam mencapai swasembada aspal,” katanya.

Sekda Sultra melanjutkan, salah satu faktor utama yang menyebabkan hal tersebut adalah kebijakan yang belum cukup konkret dalam menggantikan impor aspal dengan produksi lokal, khususnya aspal buton. Meskipun harga aspal mengalami kenaikan signifikan, namun upaya untuk mengurangi ketergantungan tersebut masih menghadapi hambatan.

Selain itu, masih dia, hilirisasi industry aspal buton juga masih terkendala dalam mencapai perkembangan yang signifikan, dibandingkan dengan sektor hilirisasi pada industri nikel. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah konkret dan terkoordinasi untuk mengatasi tantangan ini dan mempercepat pencapaian swasembada aspal.

Asrun Lio mengungkapkan, terkait dukungan Pemprov Sultra terhadap aspal buton, telah dilakukan regulasi pada e-Katalok  untuk Provinsi Sultra, dimana khusus untuk aspal buton sudah masuk sejak tahun 2023. Adapun jenis aspal antar lain aspal buton butir 5/20,  Aspal buton butir 50/30, Aspal pracampur, Asbuton Murni, hingga CPHMA.

“Terdapat juga kebijakan Pemprov Sultra, diantaranya melalui Perda Provinsi Sultra Nomor 2 Tahun 2016, tentang pemanfaatan aspal buton untuk jalan provinsi dan jalan kabupaten/kota. Selain itu, melalui Keputusan Gubernur Sultra Nomor 412 tahun 2020, tentang penggunaan aspal buton untuk jalan provinsi dan jalan kabupaten/kota,” jelasnya.

Di samping itu, terdapat saran yang perlu diperhatikan bagi setiap produsen aspal buton, diantaranya harus memiliki sertifikat manajemen mutu dari lembaga terakreditasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, guna menjamin mutu dari aspal buton tersebut.

“Dalam menghadapi tantangan impor aspal dan untuk memperkuat kemandirian produksi, kami memberikan beberapa rekomendasi kepada semua pihak terkait, untuk bersatu dalam mencapai swasembada
aspal buton,” pesannya.

1. Memasukkan program ekstraksi atau hilirisasi aspal buton ke dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN). Walaupun program hilirisasi hanya berfokus pada komoditas ekspor dan aspal hanya cenderung menjadi komoditas impor, namun dengan meningkatkan kualitas produksi lokal serta melihat deposit aspal alam di Pulau Buton yang mencapai 662 juta ton, hal ini dapat dipertimbangkan.
2. Mengubah paradigma dari program "hilirisasi aspal buton" menjadi program "swasembada aspal". Ini bukan hanya tentang mengurangi ketergantungan aspal impor yang telah berlangsung selama 45 tahun, tetapi juga tentang memperkuat posisi negara dalam perdagangan internasional.
3. Mengajak instansi pemerintah dan perusahaan swasta, untuk bekerja sama dalam mempercepat proses pengurusan IUP pengolahan aspal, serta izin pabrik ekstraksi berdasarkan studi kelayakan yang dilakukan oleh Research & Rechnology
Center (RTC) pertamina, bahwa harga aspal buton ekstraksi lebih rendah daripada harga aspal impor.
4. Mendorong asesmen dan due diligence lebih lanjut terhadap hasil studi kelayakan RTC pertamina, untuk memahami alasan mengapa studi kelayakan tersebut tidak diimplementasikan, dalam bentuk pembangunan pabrik ekstraksi aspal, serta mengetahui kendala-kendala yang perlu diatasi dalam menggerakkan industri ekstraksi aspal buton.
5. Melibatkan pihak legislatif dapil Sultra untuk memberikan dukungan yang diperlukan, serta menyuarakan inisiatif
swasembada aspal ini secara luas di tingkat nasional.

“Sebelum mengakhiri sambutan ini, saya ingin mengajak kepada kita semua, untuk bersama-sama berkomitmen dalam meningkatkan pengelolaan aspal buton. Swasembada aspal, bukan sekadar upaya untuk menghentikan impor, tetapi juga merupakan langkah strategis dalam memperkuat harga diri dan kedaulatan bangsa,” pesannya.

Menurutnya, hal ini sejalan dengan arahan yang disampaikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo, untuk mendorong kabupaten buton bangkit kembali sebagai wilayah industri penghasil aspal strategis.

“Saya yakin, dengan kerjasama yang erat, kita dapat mencapai visi bersama untuk menjadikan aspal buton sebagai aset nasional yang benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi bangsa dan negara, terlebih untuk masyarat buton itu sendiri. Tidak lupa saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Buton serta semua pihak yang telah menginisiasi dan berkontribusi dalam penyelenggaraan lokakarya ini,” katanya lagi.

Dia pun berharap, hasil dari diskusi dan kesepakatan yang dicapai dapat menjadi landasan kuat untuk langkah nyata yang akan diambil ke depannya.

Dalam kegiatan skala nasional yang bertemakan “optimalisasi pengelolaan aspal Buton sebagai asset Nasional,” tersebut turut dihadiri oleh Henry Rombe.,ST, Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya Badan Koordinasi Penanaman Modal, Ilham Budi Sriutomo.,ST.,MT Subkoordinator Pengembangan Investasi dan Kerjasama Mineral Dit Pembinaan Program Minerba, Dody Virgo C R Sinaga.,ST.,MA.,M.Eng Koordinator Bidang Mineral Pertambangan dan Geologi Direktorat Sumber Daya Energi Mineral dan Pertambangan Kementerian PPN/BAPPENAS, Dr. Drs Ir Madi Hermadi.,S.Si.,M. M Perekayasa Ahli Madya Perkerasan Jalan Kementerian PU, dan Dr. Drs Hado Hasina.,M.Si Pemulia Aspal Seal.

Termasuk para Bupati dan Walikota maupun yang mewakili, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Buton, para rektor ataupun yang mewakili, mulai dari Universitas Halu Oleo, Universitas Sulawesi Tenggara, Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Universitas Muhammadiyah Buton, hingga Universitas Muslim Buton.

Tidak lupa, para pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Pemerintah Provinsi Sultra, dan Kabupaten Buton, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi pekerjaan umum dan tata ruang provinsi dan kabupaten/kota regional Sulawesi, Pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi riset dan Kelitbangan provinsi dan kabupaten/kota se-Sulawesi Tenggara, para pemateri, moderator, ketua asosiasi, ketua organisasi serta tokoh masyarakat serta awak media, dan berbagai pihak terkait lainnya. (Adv)