Percepatan Penurunan Stunting di Sultra, Pemprov Bersama BKKBN Gelar Rakor

  • Reporter: Israwati
  • Editor: Dul
  • 12 Jun 2024
  • 2740 Kali Dibaca

KENDARI, KERATONNEWS.CO.ID- Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Sulawesi Tenggara (Sultra), Laode Saifuddin pimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Sultra tahun 2024.

Kegiatan yang diinisiasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sultra ini berlangsung di Ruang Pola Kantor Gubernur Sultra, Selasa (11/6/2024).

Saifuddin mengatakan Rakor tersebut merupakan kegiatan rutin dengan agenda utama percepatan penurunan stunting di Sultra.

“Sebagaimana kita ketahui bahwa hasil dari survei kesehatan Indonesia secara nasional terjadi penurunan sebesar 0,1% dari 21,6% Tahun 2022 menjadi 21,5% tahun 2023," ucapnya.


Berdasarkan data yang terkonfirmasi, Survey Kesehatan Indonesia (SKI), terjadi kenaikan sebesar 2,3% dari 27,7% tahun 2022 menjadi 30% tahun 2023 di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Dari data hasil SKI tersebut Wakil Presiden RI (Wapres) KH. Ma’aruf Amin tidak puas.  Seharusnya data elektronik dicatat dengan data by name by address agar pelaporan dari hasil posyandu yang berbasis masyarakat lebih akurat.

Stunting di Provinsi Sulawesi Tenggara terjadi penurunan 0.8 pada Tahun 2022 yaitu 11% dan pada tahun 2023 sebesar 10,5%, sehingga Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia melayangkan surat perihal kegiatan intervensi serentak pencegahan stunting di daerah.

Dengan pelaksanaan intervensi serentak pencegahan stunting melalui pendataan, penimbangan/pengukuran, edukasi dan intervensi bagi seluruh ibu hamil, bayi di bawah 5 tahun, balita dan calon pengantin, dapat mendapatkan hasil yang baik.


"Tujuan pelaksanaan intervensi serentak pencegahan stunting yaitu mendekteksi dini masalah gizi, memberikan edukasi pencegahan stunting kepada seluruh sasaran adalah melakukan intervensi sesegera mungkin bagi yang memiliki masalah gizi dan serta meningkatkan kunjungan cakupan sasaran pada posyandu," ucapnya.

Berikut pelaksanaan 10 intervensi serentak dalam pencegahan stunting diantaranya : Bupati/Walikota dapat mengambil langkah-langkah dan mengkoordinasikan pelaksanaan dengan melibatkan Penyuluh, Tokoh Agama, Tim Penggerak PKK, Posyandu serta Tim Pendamping Keluarga.

Acuan perhitungan prevalensi stunting, harus melaksanakan intervensi stunting serentak diseluruh Indonesia. Kegiatan ini akan dijadikan pencapaian dari pengukuran dan penimbangan balita yang terinput secara elektronik pada pencatatan serta pelaporan.


Pencatatan dan pelaporan secara elektronik menjadi keinginan dari Wapres, sehingga semua data dapat terekam dengan baik dan update.

Diharapkan sesegera mungkin menginstrusikan percepatan intervensi serentak dan membantu Dinas Kesehatan dalam pencapaian target minimal 95%. Data sementara Sultra pada angka 60% sehingga partisipasi masyarakat dapat ditingkatkan melalui informasi-informasi dari Dinas PMD, Dinas Kesehatan, Kantor Agama dan Posyandu.

Hadir dalam kegiatan tersebut Kadis Kesehatan Sultra, Sekretaris BKKBN Sultra, Perwakilan Kanwil Kementerian Agama Prov. Sultra, Perwakilan BPS Sultra dan Pejabat terkait lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. (Adv)