Kepala OPD lingkup Pemprov Sultra saat mengikuti Rakor pengendalian inflasi daerah. Foto: Diskominfo Sultra

KENDARI,KERATONNEWS.CO.ID - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) mengikuti rapat koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi di daerah yang setiap minggunya melalui Zoom Meeting yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Mendagri RI) dilaksanakan di Ruang Rapat Biro Perekonomian Setda Sultra, Rabu (18/3/2024).

Rakor secara virtual yang dilaksanakan serempak diseluruh Indonesia dipimpin langsung oleh Mendagri RI Tito Karnavian. Dalam arahannya, ia mengatakan permasalahan inflasi ini harus dijadikan atensi, karena sangat penting untuk menjaga situasi ekonomi dan membantu masyarakat. 

“Kita harus bersyukur pertumbuhan ekonomi Indonesia di atas 5 persen dan diakui oleh dunia pertumbuhan ekonomi kita bagus,” ungkapnya.

Tito menambahkan, inflasi di bulan Februari 2,75% (Y-o-Y) naik dibandingkan bulan sebelumnya yakni 2,57% (Y-o-Y). 

“Adanya Pemilu dan libur panjang menjadi penyebab transportasi banyak yang libur, itu salah satu yang mempengaruhi inflasi kita naik,” ujarnya

Tito menyebut, dengan adanya kenaikan beberapa komoditas harga barang dan jasa, perlu diimbangi dengan kemampuan daya beli. 

“Karena seandainya harga naik sementara daya beli kecil dan tidak meningkat, itu juga akan memberatkan masyarakat. Salah satu upaya dari Pemerintah untuk memperkuat daya beli adalah dengan membantu masyarakat melalui beberapa program seperti bantuan sosial, prakerja, dan lain-lainnya,” ungkapnya

Selain itu, kondisi inflasi Per-Provinsi (y-o-y) khususnya di Provinsi Sulawesi Tenggara diangka 2,90 persen dan indeks perkembangan harga (IPH) pada Minggu ke-2 Maret tahun 2024 berada diangka 3,64 persen. 

Sementara itu, Plt Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan dalam paparannya, komponen bergejolak pada Februari 2024 memberikan andil yang relatif besar dibandingkan komponen lainnya. 

“Waspada inflasi komponen harga bergejolak yang berpotensi berlanjut pada Maret 2024 sebagai dampak kenaikan demand pada momen Ramadan,” ujarnya 

Kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) di Luar Pulau Jawa dan Sumatera terjadi di Kabupaten Bone Bolango dengan nilai IPH 10,64%. 

“Komoditas penyumbang andil kenaikan IPH terbesar di sepuluh wilayah tersebut didominasi oleh cabai rawit, beras, dan cabai merah,” sebutnya.

Adapun komoditas yang mengalami kenaikan harga pada M2 Maret yakni telur ayam ras, daging ayam ras, minyak goreng, bawang putih, cabai merah, cabai rawit dan  beras mengalami sedikit penurunan diberbagai wilayah. 

Usai mengikuti Rakor Inflasi, Kadis Ketapang Sultra, Ari Siswanto menyampaikan bahwa indeks perkembangan harga di Provinsi Sulawesi Tenggara pada Minggu ke-2 Maret berada diurutan ke-11 dengan angka 3,64 persen.

"Kembali sedikit naik dan dipicu oleh beberapa Kabupaten yang Minggu ke-2 ini, IPH cukup tinggi antara lain Muna Barat 6,97 persen, Muna 6,345 persen, Kolaka Timur 5,129 persen dan Bombana 4,416 persen" ungkapnya

Selain itu lanjut Ari Siswanto, inflasi year-on-year, Month to month dan Indeks Perkembangan Harga  dipicu oleh komoditas rata-rata beras, telur ayam ras, minyak goreng.

 "Jadi menghadapi bulan Ramadhan dan persiapan idul Fitri pasti komoditas-komoditas itulah yang mengalami kenaikan setiap tahunnya" ujarnya. 

Dikatakan, Gerakan Pangan Murah (GPM) hari ini, melalui Dinas Ketahanan Pangan membuka GPM di halaman Kantor Dharma Wanita Persatuan Provinsi yang mengadakan kegiatan bazar selama 3 hari GPM, dan kemudian besok Dinas Ketahanan juga melakukan gerakan pangan murah di Kab Buton selama 3 hari, selesai kab Buton dilanjutkan di Buton Utara karena harga beras tertinggi ada di butur dan GPM di Kab Bau-bau.

"Kemudian diawal April akan melakukan gerakan pangan murah serentak secara nasional yang anggaran dari Dinas Ketahanan Pangan di seluruh 17 kabupaten/kota," pungkasnya. 

Turut hadir dari Jajaran Pemprov Sultra  yakni Kadis Ketapang, Karo Perekonomian, Perwakilan BPS, BI , Bulog, Balai Karantina dan penjabat terkait. (Adv)