Pejabat Pemprov Sultra saat mengikuti Rakor Inflasi dan Hidrometeorologi. Foto: PPID Sultra

KENDARI, KERATONNEWS.CO.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Potensi Bencana Hidrometeorologi, Senin (18/11/2024).

Acara ini digelar secara daring melalui Zoom Meeting oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI). Rakor dilaksanakan di Ruang Rapat Biro Perekonomian Setda Provinsi Sultra dan dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Dalam rapat, hadir narasumber dari berbagai kementerian dan lembaga terkait, seperti Wakil Menteri Sosial, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Kepala Badan SAR Nasional, Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), serta Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Kemendag. 

Dari pihak Pemprov Sultra, turut hadir Kepala Biro Perekonomian Setda Sultra, perwakilan Bulog, Karantina Kendari, dan dinas-dinas terkait lainnya.

Mendagri Tito Karnavian menekankan pentingnya kesiapan menghadapi dua agenda besar, yakni potensi bencana hidrometeorologi dan pelaksanaan Pilkada serentak. Pilkada serentak dijadwalkan pada Rabu, 27 November 2024, yang telah diusulkan sebagai hari libur nasional sesuai undang-undang.

"Kita perlu mengantisipasi potensi lonjakan mobilitas masyarakat, khususnya pada masa kampanye hingga hari tenang (24–26 November). Koordinasi dengan Bulog dan distributor pangan juga sangat penting, mengingat adanya fenomena aksi borong bahan pokok selama masa pemilu. Selain itu, kita juga harus bersiap menghadapi libur panjang Natal dan Tahun Baru," ujar Tito.

Kepala BMKG Dwikorita Karnawati menjelaskan bahwa kondisi cuaca di Indonesia akhir tahun ini dipengaruhi oleh fenomena La Nina lemah yang akan berlangsung hingga Maret 2025. Periode ini bersamaan dengan musim hujan, terutama pada puncaknya pada Januari–Februari 2025.

"Potensi bencana hidrometeorologi basah, seperti banjir, banjir bandang, banjir pesisir (rob), tanah longsor, angin kencang, dan kilat/petir, perlu diwaspadai. Sebanyak 15% wilayah Indonesia, termasuk Sulawesi Tenggara bagian timur dan utara, diprediksi mengalami curah hujan di atas normal," jelas Dwikorita.

Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti melaporkan bahwa pada Oktober 2024 terjadi kenaikan harga pada sejumlah komoditas, seperti telur ayam ras, cabai merah, daging ayam ras, bawang merah, dan emas perhiasan.

Berdasarkan Indeks Perkembangan Harga (IPH) November 2024 hingga 16 November, salah satu wilayah dengan kenaikan IPH tertinggi adalah Kabupaten Buton Utara, Sulawesi Tenggara, yang mencapai 2,60%. Komoditas yang memberikan andil terbesar adalah daging ayam ras, cabai rawit, ikan gembung, dan berbagai jenis ikan lainnya.

Secara nasional, jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan IPH pada M2 November 2024 lebih banyak dibandingkan yang mengalami penurunan, menunjukkan dinamika harga bahan pokok yang memerlukan perhatian lebih.(Adv)