Jajaran Pemprov Sultra saat mengikuti Rakor pengendalian inflasi secara virtual bersama Kemendagri. Foto : Diskominfo Sultra.

KENDARI, KERATONNEWS.CO.ID- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) turut serta dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dilaksanakan secara virtual oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Senin, (07/10/2024).

Rakor ini diselenggarakan serentak di seluruh Indonesia dengan menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Pudji Ismatini, Direktur Bapokting Kementerian Perdagangan Bambang Wisnubroto, Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional Sarwo Edhy, Kabid Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Bulog Epi Sulandari, serta Deputi III Bidang Perekonomian Kantor Staf Presiden (KSP) Edy Priyono.

Perwakilan Pemerintah Provinsi Sultra yang hadir dalam Rakor ini terdiri dari berbagai instansi terkait, seperti Bank Indonesia (BI), Dinas Ketahanan Pangan, Bulog, Dinas Perdagangan, serta dinas terkait lainnya.

Plt Sekjen Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir menyampaikan bahwa pada minggu pertama Oktober 2024 semakin banyak kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga.

“Minggu lalu tercatat 180 kabupaten/kota, sedangkan minggu ini jumlahnya meningkat menjadi 247 kabupaten/kota, terutama untuk komoditas bawang merah dan cabai rawit,” ujarnya.

Kenaikan harga tersebut terjadi secara acak dan tidak mempengaruhi daerah-daerah yang berdekatan. 

“Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan terjadi di internal masing-masing kabupaten/kota. Kami berharap kabupaten/kota yang mengalami kenaikan IPH segera melakukan introspeksi agar tidak tercatat kenaikan harga lagi pada minggu berikutnya,” imbuhnya.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan bahwa Presiden mengapresiasi capaian inflasi yang berada pada angka 1,84% (y-o-y) dan deflasi bulanan sebesar 0,12%. “Ini adalah angka terendah selama dua tahun terakhir, bahkan sejak Indonesia merdeka,” jelasnya.

Tito juga menyebutkan bahwa sepuluh provinsi dengan inflasi tertinggi pada September 2024 adalah Papua Pegunungan, Papua Tengah, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Papua Barat, Gorontalo, Bali, Papua Barat Daya, Kepulauan Riau, dan Kalimantan Timur. Sementara itu, sepuluh provinsi dengan inflasi terendah adalah Bangka Belitung, Papua, Sulawesi Tenggara, NTT, Riau, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Bengkulu, dan Aceh.

Sementara itu, Deputi BPS Pudji Ismatini menyampaikan dalam paparannya bahwa tingkat deflasi komponen harga bergejolak pada September 2024 merupakan yang terdalam dalam empat tahun terakhir, yakni sebesar 2,81%. “Pola yang sama terlihat pada bahan makanan, di mana terjadi deflasi sebesar 1,93%. Komponen energi juga mencatat deflasi sebesar 0,30%, dipicu oleh penurunan harga BBM nonsubsidi,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Pudji menyebutkan bahwa secara nasional, pada minggu pertama Oktober 2024, lebih banyak kabupaten/kota yang mengalami penurunan Indeks Perkembangan Harga (IPH) dibandingkan yang mengalami kenaikan. “Harga bawang merah naik 5,50% dibandingkan bulan September, minyak goreng naik 0,36%, telur ayam naik 0,53%, sementara harga cabai rawit turun sebesar 3,24% dibandingkan September 2024,”pungkasnya. (Adv)