Saat Rakor lintas sektoral antisipasi potensi bencana. Foto : Isra, Keratonnews.co.id

KENDARI, KERATONNEWS.CO.ID- Pemerintah Provinsi (Provinsi) Sulawesi Tenggara (Sultra) melaksanakan rapat koordinasi (Rakor) lintas sektoral antisipasi potensi bencana bertempat di ruang pola Kantor Gubernur Sultra, Kamis (1/02/2024). 

Rakor ini dilaksanakan untuk mewujudkan terselenggaranya Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang aman, lancar, dan kondusif.

Pj Gubernur Sultra, Andap Budhi Revianto mengatakan Rakor tersebut bertujuan untuk mengetahui potensi bencana geo-hidrometeorologi dan kegempaan di Sultra sebagai masukan dalam mewujudkan Pemilu 2024 yang aman, lancar, dan kondusif.

"13 hari lagi kita akan melaksanakan pesta demokrasi tahun 2024, segera identifikasikan TPS mana saja yang masuk dalam zona merah cuaca, segera relokasi dan koordinasikan dengan para pihak. Rekan-Rekan agar meningkatkan kesiapsiagaan guna antisipasi potensi bencana. Ingat, 'Salus Populi Suprema Lex Esto' keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi," ungkap Andap.

Menurut orang nomor wahid di Bumi Anoa ini koordinasi antar instansi dan partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci strategis dalam memitigasi resiko bencana saat pelaksanaan Pemilu 2024.

"Akhir-akhir ini kita mulai menghadapi anomali musim dengan intensitas curah hujan yang relatif tinggi dan di atas normal, kemarin ditempat kita di Kolaka telah mengalami banjir yang merusak rumah warga. Saya harap Pemerintah Daerah, Forkopimda, dan seluruh instansi terkait dapat bersinergi dan koordinasi dengan baik, ini akan jadi kunci strategis penanganan bencana di Sultra apalagi menyambut pelaksanaan Pemilu 2024," beber Sekjen Kemenkumham ini.

Sementara itu, Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati mengapresiasi Pj Gubernur Sultra atas inisiasi menggandeng BMKG sebagai langkah antisipasi hadapi potensi bencana sebagaimana amanat pasal 44 UU Nomor 31 tahun 2009 tentang kewajiban menggunakan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika.

"Terima kasih Bapak Pj Gubernur yang telah menginisiasi kegiatan ini dan implementasikan UU 31/2009 tentang MKG dengan sangat baik, dimana setiap Pemda harus gunakan informasi resmi dari BMKG," ungkapnya.

Ia menyampaikan saat ini BMKG memiliki 198 'weather station' dan ribuan pos hujan diperkuat dengan data iklim. 

"Untuk itu kami akan terus 'update' peringatan dini cuaca di Sultra," pungkasnya.

Perluasan diketahui Rakor yang diinisiasi Pj Gubernur Sultra itu dihadiri Kepala BMKG Prof. Dwikorita Karnawati, Deputi bidang Meteorologi, Deputi bidang Klimatologi, dan Plt Deputi bidang Geofisika BMKG yang hadir secara virtual, Forkopimda Tk I, Sekda Sultra, Bupati/Walikota se-Sultra, Ketua KPU dan Bawaslu se-Sultra, Pimti Pratama Pemprov Sultra, Forkopimda Tk II, Ka stasiun meteorologi Kendari, Ka stasiun klimatologi Sultra, Ka stasiun geofisika Kendari, dan Kalaksa BPBD serta Kasatpol PP se-Sultra. (Adv)