- Advertorial
- 3 bulan yang lalu
.jpeg)
Pemprov Sultra Evaluasi Netralitas ASN Pasca Pemilu 2024
- Reporter: Israwati
- Editor: Dul
- 14 Mar 2024
- 2459 Kali Dibaca
Staf Ahli Gubernur Sultra, Bidang Pemerintah Hukum dan Politik, Laode Fasikin saat membuka Rakor Evaluasi Pasca Pemilu dan Pencegahan Pelanggaran Netralitas ASN, pada Pemilu tahun 2024 lingkup Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sultra. Foto : Jufri Biro Adpim Pemprov Sultra.
KENDARI, KERATONNEWS.CO.ID- Pj. Gubernur Sultra diwakili Staf Ahli Gubernur, Bidang Pemerintah Hukum dan Politik, Laode Fasikin membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Pasca Pemilu dan Pencegahan Pelanggaran Netralitas ASN, pada Pemilu tahun 2024 lingkup Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sultra di ruang pola Kantor Gubernur Sultra, Kamis, (14/3/2024).
Tujuan Rakor ini adalah untuk mengevaluasi terjadinya pelanggaran netralitas ASN di lingkup Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota di Sultra.
Pj. Gubernur Sultra diwakili Staf Ahli, mengatakan kegiatan ini dapat menunjukan komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan penerapan nilai dasar kode etik, kode perilaku dan netralitas ASN di wilayah Sultra.
Dalam menjalankan tugasnya setiap pegawai ASN harus bersikap netral dan profesional, serta netralitas ASN merupakan salah satu asas yang penting dalam penyelenggaraan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan dan tugas pembangunan.
Asas netralitas merupakan salah satu asas yang digunakan dalam praktik dan manajemen ASN dalam pasal 2 huruf F UUD Nomor 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil Negara disebutkan penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas netralitas. Sehingga dengan ini, setiap ASN diharapkan tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.
Netralitas ASN diwilayah Provinsi Sultra selalu menjadi isu dan pemerintah banyak mendapatan sorotan public khususnya pada saat menjelang pelaksanaan hingga berakhirnya pemilu baik pemilu Presiden, legislatif maupun pemilu kepala daerah.
"Fakta pelanggaran netralitas ASN di Sultra tidak dapat dipungkiri dari beberapa kasus yang terjadi seperti keterlibatan dalam kegiatan kampanye, menggunakan fasilitas negara terkait tugas-tugas jabatan, membuat keputusan atau tindakan yang memihak Konstituantenya, mengadakan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan terhadap pasangan calon peserta pemilihan umum dan penyalanggunaan media sosial," ujarnya.
"Banyaknya ASN terutama di daerah kabupaten/kota selama ini menghadapi kondisi dilema terutama apabila calon petahana atau mencalonkan kembali sebagai kepala daerah untuk yang kedua kalinya tindakan tidak netral sering kita dapatkan, bahkan hal ini sangat secara tidak langsung berpengaruh kepada karir dan jabatan yang diduduki oleh ASN," tambahnya.
Untuk itu, menjadi pengingat bahwa sesuai data dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Republik Indonesia untuk tingkat pelanggaran netralitas ASN di tahun 2020 di Sultra dari pelaksanaan Pemilu, pemilihan Walikota, tercatat sebanyak 177 kasus pelanggaran netralitas ASN, jumlah pelanggaran ini sekaligus menempatkan Sulawesi Tenggara di posisi pertama tingkat pelanggaran netralitas seluruh Indonesia.
Di tahun 2024, pada pelaksanaan Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden terdapat satu kasus pelanggaran netralitas ASN, di mana oknum ASN terbukti memberikan like pada akun Facebook di salah satu calon anggota legislatif untuk pelanggaran netralitas tersebut pemerintah provinsi Sulawesi Tenggara telah menindaklanjuti rekomendasi KASN dengan menjatuhkan sanksi kepada oknum ASN tersebut.
"Pemerintah daerah dan perangkat daerah saat ini mau tidak mau harus benar-benar mengupayakan birokrasi ASN yang netral demi mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan melayani masyarakat bebas dari intervensi politik," bilangnya.
Sehingga ia meminta kepada semua pihak agar menyiapkan instrumen sanksi yang berat dan juga denda bagi ASN termasuk pimpinannya yang melanggar netralitas ASN.
Dalam rapat koordinasi dan evaluasi pasca Pemilihan Umum tahun 2024, serta pencegahan pelanggaran netralitas ASN dilingkup pemerintah Provinsi, kabupaten/kota se-Sultra diharapkan yaitu:
Pertama, dapat meningkatkan pemahaman dan penglihatan kepada ASN pemerintah provinsi Sulawesi Tenggara terhadap asas netralitas.
Kedua, menekan angka pelanggaran netralitas ASN di lingkungan pemerintah provinsi dan kab/kota Se-Sultra.
Ketiga, mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas yang tidak membeda-bedakan kelompok-kelompok tertentu
Keempat, sebagai wujud tanggung jawab kita bersama untuk menjaga netralitas ASN di pemerintah provinsi Sultra secara keseluruhan
Sementara itu, Asisten KASN Pengawasan Bidang Penerapan Nilai Dasar, Kode Etik, Kode Perilaku dan Netralitas ASN, Maria Ivonne Tarigan mengatakan menurut pasal 10 Undang-Undang (UU) No. 20 Tahun 2023, mempunyai tiga fungsi yang sangat vital yaitu: pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, perekat dan pemersatu bangsa. Ketiganya ini diharapakan tidak imparsial atau tidak memihak.
